Komisi VII Tegur KPK, Minta Proaktif Selidiki Dugaan Korupsi Kasus Maladministrasi Tambang

Jakarta, TAMBANG – Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk proaktif soal dugaan korupsi pada kasus maladministrasi izin tambang. Tujuannya untuk menjaga iklim investasi di Indonesia.

“KPK harus proaktif terhadap kasus-kasus terkait tambang. Jangan dibiarkan abuse of power sebagai kasus maladministrasi biasa,” tegasnya melalui keterangan tertulis, Junat (18/8/2023).

Menurutnya, kasus pengambilalihan kepemilikan perusahaan tambang kerap terjadi akibat adanya peran mafia hukum. Jika tidak segera ditangani, hal tersebut akan mengganggu iklim investasi pertambangan.

“Ini harus dibawa ke ranah pidana korupsi. Berpotensi merugikan keuangan negara. Ini akan memperangaruhi investasi karena lemah dan tidak pastinya hukum,” tegasnya.

Salah satu dugaan kasus maladministrasi tambang mengemuka dari aduan Kamaruddin Simanjuntak ke Menko Polhukam Mahfud MD. Eks kuasa hukum keluarga korban Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat dalam kasus Ferdi Sambo itu, melaporkan dugaan pengambilalihan kepemilikan PT Anzawara secara paksa selama proses pailit.

Dalam surat aduannya, Kamaruddin menilai bahwa kurator PT Anzawara menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanpa memenuhi kuorum. Tidak melibatkan PT Anzaenergy Mega Alam Nusantara sebagai pemegang saham mayoritas PT Anzawara.

Namun, hasil rapat tersebut disahkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kemenkumham. Masalahnya, pengesahan terbit tanpa memperoleh persetujuan Menteri ESDM.

Padahal, perubahan kepemilikan saham pada Izin Usaha Pertambangan (IUP) wajib mendapat persetujuan kementerian teknis. Sehingga, pengesahan tersebut berpotensi mengandung unsur maladmisntrasi dan diduga melibatkan peran oknum mafia hukum.

“Patut diduga keras saham milik PT Anzaenergy disingkirkan secara paksa dan melawan hukum,” beber Kamaruddin.