Beranda Tambang Today Pemerintah Tegaskan Harga Jual Batubara untuk Listrik Tetap USD70 per Ton

Pemerintah Tegaskan Harga Jual Batubara untuk Listrik Tetap USD70 per Ton

Mengatur batu bara untuk pembangkit. Sumber: acedmagazine.com

JAKARTA, TAMBANG– Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan harga jual batubara untuk sektor kelistrikan tetap di angka USD70 per ton. Dijelaskan bahwa hal tersebut dilakukan karena menyangkut kepentingan orang banyak.

“Kebutuhan batubara domestik untuk listrik bagi kepentingan umum menjadi prioritas Pemerintah. Oleh karena itu untuk menjamin pasokan batubara untuk listrik bagi kepentingan umum, Pemerintah mengatur presentase minimum kewajiban DMO dan harga jual batubara untuk listrik,” demikian penegasan yang disampaikan Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian ESDM, Sujatmiko, dikutip dari keterangan resmi (3/1).

Sujatmiko menambahkan bahwa sebagai payung hukum keberpihakan tersebut, Pemerintah telah menerbitkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 139.K/HK.02/MEM.B/2021 yang mengatur lebih spesifik tentang kewajiban pemenuhan batubara untuk kebutuhan dalam negeri, yaitu minimal 25% dari rencana produksi yang disetujui dan harga jual batubara untuk penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebesar US$ 70 per metrik ton.

“Sesuai dengan Keputusan Menteri ESDM Nomor 139.K/HK.02/MEM.B/2021 tersebut, harga jual batubara dalam negeri untuk kelistrikan umum dipatok sebesar HBA US$ 70 per ton. Hal ini untuk menjamin agar harga listrik tetap dapat dijangkau oleh masyarakat dengan tetap mempertimbangkan keekonomian pengusahaan batubara,” tegasnya.

Kata Sujatmiko, bagi perusahaan yang tidak memenuhi kontrak pemenuhan kebutuhan batubara dalam negeri, dikenakan sanksi berupa larangan ekspor merupakan salah satu bentuk sanksi bagi perusahaan pertambangan dan trader, dikecualikan bagi perusahaan yang tidak memiliki kontrak penjualan dengan industri pengguna batubara dalam negeri.

Larangan ekspor tersebut, lanjut Sujatmiko, dapat dicabut setelah perusahaan pertambangan dan trader memenuhi pasokan batubara sesuai dalam kontrak penjualan. Selain larangan ekspor, sanksi denda juga diterapkan kepada perusahaan batubara yang tidak memenuhi kontrak pemenuhan kebutuhan batubara dalam negeri.

Sesuai rencana strategis Kementerian ESDM, target pemenuhan kebutuhan batubara dalam negeri tahun 2021 adalah sebesar 137,5 juta ton, yang terdiri atas kebutuhan batubara untuk kelistrikan umum sebesar 113 juta ton dan non kelistrikan sebesar 24,5 juta ton.

Artikulli paraprakPengamat; Ini Efek Domino Larangan Ekspor Batubara Bagi Angkutan Laut Domestik
Artikulli tjetërKontrak Habis, KPC Belum Kantongi IUPK