Beranda Editorial Setelah Premium Tak Lagi Disubsidi

Setelah Premium Tak Lagi Disubsidi

MULAI 1 Januari 2015, masyarakat akan menemui harga baru BBM. Kabar yang ramai beredar, hanya solar yang disubsidi, besarnya sekitar Rp 1.000 per liter. Adapun premium, yang juga dikenal sebagai RON 88, akan dijual dengan harga pasar. Dengan kurs dolar sekarang, dan harga minyak mentah di kisaran US$ 55 per barel, harga premium menjadi Rp 8.000 per liter. Malah Rp 500 lebih rendah dari harga premium terakhir yang dipatok pemerintah.

 

Dengan hilangnya subsidi bahan bakar, kocek pemerintah untuk pembangunan infrastruktur bakal makin gede. Menurut berita yang sebelumnya beredar, kenaikan premium dan solar sebanyak Rp 2.000 per liter telah menambah anggaran belanja APBN sebanyak Rp 120 triliun. Dengan menghilangkan subsidi premium, anggarannya bertambah lagi Rp 200 triliun.

 

Bertambahnya anggaran pembangunan merupakan sesuatu yang sudah lama kita tunggu. Telah lama APBN kita tersandera oleh subsidi BBM dan listrik, anggaran rutin untuk gaji, dan pembayaran hutang. Kenyataan seperti itu sudah lama disadari oleh setiap pemerintahan, baik di era BJ Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, hingga Susilo Bambang Yudhoyono.

 

Namun, menghilangkan subsidi BBM dari kehidupan sehari-hari kita, sungguh tidak mudah. Maklum, sudah sejak zaman Presiden Soeharto berkuasa, rakyat dimanjakan dengan harga BBM murah. Menaikkan harga BBM merupakan tindakan yang tidak populer. Dalam benak sebagian besar rakyat Indonesia, minyak merupakan bahan yang murah. Sampai-sampai, di tempat-tempat tertentu di di Jakarta, seliter premium dijual lebih murah ketimbang seliter air minum.

 

Harga BBM murah di zaman Pak Harto, mungkin masih bisa dimaklumi. Ketika itu negara kita menghasilkan minyak mentah (termasuk kondensat) sekitar 1,4 juta barel, sehari. Sedang konsumsi kita hanya 800.000 barel. Ada sisa 600.000 barel yang bisa diekspor. Indonesia pun menjadi anggota organisasi negara pengekspor minyak, alias OPEC.

 

Namun tatkala situasi yang terjadi adalah kebalikan, tak wajar bila kita bermanja-manja. Dewasa ini dalam sehari Indonesia menghasilkan minyak mentah 800.000 barel, sedang konsumsinya 1,4 juta barel. Setiap hari Indonesia harus mengimpor 600.000 barel. Angka yang besar.

 

Setiap subsidi, pasti akan menimbulkan distorsi. Harga yang terjadi bukan harga sebenarnya. Bukan hanya itu, subsidi menimbulkan pikiran hitam bagi orang-orang yang memang berpikiran culas. Kita mendengar dari pemaparan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, BBM untuk nelayan ada yang malah dijual di tengah laut, ke nelayan dari luar yang mencuri ikan di perairan kita. BBM bersubsidi untuk nelayan malah tidak dipakai untuk mencari ikan.

 

Di darat, penyimpangan juga sangat mungkin terjadi. Di masa lalu, pemerintah membedakan harga antara BBM industri dengan BBM bersubsidi. Akhirnya banyak BBM bersubsidi yang dijual ke industri. Di Kalimantan, ada juga perusahaan tambang yang nakal, diam-diam membeli BBM bersubsidi. Sebagian dari mereka akhirnya harus berurusan dengan penegak hukum.

 

Bila BBM dijual tanpa subsidi, berbagai penyimpangan bisa diredam. Tak ada lagi selisih antara BBM industri dengan rumah tangga. Premium untuk taksi dijual sama dengan premium untuk masyarakat.

 

Butuh keberanian luar biasa bagi seorang presiden dan wakil presiden untuk memutuskan mata rantai subsidi ini. Menaikkan BBM bukanlah hal yang populis, dan disukai masyarakat pemilih.

 

Namun, langkah ini belum selesai. Minyak merupakan bahan langka yang harganya secara alamiah akan terus naik, seiring dengan makin langkanya sumber bahan bakar itu. Oleh karena itu, agar rakyat selalu mendapat sumber energi dengan harga murah, diversifikasi energi harus terus dilakukan. Penggalakan pemakaian mesin penggerak dengan energi baru dan terbarukan, harus terus dilakukan, dan tak boleh berhenti di tataran wacana.

 

Jangan lupa, pemakaian BBM akan makin berkurang bila transportasi massal bisa tersedia nyaman, dan dalam jumlah mencukupi.

 

Menghentikan subsidi terhadap premium baru merupakan tahap awal. Keberhasilan tahap awal ini sangat tergantung pada apa yang dilakukan setelah itu.

Foto ilustrasi: jalanan macet di Jakarta. Sumber foto: tvberita.blogspot.com

 

 

 

 

Artikulli paraprakPengamat: Kebijakan Subsidi Tetap Belum Saatnya Diterapkan
Artikulli tjetërMusibah AirAsia: Duka dan Air Mata di Selat Karimata