Beranda Batubara Kementerian BUMN Godok Pembubaran PLN Batubara

Kementerian BUMN Godok Pembubaran PLN Batubara

JAKARTA, TAMBANG – Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tengah menggodok wacana pembubaran PLN Batubara (PLN BB), anak usaha dari PT PLN (Persero). Hal ini dilakukan demi perampingan birokrasi dan efisiensi dalam memasok batubara untuk kebutuhan PLN.

“Itu benar. Saat ini kami sedang mengkaji secara teknis untuk pembubarannya,” kata Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga kepada media, Jumat (14/1).

Arya mengatakan bahwa proses pembubaran memerlukan kajian yang matang dan komprehensif. Termasuk soal teknis dan hitung-hitungan jumlah aset yang saat ini dimiliki PLN BB.

“Karena kan kita perlu juga ya, harus dihitung teknisnya, hitung teknikalnya, hitung asetnya, seberapa banyak, kan harus ada proses itu juga. Nanti dari sana baru kita ambil langkah pembubarannya,” ungkapnya.

Menurut Arya, selama ini PLN selalu memasok batubara dari PLN BB. Hal ini membuat kinerja PLN tidak efisien karena harga batubara jadi lebih mahal dibanding memasok langsung dari produsen.

“(Kenapa perlu dibubarkan?) salah satunya adalah supaya efisiensi. Kalau selama ini, batubara yang sedang dibeli PLN itu, itu tetap dari PLN Batubara,” jelasnya.

“Artinya apa, PLN Batubara membeli dari pemilik batubara kemudian masuk ke PLN Batubara, dan nanti PLN Batubara jual lagi ke PLN. Ini kan tetap aja. Mau gak mau yang namanya PLN Batubara ambil margin juga pastikan,” imbuhnya.

Proses efisiensi di tubuh perusahaan, kata dia, memang sudah biasa dilakukan agar perusahaan tersebut tidak mengalami kolaps, sekalipun dengan cara membubarkan anak usahanya.

“Saat ini banyak sekali efisiensi yang telah dilakukan apakah itu membubarkan perusahaan, yang memang malah jadi menghambat sesuatu proses bisnis atau juga yang tidak efisien. Itu biasa. Hampir semua kita lakukan saat ini,” tegasnya.

Sementara terkait dugaan adanya permainan di tubuh PLN BB, Arya mengatakan hal itu bisa diketahui setelah proses audit dilakukan. Dia pun memastikan bahwa selama proses penggodokan dan pengauditan, pemerintah akan selalu mengutamakan prinsip transparan.

“Kemudian sisi lain soal nanti apakah di sana banyak permainan atau enggak, itu semua nanti hasil audit kita dan sebagainya akan jelas semua. Nanti kita tunggu aja. Yang pasti kita akan selalu transparan untuk hal itu,” tandasnya.