*Khusus rubrikasi berlangganan
REGULASI | KLINIK MINERBA E-MAGAZINE | FOKUS TAMBANG Sign in
TAMBANG, 07 Februari 2013 | 17.08
Pengusaha Batubara Di Sumsel Rugi 15 Milyar

Suryana Miharja
suryana@majalahtambang.com

Pengusaha batubara sumatra selatan rugi Rp15 milyar per hari setelah Gubernur Sumatra Alex Nurdin mengeluarkan surat edaran yang melarang perusahaan batubara menggunakan jalan umum dan harus menggunakan jalan khusus yang dibuat PT Servo terhitung mulai tanggal 1 Januari 2013.

Hal tersebut dikatakan oleh Ketua Asosiasi Pertambangan Batubara Sumatra Selatan Sutarman yang hadir selaku pembicara dalam dialog publik yang digelar Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) di Palma One jakarta hari ini.

Kerugian terjadi akibat sejumlah perusahaan batubara tidak bisa menjual produknya, karena kondisi jalan yang ditunjuk dalam surat edaran gubernur tersebut sulit untuk dilalui oleh kendaraan.

Sebelumnya pemerintah daerah memang sempat mengeluarkan Perda No.5 tahun 2011 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang melarang perusahaan batubara menggunakan jalan umum untuk mengangkut batubara.

Sejumlah pengusaha sebetulnya tidak keberatan dengan adanya peraturan daerah maupun surat edaran tersebut, sepanjang jalan jalan yang ditunjuk oleh surat edaran tersebut memang sudah siap untuk digunakan, imbuh Sutarman lagi.

“Gubernur sempat menjanjikan jalan PT Servo akan siap digunakan pada bulan Maret, tapi jalan itu baru dibuat pada bulan maret juga, gimana itu?,” ungkap Ketua Umum Asosiasi Pemasok Energi dan Batubara Indonesia (Aspebindo) Ferry J. Juliantono yang juga hadir sebagai pembicara dalam diskusi publik tersebut.

Ferry menilai kebijakan tersebut sangat bernuansa politik, Ia pun berharap pemerintah pusat bisa menengahi persoalan tersebut.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Pengembangan dan Persaingan Usaha Universitas Indonesia Dita Wiradiputra menilai bahwa surat edaran yang dikeluarkan memang tidak bisa sewenang-wenang, dan kebijakan itu dinilainya sangat populis dan syarat dengan kepentingan politik.

Menanggapi hal itu, Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara Kementrian ESDM Edy Prasodjo menyarankan agar semua pihak duduk bersama untuk menyelesaikan masalah yang ada, agar dicapai solusi yang bisa diterima oleh semua pihak.

Sementara itu selain membahas mengenai perda yang dinilai syarat kepentingan politik, diskusi juga menyinggung mengenai jatah Domestic market Obligations (DMO), yang disarankan oleh Ferry bukan hanya menjadi jatah bagi pengusaha besar dan memberikan kesempatan yang sama bagi pengusaha dengan skala kecil dan menengah.

Menjawab pertanyaan itu, Edy menyatanyakan bahwa dmo berlaku bagi semua perusahaan tambang batubara baik skala kecil, menengah maupun besar. Total dmo saat ini adalah 25 persen dari total produksi perusahaan batubara Indonesia yang tujuannya untuk menjamin pasokan dalam negeri.
“Kami juga berupaya mendorong perusahaan besar untuk go internasional, sementara perusahan skala kecil dan menengah bisa terus tumbuh, namun bukan berarti perusahaan besar boleh melanggar kewajiban dmo-nya”, kata Edy.
Bagi yang tidak memenuhi target dmo, akan mendapat sangsi berupa pemotongan produksi hingga 50 persen. Mengenai pengawasan Edy juga menuturkan bahwa Kementrian ESDM mengawasi target dmo semua perusahaan tambang setiap bulannya melalui laporan produksi yang disampaikan oleh masing-masing perusahaan kepada Kementrian ESDM.

Mengenai kewajiban untuk mendirikan industri pengolahan (smelter) Edy menilai, untuk batubara berbeda dengan mineral, karena batubara tanpa diolah sudah laku dijual sementara mineral memang memerlukan pengolahan dan pemurnian baru bisa dijual.
“Saat ini batubara dengan kalori 2700 saja sudah laku dijual” pungkasnya.

icon