*Khusus rubrikasi berlangganan
REGULASI | KLINIK MINERBA E-MAGAZINE | FOKUS TAMBANG Sign in
TAMBANG TODAY
TAMBANG 11 Maret 2014 | 18.11
BK Tak Kunjung Selesai, Ribuan Pekerja Newmont Terancam Dirumahkan
Jakarta-TAMBANG. Ribuan pekerja PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) terancam dirumahkan apabila perusahaan dan pemerintah tak kunjung menemui kesepakatan terkait penetapan bea keluar progresif. Bea keluar yang ditetapkan secara progresif itu dikeluarkan Kementerian Keuangan sebagai respon untuk memaksa perusahaan tambang membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral.
TAMBANG 11 Maret 2014 | 14.51
PLN Targetkan Malam Ini GT 2.2 Mulai Beroperasi
Jakarta-TAMBANG. Perusahaan Listrik Negara (PLN) menargetkan beroperasinya PLTGU Belawan Gas Turbin (GT) 2.2 tipe V94.2 dengan daya pembangkit 180 mega watt (MW) malam ini (11/3). General Manager PLN Wilayah Sumut, Dyananto yakin defisit listrik di wilayah Sumut akan berkurang apabila operasional berhasil dilaksanakan.
TAMBANG 11 Maret 2014 | 13.41
Jero Wacik Promosikan Komitmen Irak Soal Kilang
Jakarta-TAMBANG. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jero Wacik lagi-lagi mempromosikan komitmen Irak untuk mendukung upaya pemerintah membangun kilang minyak baru. Menurut Jero, Irak menjadi satu-satunya negara yang berkomitmen akan memasok minyak mentah 300.000 barel per hari selama 20 tahun untuk Indonesia.
TAMBANG 11 Maret 2014 | 10.04
Hatta: Pemda Jangan Sembarang Beri IUP Pada Asing
Jakarta-TAMBANG. Menteri Koordinator Perekonomian,
Hatta Rajasa mengingatkan kepada pemerintah daerah untuk bersikap selektif dan tidak sembarangan dalam memberikan izin usaha pertambangan (IUP) kepada investor asing. Menurut Hatta, pesan itu didasari kenyataan tentang rawannya pencurian sumber daya alam oleh asing.

TAMBANG 10 Maret 2014 | 18.15
Pemerintah Publikasikan Tiga Penetapan Wilayah Pertambangan
Jakarta - TAMBANG. Sebagai pengejawantahan amanat Undang-Undang Minerba, pemerintah kembali mengeluarkan Keputusan Menteri ESDM tentang Penetapan Wilayah Pertambangan (WP). Lewat tiga aturan teranyar yang dimuat dalam situs resmi Kementerian ESDM, ditetapkan masing-masing WP untuk Pulau Sumatera, Pulau Jawa & Bali, serta Kepulauan Nusa Tenggara.