*Khusus rubrikasi berlangganan
REGULASI | KLINIK MINERBA E-MAGAZINE | FOKUS TAMBANG Sign in
TAMBANG, 18 November 2011 | 08.17
ANTM Tegaskan Tak Pernah Lakukan Pertambangan Ilegal

Abraham Lagaligo
abraham@tambang.co.id

Jakarta – TAMBANG. PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) lewat kuasa hukumnya, Todung Mulya Lubis menegaskan, tidak pernah melakukan praktik pertambangan ilegal seperti yang dituduhkan kuasa hukum Bupati Konawe Utara, Sulawesi Tengah, awal bulan lalu.

Todung justru balik mempertanyakan Surat Keputusan Bupati Konawe Utara, yang memberikan izin penambangan kepada PT Duta Inti Perkasa Mineral dan PT Sriwijaya Raya di atas lahan ANTM. “Kami meminta kedua perusahaan swasta itu segera keluar dari lahan PT Aneka Tambang,” tegas Todung.

Menurut Todung, Bupati Konawe Utara telah melakukan tindakan melawan hukum, dalam mengeluarkan izin pertambangan kepada pihak swasta, yang jelas-jelas telah merugikan ANTM selaku BUMN yang mayoritas sahamnya dimiliki Pemerintah Republik Indonesia.

“Kami telah memastikan dan mengumumkan secara resmi di media nasional maupun lokal, ANTM adalah pemegang Izin Usaha Pertambangan yang sah untuk wilayah usaha pertambangan yang meliputi daerah Lasolo, Lalindu, Molawe, dan Mandiodo, di Kabupaten Konawe Utara,” jelasnya di Jakarta, Kamis, 17 November 2011.

Keabsahan Izin Usaha Pertambangan ANTM itu, berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Konawe Utara No. 15 Tahun 2010 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Aneka Tambang, Tbk tanggal 11 Januari 2010, dan SK Bupati Konawe Utara No. 158 Tahun 2010 tentang pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (KW 10 APR OP 005).

“Sampai dengan saat ini, SK No. 15/2010 dan SK No. 158/2010 tersebut tidak pernah dibatalkan oleh putusan Pengadilan manapun termasuk putusan-putusan Pengadilan yang amarnya dikutip dalam bantahan kuasa hukum Bupati Konawe Utara,” kata Todung lagi.

Dengan demikian, lanjutnya, secara hukum berdasarkan asas praduga rechtmatig, SK No. 15/2010 dan SK No. 158/2010 harus dianggap sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang sah dan berlaku, sehingga pernyataan kuasa hukum Bupati Konawe Utara tidak benar dan tidak ada dasar hukumnya.

Todung juga mempertanyakan dasar hukum serta motivasi dari Bupati Konawe Utara, mengeluarkan SK Nomor 153 Tahun 2011 tertanggal 11 Mei 2011 tentang Pembatalan Keputusan Bupati Konawe Utara No. 04/2010, No. 05/2010 dan No. 06/2010 tanggal 11 Januari 2010. Juga SK Bupati Konawe Utara Nomor 154 Tahun 2011 tertanggal 11 Mei 2011 tentang Pembatalan Keputusan Bupati Konawe Utara No.78/2010 tanggal 1 Maret 2010.

SK-SK itu secara berturut-turut merupakan izin menambang yang diterbitkan untuk PT. Duta Inti Perkasa Mineral (DIPM) dan PT Sriwijaya Raya di atas wilayah usaha pertambangan ANTM. “SK 153/2011 dan SK 154/2011 itu pun diterbitkan setelah adanya SK 15/2010 dan SK 158/2010,” ungkapnya.

Alasan bahwa SK No. 153/2011 dan SK No. 154/2011 diterbitkan dengan dasar adanya Putusan Peninjauan Kembali dan Putusan Pengadilan Tinggi yang amarnya dikutip kuasa hukum Bupati Konawe Utara dalam bantahannya, menurut Todung sama sekali tidak berdasar dan tidak sesuai fakta hukum.

“Praktek-praktek seperti ini tidak dapat dibenarkan secara hukum,” tandasnya. Todung pun memberikan peringatan untuk terakhir kalinya kepada Bupati Konawe Utara, agar tidak mengeluarkan izin-izin pertambangan di atas wilayah pertambangan ANTM, yang ditetapkan berdasarkan SK No. 15/2010 dan SK No. 158/2010.

“Kami juga memperingatkan agar Manajemen PT Duta Inti Perkasa Mineral dan PT Sriwijaya Raya serta perusahaan dan/atau pihak-pihak lainnya untuk segera menghentikan setiap dan seluruh kegiatan pertambangan yang dilakukan di dalam wilayah pertambangan ANTM,” tandas Todung.

Ditambahkan Todung, pihak-pihak manapun yang secara langsung ataupun tidak langsung telah ikut serta dalam kegiatan pertambangan PT DIPM dan PT Sriwijaya Raya di wilayah pertambangan ANTM, agar segera menghentikan langkahnya, sergta menghindari keterlibatan dalam operasi pertambangan dua perusahaan swasta itu, dalam bentuk apa pun.

“Kami berharap seluruh pihak-pihak yang telah disebutkan di atas maupun pihak-pihak terkait lainnya, agar menghormati proses hukum yang saat ini sedang kami ajukan, terhadap SK No. 153/2011 dan SK No. 154/2011 di Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari,” kata Todung lagi.

Dia menerangkan, gugatan Tata Usaha Negara itu masing-masing terdaftar dibawah register Perkara No. 21/G.TUN/2011/PTUN.Kdi dan No. 22/ G.TUN/2011/PTUN.Kdi.

icon
Berita Lain
24 September 2014 | 18.19
Saham SIAP Kena Suspensi
17 September 2014 | 13.56
Harga Batu Bara Acuan September 2014
04 September 2014 | 14.39
Toba Bara Bagikan Deviden US$ 3 juta
01 September 2014 | 16.34
Pendapatan KRAS Turun 18%