Sah, Ridwan Djamaluddin Jabat Pj Gubernur Babel Gantikan Erzaldi Rosman

Sah, Ridwan Djamaluddin Jabat Pj Gubernur Babel Gantikan Erzaldi Rosman

Jakarta, TAMBANG – Presiden Joko Widodo melalui Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, resmi melantik Ridwan Djamaluddin sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Kepulauan Bangka Belitung menggantikan Erzaldi Rosman. Prosesi pelantikan dilangsungkan di Gedung Sasana Bhakti Praja Kemendagri, Jakarta, Kamis (12/5).

Pengangkatan ini ditetapkan melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 50/P Tahun 2022 tentang Pengangkatan Pejabat Gubernur.

“Dengan mengucapkan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Swt atas rahmat dan taufik-Nya pada hari ini, Kamis, tanggal 12 Mei 2022, saya Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden RI dengan resmi  melantik saudara Dr Ridwan Djamaluddin sebagai penjabat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung,” kata Tito dalam prakata pelantikan sebagaimana disiarkan di kanal Youtube Kemendagri.

Selain Ridwan, Menteri Tito juga melantik empat kandidat Pj Gubernur lainnya yakni Al Muktabar sebagai Penjabat Gubernur Banten, Hamka Hendra Noer  sebagai Pj Gubernur Gorontalo, Paulus Waterpauw sebagai Pj Papua Barat dan Akmal Malik sebagai Pj Gubernur Sulawesi Barat.

Jabatan anyar yang diampu Ridwan dan keempat Pj lainnya tersebut hanya berlaku satu tahun terhitung sejak pelantikan.

“Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai tanggung jawab yang diberikan. Atas nama Presiden Indonesia, Menteri Dalam Negeri Mohammad Tito Karnavian,” ucap Tito.

Sekilas Rekam Jejak Ridwan

Di dunia birokrasi Ridwan bukan orang baru. Saat ini Ridwan masih tercatat sebagai Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). 

Alumnus ITB ini juga pernah menjabat sebagai Deputi Bidang Teknologi dan Pengembangan Sumber Daya Alam, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) tahun 2010-2015.

Pengalaman lainnya sebagai Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi  (Kemenko Marves) tahun 2015-2020. Pria kelahiran Bangka 1963 ini juga pernah menjabat sebagai Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi, Kemenko Marves tahun 2020.

Di sisi lain, Ridwan juga acap kali mendapat penghargaan bergengsi dari beberapa institusi seperti penghargaan Satyalencana Pembangunan dari Presiden RI tahun 2007, 101 Inovasi Paling Prospektif dari Menteri Riset dan teknologi.

Penerima Predikat Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan Prestasi Kerja Luar Biasa Baiknya dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) tahun 2010.

Dia juga tercatat sebagai Pemegang Rekor Muri untuk Ekspedisi Laut dan Pengembangan Teknologi Penginderaan Jarak Jauh dan Sistem Peringatan Dini Tsunami tahun 2015.

Artikel Terkait

JAC Motors Perkuat Mobilitas Tambang dengan Kendaraan Komersial Listrik di Mining Indonesia 2026

JAC Motors Perkuat Mobilitas Tambang dengan Kendaraan Komersial Listrik di Mining Indonesia 2026

Jakarta, TAMBANG – Kebutuhan kendaraan operasional yang tangguh sekaligus efisien menjadi salah satu perhatian industri pertambangan di tengah dorongan menuju operasional yang lebih rendah emisi. Menjawab kebutuhan tersebut, JAC Motors menghadirkan solusi kendaraan komersial listrik dalam ajang Mining Indonesia 2026 yang berlangsung pada 9–12 September 2026 di JIExpo Kemayoran, Jakarta.

By Rian Wahyuddin
Hadir di Mining Indonesia 2026, EMLI Perkenalkan Solusi Pelumasan Sintetis Canggih

Hadir di Mining Indonesia 2026, EMLI Perkenalkan Solusi Pelumasan Sintetis Canggih

Jakarta,TAMBANG,- Industri pertambangan Indonesia memasuki fase operasional yang semakin menuntut efisiensi dalam segala aspek. Mulai dari tekanan produksi, kenaikan biaya operasional, kebutuhan untuk menjaga keandalan alat berat, serta implementasi B50 mendorong pelaku tambang harus memperkuat disiplin perawatan dan mengurangi risiko downtime. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan sektor pertambangan

By Egenius Soda
Pakar Nilai RUU Daerah Kepulauan Harus Beri Kepastian Investasi Pertambangan

Pakar Nilai RUU Daerah Kepulauan Harus Beri Kepastian Investasi Pertambangan

Jakarta, TAMBANG - Direktur Eksekutif Indonesia Mining & Energy Watch, Ferdy Hasiman menyoroti pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan yang dinilai perlu memberikan kepastian hukum bagi investasi jangka panjang, termasuk sektor pertambangan. Kepastian regulasi dianggap penting agar pengembangan sumber daya alam di wilayah kepulauan dapat berjalan seiring dengan kepentingan pembangunan

By Rian Wahyuddin