Komite Reformasi Tata Kelola Migas

Vicharius DJ [email protected]

Jakarta-TAMBANG. Pemerintah melalui Kementerian ESDM membentuk komite tata kelola Migas. Tim adhoc ini dipimpin oleh Faisal Basri yang akan bekerja selama enam bulan ke depan dengan dibantu Plt Dirjen Migas dan staf Menteri ESDM. Tugas utamanya adalah memberangus praktik mafia migas.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said mengatakan, Indonesia tidak mungkin mencapai kedaulatan energi jika praktik mafia migas tidak pernah diberangus secara komprehensif. Sebab, mafia migas melancarkan aksi-aksinya secara sistematis agar Indonesia terus tergantung pada BBM Impor.

Menurut Sudirman, ketergantungan pada BBM impor sangat menguras APBN yang pada gilirannya menyebabkan pembangunan kesejahteraan rakyat tidak pernah bisa dilaksanakan secara optimal. Pada level strategi kebijakan, mafia migas di satu sisi menghalangi dan atau menyandera para pengambil keputusan agar tidak mengeluarkan kebijakan yang mendorong adanya kegiatan eksplorasi.

"Jika pun ada, kegiatan eksplorasi diarahkan agar tidak dilakukan secara seksama. Dampaknya sebagaimana sudah sama-sama kita ketahui, cadangan minyak nasional terus berkurang," katanya di kantor Kementerian ESDM, Minggu (16/11).

Di sisi lain, kata Sudirman, mafia Migas terus memproduksi wacana yang menyesatkan sehingga Indonesia dalam jangka waktu yang lama tidak lagi membangun kilang-kilang minyak tambahanyang sebenarnya sangat dibutuhkan. Pada saat yang sama, kilang-kilang yang sudah beroperasi tidak pernah diperbaharui sehingga biaya produksinya menjadi tinggi, selain rentan mengalami gangguan atau kerusakan.

Pada level organisasi, mafia migas aktif menghambat setiap upaya penertiban dan pembersihan organisasi. Mafia migas dengan berbagai cara selalu berupaya menempatkan figur-figur yang bersedia menjadi