Presiden Prabowo Minta Minimal 70 Persen Keuntungan Tambang Dinikmati Negara

Presiden Prabowo Minta Minimal 70 Persen Keuntungan Tambang Dinikmati Negara
Ilustrasi.

Jakarta, TAMBANG – Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajaran kementerian, terutama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), untuk memastikan negara memperoleh manfaat mayoritas dari kegiatan usaha pertambangan. Pemerintah menargetkan minimal 70 persen keuntungan dari seluruh izin usaha pertambangan (IUP) dapat dinikmati negara.

Prabowo menegaskan, kebijakan tersebut berlaku bagi seluruh izin tambang yang diterbitkan mulai sekarang. Bahkan, pemerintah membuka kemungkinan untuk mengambil alih kepemilikan saham perusahaan tambang apabila diperlukan.

"Saya kasih instruksi ke menteri-menteri, terutama Menteri ESDM, semua izin tambang, semua IUP mulai dari sekarang, minimal 70 persen harus dinikmati oleh negara, bila perlu dikuasai saham-sahamnya," ujar Prabowo saat Peresmian Pembukaan Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah, Palu, dikutip Senin (16/11).

Menurutnya, investor tetap diberikan kesempatan untuk menanamkan modal dan memperoleh kembali investasinya. Namun, setelah modal tersebut kembali, porsi keuntungan mayoritas harus menjadi hak bangsa Indonesia.

"Kalau tidak, karena kita butuh modal, dia (investor) masukin modal, boleh investasi anda kembali, sesudah itu keuntungan mayoritas harus bangsa Indonesia," tegasnya.

Prabowo menyatakan kebijakan tersebut telah mulai ditegakkan. Ia berharap manfaatnya dapat dirasakan dalam beberapa bulan ke depan.

Selain pengaturan kepemilikan dan pembagian keuntungan, pemerintah juga memperketat pengawasan terhadap aktivitas ekspor komoditas tambang. Seluruh kegiatan ekspor kini diwajibkan melalui satu pintu, yakni lembaga yang telah ditunjuk pemerintah yaitu Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).

Prabowo mengatakan, mekanisme tersebut ditujukan untuk memastikan kesesuaian antara volume komoditas yang diekspor dan laporan yang disampaikan kepada negara. Dengan sistem satu pintu, pemerintah ingin menutup celah manipulasi data ekspor.

"Semua ekspor sekarang harus melalui satu pintu, yaitu melalui lembaga yang kita tunjuk sehingga negara kita sekarang tidak bisa dibohongi lagi. Kalau ekspor 100 ton, ya laporan 100 ton. Jangan 100 ton laporannya 50 ton atau 30 ton," ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga menyinggung laporan sejumlah gubernur mengenai persoalan di daerah, termasuk keberadaan koridor-koridor pertambangan. Persoalan tersebut menjadi salah satu hal yang mendapat perhatian pemerintah dalam upaya memperbaiki tata kelola sektor pertambangan nasional.

“Gubernur melaporkan di banyak daerah ada masalah-masalah, ada koridor-koridor,” pungkas Prabowo.

Artikel Terkait