CSR

Legislatives: Don't Dissolve Petral's Subsidiary

Esti Widyasari

25 Agt 2015 — 1 min read

Jakarta – TAMBANG. The Ad-Hoc Committee at the House of Representatives (DPR-RI) assigned to review the plan to dismiss Pertamina Energy Service (PES), discovered a sum of US$50 million collectible credit for Petral’s subsidiary. The number was exposed after the team visited PES head office in Singapore for investigation audit. “Most of the debtors are National Oil Companies (NOC), such as CNOOC and Petronas,” said Inas Nasrullah, a member of the House of Representatives’ 7th Commission, on Monday (24/8). Inas explained that the collectible credit sum is an accumulation of late fees from clients and other credit related to oil purchase by suppliers. Hence the House of Representatives asked PT Pertamina (Persero), as the parent company, to re-consider the plan to dismiss Pertamina Energy Services. Some measures need to be done, to make sure that the potential income does not just disappear. “I recommend that Pertamina cancel its plan to dissolve Pertamina Energy Services. Pertamina Energy Services is to be maintained as a trading arm of Pertamina. The company basically has the valuable experience of refinery rent and the relationship with prospective clients,” Inas told. However, he stressed that the authority of oil purchasing is to be done under the Integrated Supply Chain (ISC). The ISC has been replacing Petral’s previous task to import oil for Pertamina’s need.

Artikel Terkait

Dorong Ketahanan Pangan dan Edukasi Lingkungan, PAMA Ajak Pelajar Tanam Padi Organik di Kutai Timur

Jakarta, TAMBANG – PT Pamapersada Nusantara (PAMA) Site Indominco bersama PT Indominco Mandiri (IMM) mengajak puluhan pelajar mengenal pertanian dan pentingnya menjaga lingkungan melalui kegiatan tanam padi organik di Kawasan Wisata Sawah Desa Teluk Pandan, Kecamatan Teluk Pandan, Kutai Timur. Mengusung tema “Bersinergi untuk Bumi, Pendidikan, dan Masa Depan yang Berkelanjutan”

Bayan Resources Nyatakan Force Majeure, Terkendala Persetujuan Perubahan RKAB 2026

Jakarta, TAMBANG – PT Bayan Resources Tbk (BYAN) menyampaikan pemberitahuan keadaan kahar atau force majeure terkait kewajiban pemenuhan pasokan batu bara kepada para pelanggan. Kondisi tersebut terjadi karena persetujuan perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2026 untuk sejumlah anak usaha perseroan belum diterbitkan. Direktur PT Bayan Resources Tbk, Low Yi

Kick Off Minerba Convex 2026, Dirjen Minerba Dorong Pertambangan Beri Manfaat Nyata bagi Masyarakat

Jakarta,TAMBANG,- Pemerintah mendorong subsektor mineral dan batubara (minerba) untuk tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi, tetapi juga mampu menciptakan nilai tambah, membuka lapangan kerja, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Hal ini disampaikan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)

Prabowo Ganti Purbaya Yudhi Sadewa, Suahasil Nazara Resmi Jadi Menteri Keuangan

Jakarta, TAMBANG – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengangkat Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan (Menkeu) Kabinet Merah Putih. Suahasil menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa untuk mengisi posisi Menteri Keuangan hingga berakhirnya masa jabatan periode 2024-2029. Pengangkatan tersebut ditetapkan melalui Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 97/P Tahun 2026 tentang Pemberhentian