Jakarta, TAMBANG – Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Foreign, Commonwealth and Development Office (FCDO) dari Kerajaan Inggris Raya dan Irlandia Utara resmi meluncurkan program MAKMUR (Manajemen Mineral Kritis untuk Keberlanjutan).
Peresmian ini dilakukan dalam Implementing Agreement sebagai bentuk konkret kerja sama bilateral dalam mendukung pengembangan rantai nilai mineral transisi secara bertanggung jawab di Indonesia.
MAKMUR dibuat untuk memperkuat tata kelola sektor mineral transisi seperti nikel, kobalt, dan litium sebagai mineral strategis yang menjadi tulang punggung dalam transisi menuju energi bersih global.
Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Tri Winarno, dalam sambutannya menyampaikan bahwa penandatanganan ini bukan sekadar agenda diplomatik, tetapi merupakan tonggak penting dalam memperkuat kolaborasi untuk memastikan penerapan standar lingkungan, sosial dan tata kelola yang kuat dan kredibel dalam tata kelola pertambangan.
“Indonesia saat ini menjadi salah satu produsen nikel terbesar di dunia. Namun, peran strategis ini juga membawa tanggung jawab besar. Kita tidak hanya dituntut untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan bahwa pengelolaan sumber daya dilakukan secara inklusif dan berkelanjutan,” ujar Tri Winarno dikutip dari laman resmi, Rabu (30/7).
Melalui platform MAKMUR, kerja sama ini akan mendukung penyusunan kebijakan dan kerangka regulasi yang mendukung pengembangan industri pertambangan dan baterai. Program ini juga mendorong peningkatan kapasitas teknis pemerintah, meningkatkan koordinasi donor dan pemangku kepentingan sektor mineral, serta keterlibatan aktif Indonesia dalam diskursus internasional terkait mineral transisi dan energi bersih.
Program ini akan berlangsung selama empat tahun dengan dukungan dana dari Pemerintah Inggris hingga sebesar 1,6 juta poundsterling, serta kontribusi in-kind dari Pemerintah Indonesia melalui kementerian/lembaga terkait. FCDO akan memimpin aspek teknis dan pengelolaan program, sedangkan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara akan bertindak sebagai koordinator pelaksana utama di Indonesia.
Tri Winarno menambahkan bahwa dukungan berbagai pemangku kepentingan dari sektor publik, swasta, hingga masyarakat sipil sangat diperlukan untuk memastikan keberhasilan program ini.
“Kami berharap kerja sama ini menjadi komitmen jangka panjang. Tidak hanya pertukaran dokumen atau informasi semata, tetapi merupakan komitmen jangka panjang untuk mendorong kerja sama yang berkelanjutan dalam peningkatan kapasitas, dialog antar pelaku industri, serta peningkatan akses pasar.” tutupnya.
Pada kesempatan ini, Minister Counselor FCDO, Amanda McLoughlin, menyambut baik, bahwa kerja sama ini akan memberikan semangat kolaborasi dan tercipta pembelajaran dua arah, dan keberanian untuk mengadopsi pendekatan yang lebih terbuka dan partisipatif.
Baca juga: Begini Cara PGN Kelola Bisnis Gas Bumi agar Tetap Ramah Lingkungan