Umum
Jakarta, TAMBANG – Aktivitas pertambangan tanpa izin (PETI) kembali memakan korban. Kali ini terjadi di kawasan tambang emas di Kecamatan Suwawa Timur, Provinsi Gorontalo. Mengenai hal ini, Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, mendesak Pemerintah untuk segera meresmikan Satgas Pertambangan Tanpa Izin (PETI). Apalagi kata Mulyanto, regulasi pembentukan PETI yang berbentuk
Mineral
Jakarta, TAMBANG – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif buka suara perihal usulan Komisi VII DPR RI yang mendorong pencabutan kebijakan larangan ekspor bauksit. Menteri Arifin menyebut, permintaan pencabutan larangan ekspor hanya usulan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Maman Abdurrahman. “Itu kan (usulan) Pak Maman,” ungkap Arifin
Mineral
Jakarta, TAMBANG – Komisi VII DPR RI mendorong Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk membuka kembali kebijakan ekspor bijih bauksit. Hal tersebut terungkap dalam kesimpulan Rapat Kerja antara kedua lembaga tersebut, di Jakarta, Senin (7/7). Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Maman Abdurrahman meminta pemerintah agar memberi ruang
Tambang Today
Jakarta, TAMBANG – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif menyampaikan progres harmonisasi Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang akan merevisi Peraturan Pemerintah (PP) 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN) telah rampung. “Harmonisasi RPP KEN telah selesai, Menkumham telah berkirim surat ke ESDM dengan nomor PPE.PP.03.
Energi Terbarukan
Jakarta, TAMBANG – Pemerintah berencana melakukan revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 79 tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN). Hal tersebut disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif dalam Rapat Kerja bersama Komisi VII DPR RI, Senin (8/7). Menteri Arifin bilang, perubahan PP ini menyangkut delapan poin
Migas
Jakarta, TAMBANG – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Ramson Siagian meminta PT Pertamina (Persero) membentuk satu lembaga khusus untuk mengaudit seluruh SPBE. Hal ini imbas adanya praktik pengurangan volume LPG subsidi 3 kilogram (Kg) yang terjadi beberapa waktu lalu. “Pertamina perlu membentuk satu unit khusus untuk mengaudit seluruh SPBE-SPBE,” ungkap
Safety
Jakarta, TAMBANG – Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, meminta tim audit dari Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) dan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) untuk mengumumkan hasil pemeriksaan peristiwa kebakaran smelter PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel (ITSS) yang terjadi pada Sabtu 23 Desember 2023. Permintaan tersebut menyusul dengan adanya informasi baru bahwa peningkatan status
Safety
Jakarta, TAMBANG – Anggota Komisi VII DPR RI, Yulian Gunhar meminta pihak kepolisian agar segera mengusut tuntas penyebab ledakan smelter nikel PT Indonesia Tsinghan Stainless Steel (ITSS) yang berada di kawasan Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Insiden tersebut terjadi pada Sabtu 23 Desember 2023 sekitar pukul 06.
Umum
Jakarta, TAMBANG – Komisi VII DPR RI, Mulyanto menyebut pertambangan tanpa izin (PETI) sudah menjadi masalah serius dan momok menakutkan pada industri tambang. Aktivitas ilegal mining ini merugikan banyak aspek, termasuk mengancam program hilirisasi yang digencarkan pemerintah. Menurut dia, tambang ilegal nikel Blok Mandiodo di Konawe Utara, Sulawesi Tenggara menjadi salah
Migas
PJakarta, TAMBANG – Wacana penggantian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi RON 90 atau Pertalite menjadi Pertamax Green 92 mendapat sorotan serius dari Komisi VII DPR RI. Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto bahkan menolak usulan itu yang rencananya akan dilaksanakan pada awal tahun 2024 mendatang itu. “Setahu saya hingga kini belum
Tambang Today
Jakarta, TAMBANG – Capaian predikat tertinggi wajar tanpa pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian ESDM Tahun Anggaran 2022 oleh BPK RI diapresiasi Komisi VII DPR RI. Apresiasi tersebut tertuang dalam kesimpulan Rapat Kerja Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM)bersama Komisi VII DPR RI, Kamis (31/8). “Kementerian ESDM senantiasa
Mineral
Jakarta, TAMBANG – Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto membeberkan alasan PT Vale Indonesia Tbk (VALE) yang ingin tetap menjadi pengendali operasional Perusahaan meski bukan pemegang saham mayoritas. Setidaknya ada 3 alasan yaitu karena adanya biaya royalti, biaya servis fee dan management fee. “Saya baru mengerti kenapa PT Vale bersikukuh ingin
