Beranda ENERGI Kelistrikan Direktur PLN Dipecat Akibat Krisis Batu Bara

Direktur PLN Dipecat Akibat Krisis Batu Bara

Jakarta, TAMBANG – Direktur Energi Primer PT PLN (Persero) Rudy Hendra Prastowo dipecat oleh Menteri BUMN Erick Thohir akibat krisis batu bara yang dialami PLN. Posisi tersebut kini diduduki oleh Hartanto Wibowo.

“Saya baru saja menandatangani surat pergantian Direktur Energi Primer di PLN dengan saudara Hartanto Wibowo,” ungkap Erick di Jakarta, Kamis (6/1).

Sebelumnya, PLN melayangkan surat kepada pemerintah tentang keluhan sulitnya memenuhi kebutuhan 20 PLTU, dengan daya sekitar 10.850 megawatt.

Secara spesifik, PLN mengkhawatirkan lebih dari 10 juta pelanggan mulai dari masyarakat umum hingga industri di Jawa, Madura, Bali (Jamali), dan non-Jamali terancam tidak bisa menikmati listrik, apabila stok batu bara tidak segera diamankan.

Kata Erick, Hartanto Wibowo pengganti Rudy Hendra dapat diandalkan karena memiliki latar belakang yang kuat berkiprah di PLN, sehingga kejadian krisis pasokan batu bara diharapkan tidak kembali terulang.

“Merupakan top talent yang ada di PLN, usianya 45 tahun dan saya lihat juga dari berbagai background punya kemampuan,” sambungnya.

Lebih lanjut, Erick menegaskan, Indonesia merupakan negara penghasil sumber daya alam (SDA) yang besar termasuk batu bara dan gas. Sehingga jika dilihat dari komposisi penggunaan utuk listrik seharusnya lebih aman.

“Banyak negara yang tidak punya SDA. Tapi kita punya, namun krisis energi artinya harus ada yang diperbaiki sama-sama,” jelasnya.

Dengan digantinya Rudy Hendra Prastowo dengan Hartanto Wibowo, Erick menyebutkan, akan ada perbaikan di sektor penerimaan energi primer milik PLN itu.

“Beberapa hal yang harus diperbaiki, bagaimana pembelian batu bara bisa jangka panjang, karena sudah ada DMO yang harganya dipatok (USD 70 pert ton) jadi tidak perlu ada yang ditakuti,” pungkas Erick.

Artikulli paraprakHBA Januari Turun ke USD158,50 per Ton, ESDM: Imbas Peningkatan Produksi Tiongkok
Artikulli tjetërTidak Produktif, Presiden Jokowi Cabut 2.078 Izin Tambang