Tambang Today
Jakarta, TAMBANG – Perlawanan para pemilik Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Non Clean and Clear (CnC), yang mengadu ke Ombudsman ada yang berbuah hasil. Kabarnya, ada satu IUP Non CnC yang mendapat rekomendasi untuk kembali berstatus IUP CnC. “Ya, satu sudah dikirim ke (Ditjen) Minerba (Kementerian) ESDM). Untuk dapat CnC,” kata Komisioner
Tambang Today
Jakarta, TAMBANG – Pakar Hukum Pertambangan Universitas Hasanuddin, Abrar Saleh diundang oleh Ombudsman untuk memberikan arahan terkait penanganan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Non Clear and Clear (Non CnC). Abrar menyebut Ombudsman perlu membagi kasus berdasarkan modus. “Perlu ada klasifikasi kasus, sebab tiap wilayah bisa saja kasusnya berbeda-beda,” kata Abrar kepada tambang.
Tambang Today
Jakarta, TAMBANG – Pakar Hukum Pertambangan Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar, Abrar Saleh mengungkapkan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak semestinya ikut terlibat dalam pengesahan Izin Usaha Pertambangan Non Clear and Clear (IUP Non CnC). “Tak tepat kalau KPK terlibat dalam urusan pengesahan administrasi IUP Non CnC” ucap Abrar kepada tambang.co.id,
Tambang Today
Jakarta, TAMBANG – Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang berstatus tidak Clean and Clear (Non CnC) diminta untuk melapor ke Ombudsman apabila merasa keberatan. Hal ini berkenaan dengan keputusan Kementerian ESDM yang membekukan IUP Non CnC sejak Desember 2017. Kementerian ESDM pada Desember 2017, telah mengumumkan sebanyak 2.509 IUP Non
Tambang Today
Jakarta, TAMBANG – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan menerima rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia (ORI) atau pengadilan, jika pengusaha pemilik Izin Usaha Pertambangan (IUP) Non Clean and Clear (Non CnC) bisa membuktikan kelalaian yang dilakukan pemerintah daerah atau pusat terkait perizinan. Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja
Tambang Today
Jakarta, TAMBANG – Ombudsman Republik Indonesia (ORI) menargetkan penyelesaian laporan aduan kasus Izin Usaha Pertambangan (IUP) Non Clean and Clear (Non CnC), tiga bulan. Syaratnya bukan kasus terblokir karena tidak patuh. “Sebenernya cepat atau lambat, tergantung kepada perkara itu sendiri. Tapi setidaknya satu kasus selesai 3 bulan,” tegas Laode, kepada tambang.
Tambang Today
Jakarta, TAMBANG – Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Awang Faroek Ishak, rekomendasikan 428 Izin Usaha Pertambangan (IUP) non Clean and Clear (CnC), untuk dicabut IUP nya. Rekomendasi itu dikatakan Awang, saat menyampaikan hasil laporan berita acara penataan IUP di Kaltim kepada Ombudsman Repubik Indonesia (ORI) Perwakilan Kaltim, seperti diberitakan laman resmi Pemerintah
Tambang Today
Jakarta, TAMBANG – Juru Kampanye Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), Melky Nahar berpendapat, penataan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dilakukan oleh Kementerian ESDM patut dinilai tidak kredibel atau tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Hal ini terlihat dari adanya IUP berstatus tidak Clean and Clear (Non CnC) yang melaporkan keberatan kepada Ombudsman.
Tambang Today
Jakarta, TAMBANG – Ombudsman Republik Indonesia terus membuka pengaduan bagi para pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dinyatakan tidak Clean and Clear (Non CnC). Hal ini terlihat dalam agenda Coffee Morning yang digelar di kantor Ombudsman, Kuningan, Jakarta. Komisioner Ombudsman, Laode Ida menyebutkan, pelaporan IUP Non CnC berada dalam trend meningkat.
Tambang Today
Jakarta, TAMBANG – Ombudsman Republik Indonesia akan memblokir pelayanan atau memasukkan ke dalam daftar black list terhadap Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang bermasalah. “Pebisnis yang tidak patuh, black list saja,” kata Komisioner Ombudsman, La Ode Ida dalam acara Coffee Morning di kantornya, Rabu (21/2). Ombudsman diberi kewenangan untuk menindaklanjuti IUP
Tambang Today
Jakarta, TAMBANG – Ombudsman Republik Indonesia (ORI) telah menerima 20 aduan dari pengusaha pertambangan yang izinnya diblokir. Mereka merasa keberatan lantaran Izin Usaha Pertambangan (IUP) mereka dinyatakan tidak berstatus Clean and Clear (Non CnC). “Untuk pengaduan bidang pertambangan dari sejumlah provinsi di Indonesia berjumlah hampir 20 laporan,” kata Komisioner Ombudsman RI,
Tambang Today
Jakarta, TAMBANG – Komisioner Ombudsman Republik Indonesia (ORI), Laode Ida mengatakan, ada ratusan pengusaha pertambangan yang diblokir akan melaporkan dugaan maladministrasi. Pemblokiran tersebut dilakukan oleh pemerintah lantaran Izin Usaha Pertambangan (IUP) mereka dinyatakan berstatus Non Clean and Clear (CnC). “Sejauh ini kami sudah menerima puluhan laporan dari pengusaha, dan sudah ada
