Jakarta-TAMBANG. Presiden Joko Widodo mendesak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk memprioritaskan penggunaan batu bara bagi kebutuhan dalam negeri. Jokowi meminta di tahun 2015 ada peningkatan jumlah penggunaan dalam negeri (DMO) menjadi 60% dari total produksi nasional.
Direktur Pembinaan Program Minerba, Kementerian ESDM, Retno Damayanti pesimis bila harus memenuhi target Presiden sebesar 60% penggunaan dalam negeri. Pasalnya, saat ini pasar dalam negeri baru bisa mencapai 20% dari total produksi. Target yang ditetapkan Presiden, kata Retno, sinergis dengan proyek pembangunan pembangkit listrik sebesar 35.000 MW.
“Tapi kan infrastrukturnya masih belum ada bila harus tahun depan. Namun kita akan tetap targetkan ada kenaikan minimal naik 5 persen lebih tinggi sambil menjaga kuota ekspor agar proyek pembangkit nanti juga kebagian,” ungkap Retno di Kantor Ditjen Minerba, Senin (8/12).
Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Batubara Indonesia (APBI), Bob Kamandanu mengatakan bagi pelaku usaha berapapun jumlah DMO yang ditetapkan pemerintah akan selalu cukup. Sebagai produsen, harga jual ekspor ataupun di dalam negeri tidak terlalu berbeda jauh.
“Harganya tidak jauh beda malah di kondisi tertentu harga lokal lebih baik dari harga luar,” ungkap Bob.
Bob juga mengomentari perihal kebijakan eksportir terdaftar yang diterapkan pemerintah pada November lalu. Menurutnya, bila ET diterapkan untuk memberantas ilegal mining tak masalah tapi jangan sampai membunuh industri di dalam negeri. Seperti diketahui, pemerintah menerapkan kebijakan ET untuk mengontrol kuota batu bara yang akan dieskpor agar tidak tereksploitasi secara berlebihan.
