*Khusus rubrikasi berlangganan
REGULASI | KLINIK MINERBA E-MAGAZINE | FOKUS TAMBANG Sign in
TAMBANG, 05 Maret 2013 | 10.11
Pengawasan Lemah Timbulkan Kerusakan Lingkungan

Subkhan AS
subkhan@majalahtambang.com

Jakarta-TAMBANG. Anggota Komisi VII DPR RI, Rofi Munawar mendesak pemerintah untuk memperhatikan pengelolaan lingkungan hidup. Pasalnya, banyak kerusakan lingkungan hidup di Indonesia yang terjadi akibat eksploitasi Sumber Daya Alam (SDA) yang berlebihan dan pelanggaran peruntukan tata ruang yang massif di berbagai daerah di Indonesia.

Kerusakan lingkungan yang terjadi, menurut Rofi Munawar disebabkan karena, lemahnya pengawasan tata kelola lingkungan. Sehingga berpotesi hilangnya keanekaragaman hayati, deforestasi dan degradasi lingkungan yang memprihatinkan.

“Tercatat di Kalimantan saat ini 72% lahan hutan di kuasai oleh sektor pertambangan dan sawit. Padahal, sesuai dengan peraturan Presiden (Perpres) No 3 Tahun 2012 tentang rencana tata ruang pulau Kalimantan, ada batas minimal perlindungan kawasan konservasi dan kawasan perlindungan bervegetasi 45 persen dari luas pulau Kalimantan,” tegas Rofi Munawar di Jakarta.

Menurut Rofi Munawar, hal ini perlu perhatian serius dari pemerintah terkait kondisi lingkungan Indonesia saat ini. Beragam bencana alam dan kerusakan ekosistem terjadi terus menerus dikarenakan ekploitasi dan ekspansi yang berlebihan terhadap sumber daya alam.

Karena itu, Rofi Munawar mendesak Menteri lingkungan hidup Balthasar Kambuaya untuk segera melakukan langkah-langkah perbaikan kualitas lingkungan hidup secara nasional, diantaranya lebih meningkatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) diseluruh wilayah Indonesia, yang berpredikat sedang dan rendah termasuk daerah rawan bencana.

Selain itu, dirinya juga meminta kepada Kementerian LH juga harus mempublikasikan dokumen izin lingkungan dan izin pengelolaan limbah B3 setiap kegiatan yang sudah dikeluarkan oleh Pemerintah sebagai bentuk transparansi dan tanggung jawab sosial kepada masyarakat.

Rofi Munawar mengungkapkan, sejak 2010 lalu, Kementerian LH memberikan 77 izin penggunanan lahan hutan untuk pertambangan. Sejak itu pula 43.136 hektar lahan telah dimanfaatkan untuk pertambangan. Selain itu ada juga 68 izin pinjam pakai hutan seluas 50.113 hektar.

Namun saat ini tingkat ketaatan kinerja pengendalian pencemaran lingkungan yang dilakukan industri hanya mencapai 69 persen.

“Perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang ekstraktif dan perkebunan harus mentaati proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), melalui program reklamasi pasca tambang dan menjaga keseimbangan ekosistem saat melakukan eksplorasi maupun produksi,” katanya.

Selain, Kementerian LH, Rofi Munawar juga meminta Pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk berkomitmen kuat menekan degradasi lingkungan dengan secara tegas menindak perusahaan-perusahaan yang melakukan kerusakan.

Seperti diketahui, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) belum lama ini melaporkan terdapat 26 perusahaan pertambangan yang tidak mengikuti aturan yang berlaku, salah satunya melakukan penyerobotan lahan hutan untuk areal kegiatan usaha pertambangan dan perkebunan sawit, sehingga menimbulkan potensi kerugian negara sebanyak Rp90,6 miliar dan US$38 ribu.

icon