Jokowi: Hilirisasi Harus Manfaatkan Energi Baru Terbarukan dan Ramah Lingkungan
Jakarta, TAMBANG – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan bahwa program hilirisasi harus memanfaatkan sumber energi baru dan terbarukan serta mengedepankan perhatian terhadap kelestarian lingkungan.
Hal tersebut disampaikannya dalam Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2023 di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu (16/8).
“Hilirisasi yang ingin kita lakukan adalah hilirisasi yang melakukan transfer teknologi, yang manfaatkan sumber energi baru dan terbarukan, serta meminimalisasi dampak lingkungan,” ungkap Jokowi.
Menurut Jokowi, hilirisasi merupakan salah satu cara yang akan membawa Indonesia menjadi negara mandiri dan berdaulat yang mampu mengolah sumber daya, memberikan nilai tambah, dan menyejahterakan rakyatnya.
Pemerintah dikatakan Presiden telah mewajibkan perusahaan tambang agar membangun pusat persemaian untuk menghutankan kembali lahan pascatambang. Hilirisasi ini tidak hanya pada komoditas mineral, tapi juga non-mineral seperti sawit, rumput laut, kelapa, dan komoditas potensial lainnya.
Meskipun pahit bagi pengekspor bahan mentah, juga bagi pendapatan negara jangka pendek, namun upaya tersebut dikatakan Jokowi harus terus dilanjutkan. Jika ekosistem besarnya sudah terbentuk, jika pabrik pengolahannya sudah beroperasi, Presiden memastikan akan berbuah manis pada akhirnya, terutama bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia.
“Hilirisasi ini harus mengoptimalkan kandungan lokal, bermitra dengan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), petani, dan nelayan, sehingga manfaatnya terasa langsung bagi rakyat kecil,” tegas dia.
Sebagai gambaran, setelah pemerintah menghentikan ekspor nickel ore pada 2020, investasi hilirisasi nikel tumbuh pesat. Kini telah ada 43 pabrik pengolahan nikel yang akan membuka peluang kerja yang sangat besar. Ini baru satu komoditas.
Jika pemerintah konsisten dan mampu melakukan hilirisasi untuk nikel, tembaga, bauksit, CPO, dan rumput laut, diperkiraan dalam sepuluh tahun ke depan, pendapatan per kapita nasional akan mencapai Rp153 juta (USD 10,944). Dalam 15 tahun, pendapatan per kapita nasional akan mencapai Rp217 juta (USD 15,860).
Dalam 22 tahun, pendapatan per kapita akan mencapai Rp331 juta (USD 25,025). Sebagai perbandingan, pada 2022 pendapatan perkapita berada di angka Rp71 juta. “Artinya, lompatannya bisa lebih dari dua kali lipat dalam sepuluh tahun,” ungkap Presiden.
Fondasi untuk menggapai itu semua ditegaskan Presiden Jokowi telah dimulai oleh pemerintah. Misalnya pembangunan infrastruktur dan konektivitas yang pada akhirnya menaikkan daya saing. Berdasar laporan Institute for Management Development, daya saing Indonesia pada 2022 naik dari ranking 44 menjadi 34. Lompatan ini merupakan kenaikan yang tertinggi di dunia.
Selain hilirisasi, hal kedua yang dilakukan pemerintah guna mencapai kedaulatan sebagai bangsa adalah pembangunan dari desa, pinggiran, dan daerah terluar yang pada akhirnya memeratakan ekonomi nasional. Caranya dengan Dana Desa yang telah digelontorkan mencapai Rp539 triliun dari 2015 hingga 2023.
Selanjutnya adalah reformasi struktural yang konsisten, terutama sinkronisasi dan penyederhanaan regulasi, kemudahan perizinan, kepastian hukum, dan pencegahan korupsi. Semua menjadi modalitas bangsa untuk meraih kemajuan.
“Oleh sebab itu, saya berulang kali menyampaikan, kepemimpinan ke depan sangat menentukan masa depan Indonesia,” ujar Jokowi.
Pada penyampaian pidatonya, Presiden Jokowi mengenakan busana adat Tanimbar yang berasal dari Kepulauan Tanimbar di Maluku.
