Korporasi
Jakarta, TAMBANG – PT Timah Tbk (TINS) berkontribusi terhadap pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp286,242 miliar di Semester I 2024. Kontribusi ini meliputi berbagai jenis pajak, termasuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta PNBP yang mencakup berbagai kewajiban terkait
Korporasi
Jakarta, TAMBANG – Sepanjang 2022, PT Aneka Tambang Tbk (ANTAM) menyetorkan pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp2,82 triliun. Angka ini naik 15% dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp2,44 triliun. Sekretaris Perusahaan ANTAM, Syarif Faisal Alkadrie mengatakan, sebagai perusahaan yang menjadi salah satu sumber pendapatan negara, ANTAM selalu
Korporasi
Jakarta, TAMBANG – PT Bukit Asam Tbk (PTBA), anggota Grup MIND ID, kembali menerima penghargaan karena dinilai berkontribusi besar untuk penerimaan pajak. Dalam Tax Gathering Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Wajib Pajak Besar Tiga yang digelar pada 14 Februari 2023, PTBA meraih 2 penghargaan, yaitu “Wajib Pajak dengan Kontributor Penerimaan Terbesar Tahun
Tambang Today
Jakarta, TAMBANG – PT Timah Tbk hingga kuartal tiga tahun 2022 telah memberikan kontribusi kepada negara dalam bentuk pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 1,39 Triliun. Jumlah setoran pajak dan PNBP anggota Holding pertambangan Indonesia MIND ID ini meningkat 196 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2021
Tambang Today
Jakarta, TAMBANG – Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan dan KPK kini terus mengejar perusahaan pertambangan, yang masih menunggak tagihan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Bahkan pemiliknya pun bisa terjerat, bila masih menunggak. “Kalau masih ada perusahaannya kita akan kejar, walau sudah determinasi kita akan kejar. Bahkan sampai ke pemiliknya, makanya itu ada
Tambang Today
Jakarta, TAMBANG – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan empat kementerian akan mengeroyok perusahaan tambang yang Ijin Usaha Pertambangan (IUP) bermasalah. Terutama mengejar pajak sebesar Rp4,3 triliun yang belum dibayar beberapa perusahaan tambang. Gerakan KPK dan empat kementerian ini yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kemen LHK), Kementerian ESDM, Kementerian Hukum
Mineral
Jakarta - TAMBANG. PT Aneka Tambang (Persero), Tbk meminta agar pemerintah memberikan fasilitas pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10%. Direktur Utama ANTM Tato Miraza mengatakan hal ini sehubungan dengan rencana perseroan membangun pabrik pengolahan anode slime, industri hilir yang menyaring logam berharga dalam lumpur anoda. "Pabrik anode slime kita
Batubara
Karimun-TAMBANG. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI), Dwi Ria Latifa meminta adanya pencabutan sementara izin pertambangan di Kepri. Langkah ini perlu dilakukan, karena ada 75 perusahaan tambang di Karimun terlapor tidak membayar pajak. "Ada 75 perusahaan tambang di Karimun yang tidak membayar pajak, itu sungguh keterlaluan. Sebagai
