TAMBANG TODAY

TAMBANG, 20 Juni 2013 | 16.54

Pemerintah Diminta Menghentikan Liberalisasi Timah Babel

Vicharius
vichariusdianjiwa@gmail.com

Jakarta_TAMBANG. Liberalisasi dan privatisasi komoditas timah di provinsi Bangka Belitung dinilai sudah lewat batas dan harus segera dihentikan. Hal itu disampaikan oleh Ikatan Karyawan Timah (IKT) ketika hadir dalam diskusi mengenai pertambangan timah Bangka Belitung (Babel) di Jakarta (20/6). Seperti diketahui, komoditas timah di provinsi Babel dikuasai salah perusahaan swasta asing, PT Koba Tin yang kelanjutan kontrak karyanya sedang dalam pembahasan oleh Kementerian ESDM.

IKT menilai akar muasal liberalisasi timah adalah Surat Keputusan (SK) Menperindag Nomor 146/MPP/Kep/4/1999 pada tanggal 22 April 1999. SK tersebut menyebutkan bahwa timah merupakan kategori barang bebas dan mencabut status timah sebagai komoditas strategis. Hal ini membuat timah di Babel dapat dikelola dan ditambang oleh pihak manapun asalkan memiliki dana dan akses ke pusat kekuasaan baik pemerintah pusat maupun daerah. Padahal Indonesia merupakan negara kedua terbesar produsen timah dan menempati urutan pertama sebagai eksportir timah. IKT meminta secara tegas agar SK tersebut dicabut dan mengembalikan timah kepada pengelolaan negara.

Pengamat ekonomi, Hendri Saparini, mengatakan, timah merupakan salah satu komoditas negara yang tidak dikelola secara inkonstitusional. Menurutnya dalam pengelolaan tambang timah harus mengacu secara penuh dari pasal 33 UUD 1945. ”Bicara soal timah, dalam pasal 33 itu sudah dijelaskan kewajiban negara demikian besar untuk mengembalikan kemakmuran rakyat. Jika timah komoditas strategis, mari kita bangun hulunya,” kata Hendri.

Hendri mengingatkan pada pemerintah bahwa seharusnya yang dicari itu bukanlah deviden atau royalti dari hasil usaha tambang perusahaan timah. Menurtnya manfaat ekonomi yang dihasilkan dari deviden terlalu kecil untuk dirasakan masyarakat secara luas mengingat besarnya nilai produk timah di tanah air. “Kalau kita bicara manfaat finansial itu terlalu minimal. Pemerintah seharusnya merebut komoditas itu untuk membuat bussines plan sendiri. Privatisasi sudah tidak memungkinkan pemerintah untuk menentukan bussines plan,” ungkapnya.