Prabowo Tagih Janji Bahlil Soal Evaluasi Izin Tambang, Begini Hasilnya

Jakarta, TAMBANG - Presiden Prabowo Subianto menagih komitmen Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk mengevaluasi penataan perizinan tambang yang dinilai semrawut, dengan meminta laporan perkembangan disampaikan dalam waktu satu minggu.

Menindaklanjuti hal itu, Bahlil menghadap Presiden Prabowo di Istana Jakarta, Kamis, 16 April 2026 dan melaporkan hasil evaluasi yang dinilai cukup baik. Presiden pun meminta agar langkah penataan tersebut segera dieksekusi lebih lanjut sesuai amanat yang telah diberikan.

"Tadi kami juga sudah melaporkan kepada Bapak Presiden, karena saya dikasih waktu satu minggu. Satu minggu berarti sudah satu minggu, minggu kemarin dan minggu ini. Saya sudah melaporkan dan insyaallah hasilnya juga baik, dan sudah saya mendapatkan arahan teknis untuk segera saya akan melakukan eksekusi lebih lanjut," ungkap Bahlil, dikutip dalam keterangan resmi, Jumat (17/4).

Prabowo sendiri meminta agar penertiban aktivitas pertambangan yang tidak sesuai ketentuan terus diperketat melalui evaluasi menyeluruh terhadap izin usaha pertambangan (IUP) yang bermasalah.

Penertiban tersebut menyasar sejumlah kegiatan pertambangan yang beroperasi tanpa izin maupun yang berada di kawasan yang tidak semestinya, termasuk hutan lindung, kawasan konservasi, dan cagar alam.

Melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH), Presiden Prabowo telah memerintahkan penindakan tegas terhadap pelanggaran tersebut tanpa pandang bulu dan tanpa toleransi demi kepentingan bangsa dan negara.

Selain kepada Satgas PKH, Presiden juga meminta secara khusus kepada Menteri ESDM untuk segera menata aktivitas perusahaan tambang yang dinilai tidak mematuhi ketentuan yang berlaku.

Sebelumnya, dalam Rapat Kerja Pemerintah di Istana Negara, Rabu (8/4), Presiden Prabowo telah memerintahkan Menteri ESDM untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aktivitas tambang yang bermasalah.

"Saya juga telah memerintahkan Menteri ESDM. Saya dapat laporan, ada ratusan tambang tidak jelas. Segera lakukan evaluasi menyeluruh terhadap aktivitas tambang yang bermasalah," kata Prabowo di taklimatnya dalam Rapat Kerja (Raker) Pemerintah di Istana Negara, Rabu (8/4).

Prabowo menegaskan, langkah tersebut ditempuh untuk kepentingan bangsa dan negara, bukan untuk kepentingan pribadi, golongan, maupun kelompok tertentu.

"Kita hanya membela kepentingan nasional dan kepentingan rakyat. Kepentingan kawan, keluarga, atau kelompok, itu bukan prioritas. Kita cabut semua IUP yang tidak beres. Pengelolaan harus di tangan negara, dan kita perkuat institusi serta lembaga yang ada," tegas Prabowo.

Langkah penertiban ini diharapkan tidak hanya memperkuat kepastian hukum, tetapi juga mendorong tata kelola pertambangan yang lebih tertib, berkelanjutan, dan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.