Mineral

Freeport McMoran Masih Menunggu Kepastian Izin

IwanQH

05 Agt 2016 — 2 min read

TAMBANG, JAKARTA. FREEPORT McMoran dilanda ketidakpastian terhadap kelanjutan operasinya di Grasberg, Papua, setelah terjadi pergantian kabinet. Situs berita pertambangan, Mining.com, kemarin memberitakan dengan judul ”More Grasberg Uncertainty for Freeport”. Ketidakpastian itu mencuat setelah adanya pernyataan Luhut Pandjaitan, yang sejak pekan lalu dilantik menjadi Menteri Koordinator Kemaritiman. Salah satu wilayah kerjanya adalah mengurusi masalah pertambangan. Dalam pernyataannya kepada wartawan, Rabu lalu, Luhut mengatakan, Freeport tidak boleh menekan Pemerintah Indonesia. Kalimat itu disampaikan dalam kaitannya dengan perpanjangan kontrak Freeport di Grasberg, yang berakhir tahun 2021. Freeport membutuhkan secepatnya kepastian perpanjangan kontrak, mengingat besarnya investasi yang diperlukan untuk mengembangkan tambang bawah tanah itu. “Berdasar Undang-Undang yang ada, saya kira mereka juga tidak bisa bilang apa-apa hanya karena kami pada 2019 baru bisa mengevaluasi status Freeport,” kata Luhut. Jenderal Kopassus itu meminta dengan tegas agar Freeport tidak mendesak Pemerintah Indonesia‎ untuk memberikan kepastian perpanjangan masa operasi dalam waktu dekat. Sesuai peraturan yang ada, kepastian perpanjangan kontrak baru untuk masa kerja 20 tahun berikutnya bisa dibuat tahun 2019, dua tahun sebelum berakhirnya kontrak lama. Perusahaan tambang dari Australia, Rio Tinto, memiliki perjanjian dengan Freeport untuk mendapatkan 40% produksi Freeport. Kerjasama Freeport dengan Rio Tinto menyebutkan, Rio Tinto memiliki hak untuk mendapatkan 40% bagian produksi di atas kualitas tertentu, sampai tahun 2021, dan untuk semua kualitas setelah 2021. Rio Tinto juga memiliki perwakilan di komite teknik serta operasi. Freeport beroperasi di Indonesia sejak 1972, dan menambah di Grasberg selama hampir 30 tahun. Untuk ekspansi Grasberg, serta pembuatan smelter, Freeport akan menggelontorkan dana sekitar US$ 17 miliar. Angka yang sangat besar. Kepusingan lain yang dihadapi Freeport adalah setiap enam bulan, Freeport harus berunding untuk mendapatkan izin ekspor. Izin ekspor yang berlaku sekarang, sudah habis berlakunya pekan depan. Freeport harus memperbarui izinnya dengan Menteri ESDM yang baru. Masalah lain yang dihadapi Freeport adalah soal divestasi. Freeport menaksir nilai 100% sahamnya adalah US$ 16,3 miliar. Dengan demikian, bila Pemerintah Indonesia ingin membeli 10% sahamnya, harganya adalah US$ 1,63 miliar. Tapi Pemerintah Indonesia hanya menilai US$ 1 miliar di bawahnya. Isu lainnya adalah rencana Pemerintah Indonesia untuk merevisi Undang-Undang Mineral dan Batu Bara 2009. Revisi itu diperkirakan rampung akhir tahun ini. Freeport, dan perusahaan tambang lain di Indonesia, harus menyesuaikan dengan undang-undang yang baru. Freeport mengurangi proyeksi produksi tembaga dan emas dari Grasberg tahun 2016 ini. Produksi bijih tembaga proyeksinya diturunkan, dari 1,4 miliar pounds menjadi 1,3 miliar pounds. Produksi emas pun juga dikurangi 8% dari proyeksi semula 1,8 juga ounces. Sumber foto: www.ptfi.co.id

Artikel Terkait

Sungai Barito Surut, Lebih dari 50% Pasokan Batu Bara Kalteng Terganggu

Jakarta, TAMBANG – Industri pertambangan batu bara di Kalimantan Tengah (Kalteng) tengah menghadapi gangguan akibat kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Kondisi tersebut berdampak terhadap pengangkutan batu bara melalui Sungai Barito, sekaligus mengancam pemenuhan kewajiban Domestic Market Obligation (DMO). Ketua Forum Kepala Teknik Tambang (FKTT) Kalteng, Handry Mardam, mengatakan Sungai

Pasokan Batu Bara Industri Semen Terkendala, Minerba Cari Sumber Alternatif

Jakarta, TAMBANG – Pasokan batu bara untuk industri semen mengalami kendala akibat gangguan pengiriman di sejumlah wilayah. Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) Kementerian ESDM tengah mencari sumber pasokan alternatif untuk mengatasi kondisi tersebut. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Tri Winarno, mengatakan pihaknya menerima laporan terkait berkurangnya pasokan

Digitalisasi Dan AI Topang Efisiensi dan Produktivitas Kinerja AMMAN

Jakarta,TAMBANG,- Tambang tembaga dan emas terbesar kedua di Indonesia, PT Amman Mineral Internasional,Tbk (AMMAN) telah menjelma sebagai salah satu tambang paling kompleks. Ini terjadi setelah perusahaan merampungkan pembangunan smelter tembaga dan fasilitas pemurnian emas dan perak. Di area yang terbentang antara Batu Hijau dengan pelabuhan Benete, berdiri sejumlah

Tekan Ketergantungan pada Impor, Pertamina Lubricants Luncurkan Katalis FCC/RFCC untuk Efisiensi Kilang

Jakarta,TAMBANG,- Demi mengurangi ketergantungan impor dan mewujudkan kemandirian teknologi energi nasional, PT Pertamina Lubricants (PTPL) bersama PT Pertamina (Persero) meluncurkan katalis. Produk ini merupakan hasil pengembangan kolaborasi antar riset Pertamina Group, yakni Fluid Catalytic Cracking (FCC), Residue Catalytic Cracking (RCC), dan Residue Fluid Catalytic Cracking (RFCC). Dijelaskan pula bahwa