Komisi VII DPR RI Minta Perusahaan Tambang Gandeng Kontraktor Lokal
Jakarta, TAMBANG – Anggota Komisi VII DPR RI, Adian Napitupulu meminta perusahaan tambang untuk peduli terhadap kontraktor lokal, termasuk menggandeng mereka dalam kegiatan penambangan. Adian menyebut selama ini para kontraktor lokal yang pendapatannya dikategorikan kecil-menengah, seolah-olah dihalangi untuk berkembang.
“Banyak keluhan untuk (misalnya) di PT Virtue Dragon, di PT Vale Indonesia, di PT Antam, segala macam yang sepertinya tidak maksimal mempekerjakan kontraktor lokal,” kata Adian dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Dirjen Minerba ESDM dan Dirjen Ilmate Kemenperin, Rabu, (10/11).
Aktivis ’98 ini juga menyebut faktor lain dari ketidakberkembangan kontraktor lokal tersebut. Menurutnya, kontraktor lokal selalu diintervensi oleh orang tengah atau makelar dalam setiap kegiatan penambangan seperti dalam hal jual beli dan perekrutan tenaga kerja.
“Kemudian selalu ada middlemen, untuk bekerja (misalnya) di Virtue dia tidak bisa langsung ke Virtue, selalu ada orang tengahnya. Jadi seolah-olah eksklusif. Jadi kalau misalnya orang menjual sesuatu bahan baku misalnya, batu kapur misalnya ke Virtue dia tidak bisa berakses langsung ke Virtu dia harus make Middlemen,” jelasnya.
Adian berharap pemerintah bisa menertibkan para middlemen agar kontraktor lokal bisa leluasa dan bisa menawarkan langsung hasil tambangnya ke perusahaan-perusahaan, sehingga pendapatan mereka tidak dicomot makelar.
”Jadi keuntungan si penambang lokal ini terpotong lagi sekian dollar untuk biaya si middlemen ini. Middlemen ini tidak punya apa-apa selain jejaring politik, jejaring terhadap pengambil keputusan di perusahaan,” paparnya.
“Nah bisa gak yang begini-begini ini kita potong agar dia kontraktor yang cuma kapasitas Rp 500 juta, boleh berakses langsung. Tidak keuntungan kecil itu dipotong lagi dipotong lagi untuk membiayai orang-orang tengah seperti ini. Saya berharap ada keberpihakan investor-investor besar ini untuk care terhadap kontraktor-kontraktor lokal ini,” lanjutnya.
Pemberian akses langsung ke perusahaan, kata Adian, adalah salah satu solusi dari masalah yang selama ini membuat mandeg kontraktor lokal yang biasanya dibenturkan dengan kepentingan politik lokal.
“Salah satunya saya pikir biarkan mereka berakses langsung daripada perusahaan, tidak perlu dihalang-halangi untuk kepentingan politik lokal. Saya minta dengan hormat bukalah akses untuk mereka, biarkan mereka berkompetisi sama seperti kalian,” tandasnya.
