JAKARTA, TAMBANG – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir menyebut pembubaran PLN BB dimaksudkan agar rantai pasok batubara dalam negeri aman. Sebagai negara penghasil batubara terbesar, jangan sampai Indonesia mengalami ketidakpastian pasokan sebagaimana sedang dialami dunia global.
“Seluruh dunia sedang mendapat ketidakpastian rantai pasok, Indonesia yang mempunyai market besar dan sumber daya kuat saatnya merapikan, termasuk transformasi PLN,” kata Erick, saat konferensi pers di Gedung BUMN, Jakarta, Rabu (19/1).
Dia menjelaskan, saat ini PLN masih fokus membeli batubara dengan harga Sesuai Domestic Market Obligation (DMO) untuk jangka panjang. Hal ini dilakukan agar mutu pelayanan kepada masyarakat tetap terjaga.
“Jadi kita masih fokus pada pembelian jangka panjang tapi harganya sesuai DMO. Jadi mekanismenya itu yang kita ambil. Yang perlu ditekankan adalah pelayanan mutu kepada publik,” ungkapnya.
Menurut Erick, ada hal-hal lebih penting dan harus diutamakan dari perampingan birokrasi di tubuh PLN ini, yakni pemerataan listrik di seluruh pelosok daerah.
“Untuk memastikan pelayanan kelistrikan menjadi lebih baik, perintah presiden listrik masuk desa terealisasi sesuai target,” jelasnya.
Dalam kesempatan ini, Erick juga menyinggung soal pembentukan Subholding di lingkungan PLN. Selain bisa memperlancar proses transformasi, Subholding juga, kata dia bisa dijadikan alternatif dalam hal pendanaan.
“Kita sedang benchmarking, Italia Prancis, Malaysia, dan lain-lain. Confirm bahwa kita harus mensplit off pembangkit kita menjadi Subholding sendiri, dan adanya tuntutan transformasi besar-besaran ke EBT. Subholding ini harus menjadi alternatif pendanaan,” paparnya.
Ke depan, PLN berpotensi melebarkan bisnis ke sektor lain yang lebih inovatif, seperti ke fiber optic atau menjadi support sistem kendaraan listrik.
“PLN punya kabel di mana-mana, kita benchmarking di negara lain, ini bisa ditingkatkan ke independensinya, dijadikan apakah PLN mobile dengan fiber opticnya, tapi tetap fokus ke listriknya, meskipun listrik bisa masuk ke sektor lain seperti charger mobil listrik,” ungkapnya.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo menjelaskan bahwa pembubaran PLN BB bukan bentuk liberalisasi ketenagalistrikan, tapi demi menyelamatkan sumber energi dalam negeri.
“Transformasi PLN bukan dari proses liberalisasi ketenagalistrikan, terbentuk di tengah tantangan krisis energi, PLN harus merubah dari organisasi yang kompleks menjadi ringkas dan praktis,” jelasnya.
Menurut Darmawan, PLN akan memiliki proyek manajemen office dan monitoring harian. Termasuk mengontrol dan mengoreksi secara masif kebutuhan pasokan, review proses legal, struktur dan sistem operasional.
“Kami ada project manajemen office, monitoring harian. Arahan beliau adalah koreksi secara menyeluruh, termasuk rantai pasok. Di mana ada titik lemah, diperkuat. Tetapi jika ada organisasi diubah agar rantai pasoknya lebih baik, maka semua itu dilakukan, kita review proses legal, struktur, dan operasional,” tandasnya.
