Menteri ESDM Bahlil Akui Pengawasan Komoditas di Smelter Terintegrasi Masih Lemah

Bahlil smelter
Ilustrasi smelter

Jakarta, TAMBANG – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia mengakui bahwa pengawasan terhadap komoditas mineral di smelter terintegrasi masih lemah. Pernyataan itu disampaikannya dalam Rapat Kerja bersama Komisi XII DPR RI.

“Menyangkut dengan pengawasan ketat di kawasan industri, jujur saja kemarin turun ke lapangan, itu benar itu. Kita tidak bisa mengawasi antara smelter dengan tambang yang jaraknya cuma 2 km,” ucap Menteri Bahlil dikutip Jumat (4/7).

Akibat lemahnya pengawasan di smelter yang terintegrasi dengan kawasan tambang, jumlah komoditas yang ditambang kerap tak sesuai dengan data dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB). Kondisi ini berbeda dengan komoditas yang dikirim lewat jalur pengapalan, yang diawasi ketat karena melibatkan otoritas kesyahbandaran.

“RKAB itu kan dicek, berapa volumenya itu ketika pengapalan, sekian ton masuk. Tapi kalau yang langsung-langsung, siapa yang jaga mereka,” imbuh Bahlil.

Bahlil menegaskan, ke depan Kementerian ESDM akan menugaskan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Ditjen Gakkum) untuk menangani persoalan tersebut.

Baca juga: Pengusaha Nilai Pengembalian RKAB ke Skema Tahunan Hambat Investasi

“Nah, dengan Dirjen Gakkum yang ada, tugasnya 24 jam untuk mengecek jangan RKAB dikasih 10 juta dia produksi 15 juta. Ini yang terjadi kan,” jelasnya.

Sorotan terhadap lemahnya pengawasan produksi mineral di smelter terintegrasi sebelumnya disampaikan Wakil Ketua Komisi XII DPR, Bambang Haryadi. Saat meninjau salah satu smelter bersama Dirjen Minerba Tri Winarno, ia menemukan timbangan komoditas yang seharusnya berfungsi justru tidak berfungsi.

“Kami waktu itu dengan Pak Tri melakukan kunjungan ke wilayah industri, timbangannya pun mati. Dan timbangannya pun sedikit. Dijaga ketika ada kunjungan DPR, ketika coba kami tanya ternyata itu dinyalain hanya karena ada kunjungan,” jelas Bambang dalam rapat tersebut.

“Dulu Dirjen kita tanya, memang belum ada skemanya. Bahkan hanya berdasarkan dari surveyor, pernah kami sampaikan bahwa surveyor itu dibayar oleh pembeli,” tambah Bambang.

Artikel Terkait

PTBA Optimalkan AI Perkuat Kinerja Perusahaan dan Efektivitas Program Sustainability

PTBA Optimalkan AI Perkuat Kinerja Perusahaan dan Efektivitas Program Sustainability

Jakarta, TAMBANG – PT Bukit Asam (Persero) Tbk (PTBA), anggota Holding Industri Pertambangan MIND ID, terus memperkuat transformasi digital melalui optimalisasi pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) untuk mendukung produktivitas pekerja dan efektivitas pelaksanaan program keberlanjutan (sustainability). Langkah ini diwujudkan melalui Pelatihan Optimalisasi Pemanfaatan AI dan Tools Lainnya untuk Meningkatkan Produktivitas dan Efektivitas

By Rian Wahyuddin
Soal Target 70 Persen Hasil Tambang untuk Negara, IMA Minta Kontribusi Industri Dilihat Utuh

Soal Target 70 Persen Hasil Tambang untuk Negara, IMA Minta Kontribusi Industri Dilihat Utuh

Jakarta, TAMBANG — Indonesia Mining Association (IMA), merespon arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai hasil tambang sebesar 70 persen dinikmati oleh negara. Direktur Eksekutif IMA, Sari Esayanti menjelaskan bahwa IMA memahami arahan Presiden agar pengelolaan sumber daya pertambangan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi negara dan masyarakat. “Dalam menerjemahkan target 70 persen, IMA

By Rian Wahyuddin