Beranda ENERGI Kelistrikan Sembilan Wilayah Krisis Listrik, Pemerintah Rela Bakar BBM

Sembilan Wilayah Krisis Listrik, Pemerintah Rela Bakar BBM

Jakarta-TAMBANG. Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat terdapat sembilan wilayah di Indonesia yang masih mengalami krisis listrik hingga akhir tahun ini. Kondisi ini lantaran kurangnya pasokan listrik akibat molornya pembangunan transmisi dan pembangkit listrik.

 

Untuk mengatasi masalah setrum yang byar pet itu, Menteri ESDM, Sudirman Said mengumpulkan anggota Dewan Energi Nasional (DEN) dan PT PLN (Persero) supaya krisis listrik segera teratasi.

 

“Foum tadi sepakat menempuh langkah bersama, termasuk menteri terkait, semua sepakat menempuh langkah kolektif menghindari kekuarangan listrik di daerah,” kata Sudirman, di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (18/12).

 

Direktur Jenderal (Dirjen) Ketenagalistrikan, Jarman menuturkan saat ini pemerintah tengah menyiapkan strategi jangka pendek untuk membebaskan sembilan wilayah di Indonesia dari krisis listrik. Strategi tersebut adalah menyewa pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD).

 

“Itu harus cepat penanggulangannya, ada program jangka pendek jangka panjang, pendek kita dorong sewa pembangkit listirk dimana pemakaian BBM,” pungkas Jarman.

 

Jarman menilai, penggunaan PLTD tidak akan berpengaruh pada lonjakan subsidi listrik, pasalnya saat ini 2/3 dari penjualan listrik PLN sudah tidak disubsidi lagi.

 

“Apalagi di Sumut sudah masuk PLTG dengan pasokan gas 140 juta kaki kubik per hari, sehingga dapat menghemat sekitar 2 juta KL (kiloliter) BBM. Nah penghematan itu sebagian bisa digunakan untuk PLTD di daerah lain yang saat ini dengan defisit listrik,” ucap Jarman.

 

Berbeda, menurut Direktur Utama PLN Nur Pamudji, biaya listrik dari PLTD merupakan yang paling mahal dibandingkan pembangkit lainnya yang dioperasikan PLN saat ini.

 

“Tapi seperti Sulawesi Utara dan Kalimantan Barat kan tidak ada pasokan gas, maka nggak ada cara lain harus sewa diesel,” kilahnya.

 

Selain itu, ia mengatakan, defisit listrik di sembilan daerah tersebut juga terjadi karena konsumsi listrik naik, sementara pasokan pembangkit listriknya belum selesai.

 

“Contoh PLTU Bengkayang belum selesai, konsumsinya listriknya keburu naik, makanya terjadi kekurangan,” jelas Nur.

 

Opsi ini, diakuinya, sebagai jalan pintas sambil menunggu penyelesaian pembangunan pembangkit listrik dengan total 35 ribu MW yang diwacanakan pemerintahan Jokowi. Dengan tambahan pasokan listrik sebanyak 35 ribu MW dalam lima tahun ke depan, Indonesia dipastikan bisa bebas dari krisis listrik.

 

Tercatat, sembilan wilayah yang mengalami krisis listrik antara lain Sumatera Utara-Aceh, Sumatera Barat-Riau, Sumatera Bagian Selatan, Bangka, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan-Tengah, Sulawesi Utara-Gorontalo, Maluku, dan Nusa Tenggara Barat.