Tambang Today

BlackGold: Juni 2018, Johannes Kotjo Berhenti Sebagai Konsultan

Ragil Wibowo

17 Jul 2018 — 1 min read

Penyidik KPK saat melakukan pemeriksaan di kantor pusat PT PLN, Senin (16/7)

Jakarta, TAMBANG – Direksi BlackGolad Natural Resources Limited angkat bicara, terkait penangkapan Johanes Budisutrisno Kotjo oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan suap proyek PLTU Riau-1. BlackGold menegaskan, Johanes Budisutrisno Kotjo telah berhenti sebagai konsultan grup sejak Juni 2018. Klarifikasi ini diberikan BlackGold setelah muncul pemberitaan terkait posisi Johannes yang disebut-sebut sebagai salah satu direksi BlackGold. “Direksi dan manajemen BLackGold tidak terlibat dalam perkara ini. dan Johannes telah berhenti sebagai konsultan grup sejak Juni 2018,” kata Direktur Eksekutif BlackGolad Natural Resources Limited, Philip Cecil Rickard, dalam keterangan resmi BlackGold, Senin (16/7). Rickard pun menambahkan, proses negosiasi proyek Riau-1 terus berjalan dan mencapai tujuan yang dirancang sebelumnya. Kasus ini pun menurutnya, tidak berdampak pada kegiatan operasional BalckGold grup, bahkan pengiriman batu bara kepada para pelanggan terus berjalan. Selain itu dikatakan Rickard, para pemegang saham dan calon investor disarankan untuk membaca informasi terbaru secara resmi. Serta tidak melakukan tindakan apapun berkenaan dengan sekuritas yang dapat merugikan kepentingan para investor sendiri. “Jika ada keraguan, pemegang saham dan calon investor harus berkonsultasi ke pialang saham mereka,” tutup Rickard. APLSI Tuntut Tegakkan Hukum Sementara Asosiasi Produsen Listrik Swasta Indonesia (APLSI) menegaskan dukungannya terhadap upaya penegakan hukum di sektor ketenagalistrikan. Jubir APLSI Rizal Calvary, menjelaskan, sejak awal APLSI sudah memberi masukan dan kritikan akan berbagai regulasi yang berpotensi memberi celah bagi pihak pihak tertentu untuk menjalankan praktik tercelah. Namun hal tersebut menurutnya, tidak tidak dilakukan perbaikan oleh regulator. “Penindakan KPK ini kami harapkan menjadi momentum perbaikan regulasi diketenagalistrikan saat ini. Regulasi kelistrikan saat ini sangat mempersulit IPP( Independent power producer),” kata Rizal. Regulasi saat ini, tidak menciptakan iklim persaingan industri dan usaha yang sehat.Kesulitan-kesulitan , dinilainya, membuka peluang bagi operator kelistrikan dan IPP untuk melakukan pendekatan pendekatan yang melanggar etika dan norma norma praktik bisnis yang sehat. “Kami juga mendorong pengusutan atas kebijakan pengadaan mobile power plant atau Kapal Listrik Turki. Sebab kebijakan ini tidak sesuai dengan arah kebijakan listrik nasional. Sebab menimbulkan pemborosan besar besaran,” pungkas Rizal.

Artikel Terkait

Dorong Ketahanan Pangan dan Edukasi Lingkungan, PAMA Ajak Pelajar Tanam Padi Organik di Kutai Timur

Jakarta, TAMBANG – PT Pamapersada Nusantara (PAMA) Site Indominco bersama PT Indominco Mandiri (IMM) mengajak puluhan pelajar mengenal pertanian dan pentingnya menjaga lingkungan melalui kegiatan tanam padi organik di Kawasan Wisata Sawah Desa Teluk Pandan, Kecamatan Teluk Pandan, Kutai Timur. Mengusung tema “Bersinergi untuk Bumi, Pendidikan, dan Masa Depan yang Berkelanjutan”

Bayan Resources Nyatakan Force Majeure, Terkendala Persetujuan Perubahan RKAB 2026

Jakarta, TAMBANG – PT Bayan Resources Tbk (BYAN) menyampaikan pemberitahuan keadaan kahar atau force majeure terkait kewajiban pemenuhan pasokan batu bara kepada para pelanggan. Kondisi tersebut terjadi karena persetujuan perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2026 untuk sejumlah anak usaha perseroan belum diterbitkan. Direktur PT Bayan Resources Tbk, Low Yi

Kick Off Minerba Convex 2026, Dirjen Minerba Dorong Pertambangan Beri Manfaat Nyata bagi Masyarakat

Jakarta,TAMBANG,- Pemerintah mendorong subsektor mineral dan batubara (minerba) untuk tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi, tetapi juga mampu menciptakan nilai tambah, membuka lapangan kerja, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Hal ini disampaikan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)

Prabowo Ganti Purbaya Yudhi Sadewa, Suahasil Nazara Resmi Jadi Menteri Keuangan

Jakarta, TAMBANG – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengangkat Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan (Menkeu) Kabinet Merah Putih. Suahasil menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa untuk mengisi posisi Menteri Keuangan hingga berakhirnya masa jabatan periode 2024-2029. Pengangkatan tersebut ditetapkan melalui Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 97/P Tahun 2026 tentang Pemberhentian