*Khusus rubrikasi berlangganan
REGULASI | KLINIK MINERBA E-MAGAZINE | FOKUS TAMBANG Sign in
TAMBANG, 18 Februari 2009 | 18.14
Menguak Pemalsu Sertifikat

Abraham Lagaligo
abraham@tambang.co.id

Kasus perselisihan eskpor marak terjadi di daerah. Jual beli barang tambang dalam lingkaran mafia. Sertfikat surveyor jadi sasaran pemalsuan

Berita tak sedap mampir di meja Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri (Dirjen Daglu) Departemen Perdagangan (Depdag) sekitar akhir Oktober 2008 lalu. Sebuah perusahaan asal Provinsi Fujian, China, melayangkan surat protes. Batubara yang diterimanya dari Pelabuhan Tanjung Pemancingan, Kotabaru, Kalimantan Selatan, tidak sesuai dengan dokumen pembelian.

Dokumen pembelian yang dimaksud adalah satu paket. Diantaranya Laporan Surveyor (LS), Surat Keterangan Asal (SKA) barang, surat Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), invoice senilai USD 2.201,085.00 (dua juta dua ratus satu ribu delapan puluh lima Dolar Amerika Serikat), Surat Keterangan Pengiriman Hasil Tambang, Bill of Loading, dan Sertifikat Analisis Barang (Certificate of Sampling and Analysis/CoA).

Dalam dokumen tertulis batubara yang dikirim jenis steam coal dengan Gross Calorific Value (ADB) 6,300 kcal/kg, Total Moisture (ARB) 14% max, Ash Content (ADP) 11.2% max, Total Sulfur (ADB) 0.8% max, dan HGI 41- 45. Namun setelah barang diterima dan diperiksa ulang oleh Chinese Inspection and Quarantine (CIQ), ternyata Gross Calorific Value (ADB)-nya dibawah 6100 kcal/kg, lalu Total Moisture (ARB)-nya diatas 16%, Ash Content (ADP)-nya diatas 14%, Total Sulfur (ADB)-nya max 1%, dan HGI-nya dibawah 41.

Perusahaan China berinisial “OL” yang mempunyai kantor perwakilan di Bapindo Plaza, Jakarta itu menuding kesalahan ada pada surveyor. Perusahaan “OL” menuduh surveyor yang melakukan verifikasi dan mengeluarkan CoA serta LS tidak kompeten, sehingga meloloskan barang yang kualitasnya tidak sama dengan dokumennya. Terkesan isi surat tertanggal 22 Oktober 2008 itu menyalahkan kebijakan verifikasi ekspor produk pertambangan, yang diterapkan Pemerintah RI sejak 5 Juli 2008.

Berang dengan laporan itu, Dirjen Daglu Diah Maulida pun bereaksi cepat. Diah memerintahkan Direktur Ekspor Produk Industri dan Pertambangan, H. Agus Tjahjono beserta jajarannya, melakukan investigasi tuntas terhadap kasus tersebut. ”Penting dan segera. Kalau ditemukan pelanggaran, langsung tindak tegas!,” demikian bunyi disposisi Dirjen Daglu. Agus pun langsung mengirimkan orangnya terbang ke Kalimantan Selatan.

Dikepung Mafia

Adalah Batu Licin, sebuah kota kecamatan di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan (Kalsel). Sejak lama daerah itu dikenal sebagai tempat penghubung transaksi dan pengiriman batubara, dari Kalsel ke seantero penjuru Tanah Air, bahkan ke mancanegara. Ke sanalah tim Daglu yang dipimpin Drs. H. Muchran Lintang, Kasie Pertambangan Direktorat Ekspor Produk Industri dan Pertambangan Depdag, memulai investigasinya.

Maklum, barang ekspor yang dipersoalkan oleh perusahaan ”OL” berasal dari kota tambang tersebut. Itu semua bisa diketahui dari ”CoA” dan LS yang dikeluarkan oleh perusahaan surveyor, yang beralamat di Jl Raya Batulicin, Kalimantan Selatan. Selain itu, dalam LS tertulis tempat pemeriksaan barang tersebut adalah Batu Licin. Sesuai dengan Permendag No. 14/M-DAG/PER/5/2008, verifikasi ekspor produk pertambangan dan penerbitan LS, harus dilakukan oleh perusahaan surveyor yang lokasi kantor dan laboratoriumnya berada di tempat dimana barang tambang berasal.

Tidak mudah bagi Lintang dan timnya menelusuri jejak kasus tersebut. Baru sebentar tiba di Batu Licin, Lintang Cs sudah merasa seperti diteror. Beberapa pria berperawakan tegap dan sangar terus mengikuti langkahnya. Tak sabar, pria-pria yang mirip tukang pukul itu langsung mendekati rombongan Daglu. ”Anda ke sini mau apa...! Jangan banyak bertingkah, ini wilayah kami...!,” ujar salah seorang anggota kelompok pria-pria tegap itu dengan nada menyelidik.

Lintang yang sudah puluhan tahun makan asam garam ekspor pertambangan, berupaya menghindari terjadinya konfrontasi yang terlalu dini. Dengan tenang dia berdiplomasi bahwa kedatangannya di Batu Licin hanya untuk berkunjung ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Indag) setempat. Bagi Lintang dan kawan-kawan, konfrontasi yang terlalu dini hanya akan membuat misinya gagal ditengah jalan.

Sebelumnya, Lintang memang sudah dipesan oleh pejabat Indag setempat agar berhati-hati dan melangkah dengan sangat rahasia. Karena telah menjadi rahasia umum, perilaku sebagian oknum trader batubara di Batu Licin dan Tanah Bumbu, sudah seperti mafia. Banyak ekspor ilegal barang tambang yang berasal dari daerah itu. Tak jarang pejabat-pejabat Dinas Indag setempat mendapat pressure dari oknum-oknum trader yang merasa kepentingannya terganggu.

”Memang petugas-petugas kami di lapangan sering mengeluh. Mereka bilang, ’yang di pusat bisa saja membuat aturan tegas, tapi pelaksana yang di lapangan ini tidak semudah itu melaksanakan’. Banyak risiko sampai tekanan yang bersifat fisik, harus diterima petugas-petugas di lapangan,” ungkap Lintang kepada Majalah TAMBANG.

Pejabat Dinas Indag di daerah-daerah juga melaporkan, minimal satu minggu sekali ada saja perselisihan terkait jual beli barang tambang. Antara trader yang satu dengan yang lain pun ’saling sikat’, belum lagi yang hubungannya dengan pihak luar (importir). Kalau sudah begitu, pejabat Indag di daerah memilih menyelesaikannya di kantor polisi.

Para pihak yang berselisih diminta itikadnya untuk berdamai atau berlanjut secara hukum. Kalau para pihak sepakat berdamai maka urusannya selesai di tempat. Kalau tidak, maka biasanya berlanjut ke kasus pidana penipuan.

Sertifikat Dipalsukan

Lintang akhirnya memilih menelusuri kasus tersebut dengan mendatangi perusahaan surveyor yang diduga mengeluarkan sertifikat barang (CoA). Karena pada dasarnya persoalan yang menimbulkan komplain dari perusahaan ”OL”, adalah perbedaan mutu atau kualitas barang. Mutu atau kualitas barang itu tercantum dalam sertifikat barang, bukan pada LS. ”LS kan dokumen hasil pencatatan setelah barang sudah berada di atas kapal, tidak digunakan untuk transaksi. Dalam LS tidak dicantumkan mutu barang,” jelasnya.

Saat Lintang bertemu dengan pihak surveyor di Batu Licin, Kepala Laboratorium perusahaan surveyor itu juga mengaku telah mendapatkan surat protes yang sama. Isinya, perusahaan ”OL” asal negeri China mempertanyakan ketidaksesuaian mutu barang, antara yang tertulis di sertifikat dengan kenyataan yang diterima dari atas kapal. Pihak surveyor juga mengaku kaget, karena merasa tidak pernah mengeluarkan sertifikat barang, yang disebutkan dan dilampirkan dalam surat protes tersebut.

Setelah diteliti secara seksama, maka teranglah duduk persoalannya. Lintang dan pihak surveyor di Batu Licin menyimpulkan ada pemalsuan terhadap sertifikat barang. Nama perusahaan surveyor itu dipakai untuk menerbitkan secarik sertifikat palsu. Tak mengulur waktu, pihak surveyor pun melaporkan tindak pemalsuan itu ke Kepolisian Resor (Polres) Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan.

Semula, Lintang menolak mengungkapkan kepada Majalah TAMBANG, nama perusahaan surveyor yang menjadi korban pemalsuan sertifikat barang itu. Alasannya, surveyor yang bersangkutan bisa dirugikan nama baiknya, padahal perusahaan itu hanya menjadi korban. Namun dari Surat Tanda Penerimaan Laporan (STPL) yang dikeluarkan Polres Tanah Bumbu, terungkaplah bahwa surveyor yang menjadi korban pemalsuan sertifikat barang tambang itu, adalah PT Geoservices LTD.

Saat dikonfirmasi Majalah TAMBANG, Rabu, 13 Januari 2009, Presiden Direktur PT Geoservices LTD, Durban L. Ardjo, membenarkan pihaknya baru saja menjadi korban pemalsuan sertifikat barang. ”Ya, benar ada pemalsuan sertifikat kami, dan itu sudah kami alami beberapa kali. Walaupun tidak sering, tetapi tentu merugikan nama baik kami,” jelas Durban yang saat dihubungi sedang berada di Bontang, Kalimantan Timur.

Menurutnya, dari sertifikat palsu itu jelas isinya memperlihatkan kualitas batubara yang tertulis, lebih baik dari kualitas sebenarnya. Hal itu diketahui setelah barang dibongkar di pelabuhan tujuan, dan diperiksa kualitasnya oleh pihak pembeli. ”Tentu kami tidak tahu ada pengapalan itu sebelumnya, dan baru tahu setelah ada challenge (protes, red) dari pembeli,” tuturnya dengan nada kesal.

Gunakan CV Fiktif

Durban juga membenarkan, Kepala Laboratorium PT Geoservices LTD di Batu Licin (kantor perwakilan/laboratorium), telah melaporkan tindak pidana pemalsuan itu ke Polres Tanah Bumbu. Laporan diterima pihak kepolisian tertanggal 24 November 2008, dan pelakunya kini masih dalam pengejaran. Terungkap pelaku pemalsuan itu adalah oknum berinisial HAZ, dari ”CV Jaya Tama Ratna Suminar (JTRS)” yang notabene adalah aviliasi (QQ) perusahaan ”OL” untuk pembelian batubara dari Indonesia.

Untuk menindaklanjuti laporan itu, awalnya polisi sempat meminta sertifikat ”asli” dari Geoservices. Akan tetapi, lanjut Durban, pihaknya jelas tidak bisa memberikan sertifikat ”asli” karena sama sekali tidak tahu menahu dengan adanya pengapalan batubara yang bermasalah itu. Sertifikat yang dimaksud tidak pernah ada, karena pemalsu hanya membuat data-data barang diatas kertas yang di-setting mirip dengan kop surat Geoservice.

Pihak Geoservices pun telah memastikan sertifikat barang yang dibuat diatas kop surat miliknya itu palsu. Karena setiap dokumen yang dikeluarkan dengan kop surat Geoservices (asli), pasti di bagian kiri-bawah tertera nomor REF (register). Sedangkan di lembaran sertifikat barang yang diterima perusahaan ”OL”, di bagian kiri-bawahnya tidak tertera nomor REF. (catatan:disertai foto surat sertifikat yang palsu, disanding dengan kop surat yang asli, dilingkari bag no. Registernya).

”Nomor REF memang selalu digunakan Geoservices dalam setiap dokumennya, untuk berjaga-jaga,” ujar Lintang membenarkan keterangan Geoservices. Maka dari itu, pihak Direktorat Jenderal Daglu yakin benar kesalahan bukan pada surveyor, melainkan murni tindak pidana penipuan. Menariknya, penipuan terhadap perusahaan ”OL” ini dilakukan oleh oknum perusahaan aviliasinya sendiri.

Durban menduga, ada dua hal penyebab terjadinya pemalsuan CoA atas nama Geoservices itu. Pertama, karena pembeli sudah mensyaratkan adanya sertifikat barang yang dikeluarkan Geoservices. Atau yang kedua, sertifikat barang yang dikeluarkan Geoservices diyakini pemalsu akan lebih dipercaya oleh beberapa pembeli tertentu. ”Jadi barangnya jelek, tapi pemiliknya ingin CoA-nya kelihatan bagus. Ya menempuh jalan pemalsuan,” jelasnya.

Menurutnya, sebagai verifikator Geoservices selalu berusaha untuk bekerja berdasarkan semangat kejujuran, sesuai dengan kualitas barangnya. Hasil sampling dan analisa berdasarkan standar yang digunakan (seperti ASTM atau ISO yang dicantumkan dalam CoA), tidak dilebih-lebihkan atau dikurang-kurangi. ”Pokoknya apa adanya saja,” tegas Durban.

Sementara itu, sampai saat ini HAZ yang diduga melakukan pemalsuan sertifikat barang tersebut masih buron. Saat Lintang berusaha mencari ke alamat CV JTRS, ternyata fiktif. CV JTRS menggunakan dua alamat, dalam LS yang dikeluarkan salah satu perusahaan surveyor (bukan Geoservices) CV tersebut beralamat di Jl Karya Sari No. 4 Pekanbaru. Sedangkan dalam surat Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), CV JTRS beralamat di Plaza Bapindo, Jl Sudirman, Jakarta.

Lintang mensinyalir HAZ adalah salah satu oknum trader ’nakal’ yang kerap menipu buyer (pembeli, red) barang tambang asal Indonesia. Kemungkinan CV dan alamat yang digunakan juga fiktif. Modus operandi ini memang kerap digunakan trader-trader nakal. Mereka ’berkantor’ dari hotel ke hotel, tidak jelas alamatnya, tapi bisa mendapatkan barang baik legal maupun ilegal. ”Tapi herannya, CV JTRS bisa terdaftar di Dinas Perdagangan dan berhasil mendapatkan SAK sebagai syarat ekspor,” ujarnya.

(Selengkapnya ikuti di Majalah TAMBANG Edisi Cetak Volume 3 No. 32/Januari 2009).

icon
Berita Lain
05 September 2012 | 07.02
Lelang WK Migas Reguler Sepi Peminat
17 Februari 2010 | 13.29
Menanti Asa dari Manggala
15 Oktober 2009 | 18.44
Tarung Ulang di Arena Berbeda
02 Oktober 2009 | 21.28
Berebut Saham Batu Hijau
02 Oktober 2009 | 21.22
SRI-KEHATI Hijaukan Bursa