Polri Akan Data Perusahaan Tambang untuk Tentukan Prioritas Penindakan
Jakarta, TAMBANG – Polri akan mendata perusahaan tambang untuk menentukan prioritas penindakan terhadap praktik pertambangan ilegal. Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto mengatakan Bareskrim Polri akan melakukan pendataan tersebut. Ia juga menyebut kemungkinan melibatkan Badan Intelijen Keamanan (Baintelkam) Polri.
“Nanti kita akan datakan mana yang harus menjadi prioritas, apa-apa saja yang akan kita target,” ujar Suyudi di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Suyudi belum merinci apakah pendataan akan mencakup seluruh pemegang izin usaha pertambangan (IUP) atau hanya perusahaan yang sudah terindikasi melakukan pelanggaran. Mengenai arah penindakan, ia menyoroti kegiatan pertambangan yang berjalan tanpa dasar hukum dan merugikan negara.
Bagi perusahaan yang beroperasi secara legal, Suyudi mengatakan Polri akan mengawal kegiatan usaha mereka untuk menjaga iklim investasi. Dalam keterangannya, ia tidak menyebut adanya rencana penempatan personel polisi untuk mengawasi operasional harian perusahaan tambang.
Pernyataan Kapolri itu menanggapi arahan Presiden Prabowo Subianto saat membuka Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11/2026). Dalam pidatonya, Prabowo meminta jajarannya memastikan negara menikmati sedikitnya 70 persen hasil pertambangan dari seluruh IUP.