Penyusunan AMDAL PT Dairi Prima Mineral Libatkan Masyarakat
Jakarta,TAMBANG,- Salah satu tahapan penting dalam kegiatan usaha pertambangan adalah penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Di sini keterlibatan masyarakat menjadi suatu yang mutlak dan merupakan amanan regulasi. Hal ini pun sungguh disadari oleh perusahaan tambang PT Dairi Prima Mineral.
Saat ini PT Dairi Prima Mineral (PT DPM) telah mengajukan ijin AMDAL terbaru. Dalam pengajuan AMDAL terbaru, PT DPM melakukan beberapa pembaruan yaitu Pemetaan ulang dengan teknologi modern (drone, satelit, GIS, LiDAR), Kajian risiko gempa dan curah hujan lebih mendalam, dan menggunakan metode tambang bawah tanah yang lebih aman.
Terkait dengan adanya pembaruan tersebut, perusahaan pun telah melakukan Konsultasi publik lebih luas dan transparan dan melibatkan ahli independen.
“Salah satu aspek utama dalam dokumen AMDAL adalah penerapan metode backfilling (pengisian kembali rongga tambang) sebagai pendekatan utama dalam pengelolaan tailing, yang menggantikan rencana penggunaan Fasilitas Penyimpanan Tailing (Tailings Storage Facility /TSF). Metode yang kita pilih ini lebih aman dan sesuai dengan prinsip pertambangan berkelanjutan,” terang Deputy External Relation Manager PT Dairi Prima Mineral (PT DPM) Baiq Idayani.
Salah satu rangkaian pengurusan AMDAL baru berupa Rapat Komisi Penilai Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) PT Dairi Prima Mineral yang diselenggarakan oleh Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan (PDLUK) Kementerian Lingkungan Hidup. Kegiatan ini dilaksanakan pada 27 November 2025.
Masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan atau stakeholder diundang, termasuk sejumlah LSM yang kontra dengan tambang juga mendapat undangan Rapat Komisi AMDAL ini.
“Jadi proses pengajuan AMDAL telah melalui proses konsultasi publik secara terbuka dan transparan. Proses dilakukan secara ketat dalam setiap tahapan oleh KLHK. Tidak ada istilah proses diam-diam atau misterius,” tandas Baiq Idayani.
Pemerintah pun telah menyetujui Adendum AMDAL PT DPM pada 13 Maret 2026 berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan (SKKL) Nomor 1437 Tahun 2026 tentang kelayakan lingkungan hidup kegiatan pertambangan PT Dairi Prima Mineral.
“Persetujuan AMDAL PT DPM diperoleh sesuai prosedur yang berlaku. Semua proses dilakukan mengikuti aturan yang berlaku di Indonesia,” tegasnya.
Atas disetujuinya AMDAL ini, PT DPM kemudian melakukan sosialisasi pada 5-6 Mei 2026, dengan melibatkan sekitar 600 pemangku kepentingan dengan difasilitasi Pemkab Dairi. Salah satu agenda adalah menjelaskan mengenai persetujuan AMDAL yang diterima PT DPM dan juga rencana ke depan, termasuk apa saja yang akan dikerjakan pada masa konstruksi.
Ketua Bidang Kajian Mineral Strategis, Mineral Kritis, dan Hilirisasi Mineral di Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (PERHAPI) Muhammad Toha mengatakan, poin yang harus menjadi titik utama dalam pertambangan memang faktor lingkungan dan keselamatan yang tertuang dalam AMDAL.
“Semua tergantung AMDAL. Dokumen AMDAL dan persetujuan teknis basisnya adalah kajian teknis perusahaan,” tegasnya.
Dia menambahkan, perlu ada sertifikasi teknis yang menunjukkan metode pengelolaan tailing yang digunakan. “Itu harus dideskripsikan jelas di dokumen AMDAL,” imbuhnya.
Proses AMDAL di Indonesia sangat ketat. Setiap perusahaan wajib mengurus AMDAL. AMDAL bukan izin yang mudah didapat. Semua proses diawasi pemerintah dan ahli lingkungan.
Tahapannya meliputi Sosialisasi & pengumuman ke masyarakat, Penyusunan kajian dampak lingkungan, penelitian dampak dan rencana pengelolaan lingkungan, Uji kelayakan oleh tim resmi pemerintah.
Karena prosesnya ketat, perusahaan tidak bisa memalsukan data, mengubah peta wilayah seenaknya, menyembunyikan risiko bencana, mengklaim tanah masyarakat sebagai lahan kosong.
Direktur Eksekutif Indonesia Mining & Energy Watch Ferdy Hasiman menilai, perusahaan-perusahaan besar sudah pasti telah mengikuti beragam ketentuan. “Soal AMDAL, perusahaan seperti Dairi Prima Mineral dan perusahaan besar lainnya saya yakin sudah ikuti regulasi,” ungkap Ferdi.
Dia pun menilai perlu dilibatkannya masyarakat dalam penyusunan AMDAL, mengingat wilayah usaha bersinggungan langsung dengan masyarakat.
“Jelas masyarakat harus diberikan penjelasan dan dilibatkan,”urainya.
Masyarakat juga bisa ikut mengawasi dan memberi masukan di setiap tahap.
Konsultasi Publik dilakukan secara terbuka. Konsultasi publik diawasi pemerintah dan terbuka untuk masyarakat terdampak.
Dalam forum ini, warga bisa nenyampaikan pendapat, memberi kritik dan masukan, mempelajari dokumen AMDAL. Karena itu, masyarakat sebenarnya memiliki ruang untuk terlibat langsung dalam proses AMDAL.
Sedangkan Pemerhati Kebijakan Publik yang juga Direktur Dehills Institute Hasyim Arsal menilai, AMDAL berfungsi sebagai instrumen deteksi dini untuk mencegah bencana lingkungan yang masif, seperti pembentukan Air Asam Tambang (Acid Mine Drainage), potensi pencemaran sungai, potensi erosi, dan perlindungan keanekaragaman hayati secara permanen.
Tambang selalu bersinggungan dengan ruang hidup masyarakat. AMDAL mengakomodasi suara warga lingkar tambang melalui konsultasi publik untuk menyusun mitigasi dampak sosial-ekonomi, sehingga meminimalkan risiko yang bisa menghentikan operasional perusahaan.
AMDAL mengikat perusahaan secara hukum untuk melakukan reklamasi dan revegetasi. Dokumen ini memastikan wilayah bekas tambang tidak ditinggalkan begitu saja, melainkan dipulihkan agar aman bagi ekosistem dan masyarakat.
“Bagi perusahaan tambang yang mengharapkan modal baik di dalam dan luar negeri, AMDAL adalah salah satu penentu untuk mendapatkan investasi baik untuk jangka pendek dan panjang,” tutupny.
