Soal Penggantian Pertalite Menjadi Pertamax Green 92, Komisi VII DPR RI Bilang Begini
PJakarta, TAMBANG – Wacana penggantian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi RON 90 atau Pertalite menjadi Pertamax Green 92 mendapat sorotan serius dari Komisi VII DPR RI. Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto bahkan menolak usulan itu yang rencananya akan dilaksanakan pada awal tahun 2024 mendatang itu.
“Setahu saya hingga kini belum ada pembahasan terkait rencana pemerintah menghapus Pertalite lalu menggantinya dengan Pertamax Green 92 pada tahun 2024. Saya hadir dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi VII DPR RI dengan Dirut Pertamina beserta jajarannya yang berlangsung pada Rabu 30 Agustus itu tidak ada pembahasan kebijakan mengganti BBM Pertalite dengan Pertamax Green 92,” ucap dia, dikutip dalam keterangan resmi, Senin (4/9).
Menurut Mulyanto, rencana penggantian pertalite ke pertamax green 92 masih perlu dikaji lebih dalam karena menyangkut aspek teknis, keekonomian dan besaran subsidi untuk produksi serta distribusi.
“Hingga kini DPR dan pemerintah belum pernah membicarakan rencana tersebut. Sehingga, ia merasa sangat aneh apabila tiba-tiba beredar wacana pergantian BBM murah tersebut bagi Masyarakat,” beber dia.
Mulyanto menerangkan dalam RDP tersebut Pertamina hanya menyampaikan kajian terkait peningkatan produksi dan distribusi Pertamax Green 95 dan juga Pertamax Green 92. Implementasi Pertamax Green 92 sendiri, menurutnya, masih memerlukan waktu, karena banyak aspek yang harus diperjelas dan dimantapkan, termasuk volume dan sumber etanol, serta insentif impor yang dibutuhkan.
“RDP tersebut sama sekali tidak membahas kebijakan untuk mengganti Pertalite dengan Pertamax Green 92. Karena Pertamina kan hanya operator bukan regulator. Pertamina tidak memiliki kewenangan untuk merumuskan, membahas dan menetapkan kebijakan terkait subsidi BBM. Paling-paling Pertamina hanya memberi usul atau masukan kepada pemerintah atau Komisi VII DPR RI,” tegas Mulyanto.
Ia menjelaskan usul atau masukan kebijakan dari Pertamina tersebut bisa diterima atau ditolak, tergantung perspektif lembaga pembentuk kebijakan. Dari sisi kebijakan subsidi BBM sendiri, sebagaimana tercermin dalam Asumsi Makro APBN 2024, yang baru saja ditetapkan Komisi VII DPR RI bersama pemerintah tidak ada pembicaraan terkait penghapusan Pertalite lalu menggantinya dengan Pertamax Green 92 pada tahun 2024.
Untuk diketahui, RDP Komisi VII DPR RI dengan Dirut Pertamina dan seluruh jajarannya membahas topik terkait bisnis internasional Pertamina, Pertamax green 95, distribusi gas melon 3 kilogram, dan perkembangan akuisisi Pertamina atas Blok Masela. Dalam kesempatan RDP tersebut tidak dibuat kesimpulan rapat, hanya catatan rapat, khususnya terkait prognosis penyerapan gas melon 3 kilogram di tahun 2023, yang sedikit over kuota sebesar 0.28 juta metrik ton.
