Tambang Today

Perhapi Minta Kepolisian Tertibkan Aktivitas Tambang Ilegal

Muflihun Hidayat

20 Des 2018 — 1 min read

Jakarta, TAMBANG – Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) mendorong pemerintah, khususnya aparat kepolisian, untuk menertibkan para pelaku tambang ilegal. Pasalnya, kegiatan penambangan tidak resmi, akan mengakibatkan rentetan masalah yang berkepanjangan. Ketua Umum Perhapi, Rizal Kasli mengatakan, dampak buruk yang ditimbulkan dari penambangan ilegal di antaranya, perusakan lingkungan, cadangan sumber daya alam tidak terserap maksimal. Serta menghilangkan potensi pendapatan negara. “Perhapi meminta dengan hormat kepada aparat penegak hukum, untuk segera menindak tegas para pelaku kegiatan illegal mining di seluruh wilayah Indonesia sesuai peraturan perundangan yang berlaku,” tutur Rizal, Kamis (20/12). Selain itu, ia juga membeberkan adanya citra buruk yang timbul akibat aktivitas tambang ilegal. Misalnya soal kerusakan ekosistem, akan ikut merambat, disematkan pada perusahaan-perusahaan tambang yang resmi. “Ini tentu merugikan para penambang legal memiliki izin resmi, yang menerapkan prinsip good mining practices,” tutur Rizal. Tambang ilegal merupakan tambang yang berdiri tanpa izin. Sebaliknya, tambang resmi beraktivitas dengan berpegangan pada izin yang diberikan oleh pemerintah, baik itu berupa Izin Usaha Pertambangan (IUP), IUP Khusus, atau Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Di kalangan penambang resmi sendiri, masih ada klasifikasi berikutnya, izin-izin itu diperkuat lagi dengan predikat Clean and Clear (CnC), serta status penerapan good mining practices. Untuk diketahui, berdasarkan data yang diperoleh dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), setidaknya ada 8.683 titik kegiatan tambang ilegal di Indonesia. Adapun luasan lahan tambang itu sekitar 500 ribu hektar. Angka tersebut terlampau jauh, bila dibandingkan dengan data dari Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM, perusahaan tambang yang terdaftar aktif berada di kisaran 2.506 badan usaha.

Artikel Terkait

Jatah RKAB Tetap, PTBA Targetkan Produksi Batu Bara 49,5 Juta Ton pada 2026

Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) PT Bukit Asam Tbk (PTBA) tidak mengalami pemangkasan, sehingga perseroan menargetkan produksi batu bara sebesar 49,5 juta ton pada 2026.

Perkuat Transformasi sebagai Low-Cost Operator, Elnusa Targetkan Efisiensi Operasi hingga 25%

Jakarta,TAMBANG,- PT Elnusa Tbk (ELSA), perusahaan jasa energi terintegrasi, menegaskan komitmennya untuk bertransformasi menjadi low-cost operator hulu minyak dan gas bumi kelas dunia dalam menghadapi dinamika industri migas yang semakin menantang di tahun 2026. Direktur Utama Elnusa, Litta Ariesca, menyampaikan bahwa strategi ini difokuskan pada pengembangan lapangan marginal

Pastikan Pasokan Bioenergi, PLN EPI Gandeng PT Kalimantan Powerindo

Jakarta,TAMBANG,- Bioenergi menjadi salah satu alternatif menekan konsumsi sumber energi fosil di pembangkit listrik. PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) sejauh ini terus berupaya memastikan pasokan bioenergi tersebut. Selain memastikan pasokan, pengembangan rantai pasok bioenergi terintegrasi sekaligus memperkuat strategi ketahanan energi nasional. Komitmen ini ditandai dengan penandatanganan

RI-Korsel Teken Kerja Sama Bidang Energi Bersih, CCS dan Mineral Kritis

Pemerintah Indonesia dan Korea Selatan sepakat memperkuat kerja sama melalui penandatanganan Memorandum Saling Pengertian (MSP) atau Memorandum of Understanding (MoU) yang mencakup tiga sektor, yakni energi bersih, carbon capture and storage (CCS), serta pemanfaatan mineral kritis.