Beranda Teknologi Rawan Meledak, Pelaksanaan K3 Industri Smelter Harus Diaudit Secara Menyeluruh

Rawan Meledak, Pelaksanaan K3 Industri Smelter Harus Diaudit Secara Menyeluruh

Nikel kelas II
Ilustrasi: Smelter nikel PT Vale Indonesia Tbk yang mengolah bijih nikel menjadi nickel matte di Sorowako, Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Dok: Rian

Jakarta, TAMBANG – Fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral alias smelter kerap mengalami insiden seperti ledakan dan kebakaran seperti yang terjadi baru-baru ini di Kawasan IMIP, Morowali Sulawesi Tengah. Tragedi ini menyebabkan 18 orang meninggal dunia dan 39 pekerja mengalami luka bakar yang serius.

Praktisi Tambang, Andi Erwin Syarif menyebut kebakaran smelter yang berulang-ulang ini merefleksikan lemahnya pengelolaan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di Industri yang beresiko tinggi ini. Karena itu, perlu dilakukan audit menyeluruh secara berjenjang.

“Perlu dilakukan audit menyeluruh, secara berjenjang mulai implementasi prosedur K3 pada level operasional, sistem manajemen K3 perusahaan dan pengelolaan Kawasan IMIP, hingga level kebijakan oleh pemerintah Regulatory Safety Audit,” ujar dia dalam keterangannya, dikutip Rabu (27/12).

Andi mempertanyakan bagaimana implementasi K3 yang dilaksanakan perusahaan sehingga kejadian ledakan ini kerap berulang. Ada hal-hal yang penting diperhatikan terkait budaya K3 ini seperti job safety analysis (JSA), evacuation drill dengan jalur-jalur evaluasi, demarkasi, atau muster point-nya, hierarchical safety control (HSC) utamanya pekerjaan yang beresiko tinggi, penerapan safety integrity level (SIL) dalam mengukur keandalan perangkat teknologi berikut sistem kerjanya dan lain-lain.

“Dengan pertanyaan mendasarnya bagaimana lapisan perlindungan yang diperlukan? dan berapa banyak pengurangan risiko yang harus disediakan agar pekerja yang kondisi aman,” beber dia.

Dia juga mempertanyakan bagaimana kompetensi K3 karyawan, apakah sudah dilakukan pelatihan-pelatihan yang sistematis dari perusahaan atau pengelola Kawasan. Begitu juga aspek beban kerja serta tekanan untuk memenuhi tenggat waktu yang ketat.

“Bagaimana regulasi pemerintah saat ini, apakah masih “compatible” dengan pengelolaan K3 di industri smelter ini, termasuk pembinaan dan pengawasan, dan banyak hal-hal logik yang dapat kita pertanyakan, check-list akan Panjang,” ucap dia.

Sebagai Proyek Strategi Nasional (PSN), Kawasan IMIP diharapkan memiliki standar pengelolaan K3 yang tinggi. Budaya safety betul-betul tercipta, jangan sampai pertimbangan peningkatan produktivitas berbarengan dengan pengurangan biaya, sehingga mengabaikan pentingnya K3 dalam menjalan Industri yang beresiko tinggi ini.

“Kita semua berharap investasi yang masuk ke Indonesia memiliki “Trust” pada semua level terkait keselamatan dan Kesehatan kerja (K3),” tutur dia.

Dia menambahkan bahwa dari insiden ini kerugian yang paling besar ialah korban dan keluarga korban. Oleh karenanya, Pemerintah dan Perusahaan wajib memperhatikan keberlanjutan hidup mereka.

“Tidak sekedar kompensasi atau santunan “one time deal” sekali saja, butuh memastikan masa depan mereka, utamanya ketersediaan mata pengcaharian lainnya, dan keberlanjutan pendidikan anak-anak korban,” pungkasnya.