RI Jadi Negara Paling Kompetitif Hilirisasi Nikel di Dunia
Jakarta, TAMBANG – Republik Indonesia (RI) diklaim menjadi negara paling kompetitif dalam hal pengolahan dan pemurnian (hilirisasi) nikel di dunia. Hal tersebut disampaikan Direktur Eksekutif Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Tubagus Nugraha dalam Indonesia Critical Minerals 2025 yang digelar SMM dan APNI.
“So far kita masih negara paling kompetitif dalam ekstraksi dan dan pemurnian nikel di dunia. Maka wajar kita menjadi produsernya udah 70% katanya,” ungkap Tubagus Nugraha di Jakarta, Selasa (3/6).
Sejak ada larangan mengekspor bijih nikel, pemerintah gencar mendorong perusahaan tambang untuk membangun fasilitas pemurnian atau smelter. Saat ini ada 7 smelter yang terintegrasi dengan area pertambangan dengan total investasi mencapai USD2.676,4 juta.
Tubagus Nugraha juga menyangkal adanya anggapan bahwa hilirisasi nikel domestik abai terhadap aspek Environmental, Social, and Governance (ESG). Kata dia, daya saing Indonesia tidak hanya diukur dari besarnya kapasitas produksi, tetapi juga dari bagaimana negara ini mampu menjalankan praktik industri yang berkelanjutan dan bertanggung jawab.
Baca juga: PPA Ditunjuk VALE Kelola Tambang Nikel Blok Bahodopi I Sulawesi Tengah
“Konteksnya gini, jadi kan buat Indonesia yang penting itu anda comply sama semua aturan Indonesia. Jadi aturan Indonesia itu gak lebih gak kurang ada aturan yang mengurus lingkungan, mengurus orang, mengurus sosial, mengurus tenaga kerja, mengurus keselamatan, segala macam,” ucap Tubagus.
Hal ini mencakup kewajiban pemenuhan perizinan, pelaporan lingkungan, pembayaran royalti, hingga pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) sesuai ketentuan nasional.
“Kita mesti jadi mereka itu comply. Termasuk urus tata kelola, royalty lah, Mandatorinya ada pada level regulasi nasional,” imbuh Tubagus.
Karena itu, Tubagus mendorong para pelaku usaha di sektor pertambangan dan hilirisasi untuk terus meningkatkan penerapan aspek ESG secara menyeluruh dan terukur. Ia menekankan bahwa tidak cukup hanya menjalankan komitmen internal, tetapi juga perlu dibuktikan secara konkret kepada pasar dan komunitas global.
“Tapi once mereka harus memberikan bukti terhadap market, investor, entitas-entitas yang sifatnya global, mereka itu harus membuktikan dalam bentuk sertifikasi apa standar globally gitu. Maka mereka harus melihat gapnya kayak apa. Dan itulah penting memahami seberapa besar gapnya,” pungkasnya.
