Mekanisme Subsidi Elpiji, Pengamat: Lebih Baik Dibuat Seperti BLT

Mekanisme Subsidi Elpiji, Pengamat: Lebih Baik Dibuat Seperti BLT

Jakarta, TAMBANG – Direktur Eksekutif ReforMiner, Komaidi Notonegoro mengatakan, tata cara pemberlakuan subsidi Elpiji  lebih baik dibuat seperti mekanisme pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT). Hanya saja, cara penyuntikan dana subsidinya tidak dibagikan secara tunai, tapi ditransfer ke kartu khusus.

 

“Lebih baik subsidi langsung ke orangnya. Kalau dibuat seperti BLT, resiko penyalahgunaan lebih minim,” kata Komaidi kepada tambang.co.id, Selasa (10/7).

 

Mekanisme ini meniru cara pemberian subsidi di luar negeri. Di pusat pembelanjaan, setiap produk dipasang banderol harga yang sama bagi semua kalangan. Tapi dengan menyodorkan kartu khusus, masyarakat pra sejahtera bisa memperoleh potongan diskon, atau selisih harga dibayarkan melalui kartu tersebut yang sudah terisi saldo subsidi.

 

Ide ini muncul lantaran ujicoba distribusi Elpiji 3 Kg nonsubsidi, yang sudah berjalan sepekan lebih, tidak memperoleh respon positif dari konsumen. Elpiji berwana pink dengan varian Bright Gas ini hanya laku beberapa tabung saja, hitungan jari.

 

Di salah satu lokasi apartemen di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Utara, dari 10 tabung Elpiji pink yang dipasok, hanya terjual dua. Sementara di kompleks apartemen lain, di sekitaran Kelapa Gading, belum ada tabung yang terjual dari stok tiga buah.

 

Menurut Komaidi, respon yang kurang positif ini disebabkan oleh faktor kurangnya sosialisasi dan publikasi. Saat ditanya, bukankah harga yang terlalu mahal merupakan faktor utama tabung ini tidak laku?

 

Komaidi menjawab, soal harga, kisarannya tidak terlampau jauh antara Elpiji non subsidi yang 3 Kg dengan yang 5,5 kg. Bagi mereka yang sudah terbiasa konsumsi gas non subsidi, itu bukan masalah.

 

“Tapi kalau harganya dibandingkan dengan yang subsidi ya jauh. Ini mirip seperti masalah di BBM. Ada mobil mewah yang masih mengkonsumsi Premiun,” ujar Komaidi.

 

Selain sosialisasi dan publikasi, ia juga menekankan tentang perlunya edukasi. Masyarakat mampu harus diajarkan secara perlahan untuk beralih ke tabung nonsubsidi.

 

“Di luar itu, perlu juga regulasi yang mengatur soal siapa saja yang berhak ambil Elpiji subsidi,” pungkas Komaidi.


Note: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan redaksi. Komentar tidak boleh mengandung kata-kata berbau pelecehan, intimidasi, fitnah, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan. Redaksi berhak menyunting komentar yang dikirim, tanpa mengubah makna.


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close
Close