Beranda Korporasi Partisipasi Dalam Kegiatan Bulan K3, PT AKP Dapat Apresiasi Dari Pemprov Sultra

Partisipasi Dalam Kegiatan Bulan K3, PT AKP Dapat Apresiasi Dari Pemprov Sultra

Jakarta,TAMBANG,-Perusahaan tambang Nikel, PT. Adhi Kartiko Pratama (PT. AKP) meraih Penghargaan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) dalam Bulan K3 Nasional Tahun 2022. Perusahaan yang beroperasi di Wilayah Konawe Utara ini menjadi salah satu nominator di antara 18 perusahaan baik BUMN maupun Swasta. Penghargaan ini diberikan terkait partisipasi aktif perusahaan pada Rangkaian Acara Kegiatan Bulan K3 Nasional Tahun 2022 di Wilayah Provinsi Sultra.

Piagam Penghargaan yang ditandatangani Gubernur Sulawesi Tenggara ini diterima 18 Perusahaan dari ratusan perusahaan yang beroperasi di wilayah Pemprov Sultra dalam Acara Penutupan Bulan K3 Nasional Tahun 2022 pada Senin, (14/2) di Aula Makarti Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Provinsi Sultra.

Di kesempatan ini, PT. AKP juga mendapatkan Penghargaan terkait Program Pencegahan dan Penanggulangan (P2) Covid-19 di tempat kerja dengan tingkat Pencapaian GOLD dari Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Sultra. Piagamnya akan diberikan pada Bulan Mei 2022 dari Kementerian Tenaga Kerja.

Direktur Utama PT. AKP Ense DC Solapung menyampaikan terima kasih kepada pemerintah, masyarakat serta semua pihak yang telah menjalin kerjasama dengan baik selama ini. Diharapkan ke depannya kerjasama ini terus ditingkatkan dalam membangun daerah Sultra khususnya dan Indonesia umumnya lewat program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sebagaimana telah dicanangkan Kementerian Tenaga Kerja Tahun 2021-2025 ini.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Sultra atas apresiasi yang diberikan kepada PT. AKP yang beroperasi di Wilayah Konawe Utara. Harapannya, semoga dengan apresiasi ini dapat menjalin hubungan kerja sama yang lebih baik dan dapat berguna bagi pemerintah Sultra dan masyarakat setempat,” ungkap Direktur Utama, Ense DC Solapung kepada wartawan di Kendari,Senin (14/2).

Lebih lanjut, Ense DC Solapung menyatakan bahwa Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) ini merupakan tanggung jawab semua pihak termasuk bidang pertambangan. Semua pihak berkewajiban untuk berperan aktif sesuai fungsi dan kewenangan dalam melakukan berbagai upaya di bidang K3.

PT AKP lanjut Ense akan terus berupaya menjadikan K3 sebagai bagian dari budaya kerja. Dengan itu perusahaan dapat mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, baik itu penyakit maupun akibat dari sistem pekerjaan itu sendiri.

Untuk diketahui, PT. AKP melaksanakan Perayaan Bulan K3 Nasional Tahun 2022 secara meriah yang dipusatkan di Kantor Site, Desa Lameruru, Kecamatan Langgikima, Kabupaten Konawe Utara, pada Sabtu, (12/2). Kegiatan ini dihadiri seluruh karyawan AKP Site, karyawan kontraktor PT. Mandiri Mineral Perkasa (PT. MMP) dan Mitrabara serta karyawan Pendukung operasional tambang.

Hadir juga Hendra selaku Kabid Pengawasan Tenaga Kerja mewakili Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Konawe Utara, Direktur Utama PT. AKP, Ense DC Solapung, serta HR Kantor Pusat Jakarta PT. MMP Syifa dan Riri. Perayaan Bulan K3 Nasional Tahun 2022 mengusung teman Penerapan Budaya K3 Pada setiap Kegiatan Usaha Guna Mendukung Perlindungan Tenaga Kerja Di Era Digitalisasi.

Ense juga menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh karyawan/i atas kinerja yang menggembirakan sekaligus membanggakan yang dicapai pada tahun 2021 khusus di 3 bulan terakhir. Sekaligus memberikan panduan untuk mencapai Tim Solid menuju Super Team AKP yakni, “Komunikasi, Koordinasi, Konfirmasi dan Aktualisasi (K3A).

Sementara GM Site PT AKP Reckie O Tendean memaparkan secara rinci makna Budaya K3 di Era Digitalisasi dengan dampak baik sisi positif maupun negatifnya.

Di kesempatan itu juga diberikan penghargaan kepada karyawan-karyawan yang berprestasi di bidang K3 sesuai Kategori yang ditentukan Panitia yang dikoordinir Tim HSE.

Artikulli paraprakTingkatkan K3 Lewat Digitalisasi, Pamapersada Manfaatkan Smartwatch Pantau Kualitas Tidur Operator
Artikulli tjetërRUU EBT Masih Digodok Baleg, Anggota Komisi VII DPR RI: Inti Masalah Soal Harga