Jakarta,TAMBANG,- PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) memproyeksikan produksi minyak dari Wilayah Kerja Rokan pada 2024 sebesar 167 ribu barrel oil per day (Bopd). Target ini akan dicapai melalui pengeboran 500-an sumur yang melibatkan sekitar 80-rig untuk kegiatan sumur pengeboran dan sumur work intervention. Perusahaan yang menjadi bagian dari PT Pertamina Hulu Energi Subholding Upstream pun memproyeksikan pendapatan usaha (revenue) pada tahun depan sebesar US$ 3 miliar dengan proyeksi laba bersih (net profit) sebesar US$ 700 juta. Ini setara dengan Rp10,7 triliun dengan asumsi harga jual minyak rata-rata US$ 82 per barel.
“Untuk mencapai target tersebut kami menyiapkan belanja modal hingga US$ 1 miliar dan belanja operasi sebesar US$ 2 miliar,” ujar Chalid Said Salim, Direktur Utama PHR, saat bertemu editor media nasional di Jakarta, Selasa (19/12).
Chalid Said Salim mejelaskan saat ini produksi rata-rata PHR berada di kisaran 160 ribu-162 ribu BOPD di tahun 2023. Meski berat namun Ia berharap target peningkatan produksi ini tetap terealisasi di tahun depan.
“Terkait dengan target produksi minyak di 2024 itu 167 ribu BOPD, mudah-mudahan kita bisa capai, memang punya tantangan berat kalau saat ini di level 160-162 ribu artinya usaha-usaha menuju average tahunan 167 ribu mudah-mudahan bisa jauh lebih baik,” ungkapnya.
Saat ini dengan produksi 162 ribu BOPD, PHR menyumbang sekitar 26 persen dari total produksi minyak nasional. PHR memiliki 27 rig pengeboran dan 51 rig untuk well service dan well intervention dengan total pekerjaan mencapai 18 ribu.
Di kesempatan itu, Chalid menjelaskan proyeksi produksi tahun depan dari WK Rokan lebih tinggi dari realisasi rata-rata produksi pada 2023 yang mencapai 160 ribu Bopd-162 ribu Bopd atau 26% dari produksi nasional. Kegiatan sumur pengembangan pada 2023 mencapai 500 sumur dengan 27 rig. “Kontribusi PNBP (penerimaan negara bukan pajak) dan pajak mencapai Rp45 triliun,” terang Chalid.
Setelah lima tahun pasca peralihan, PHR telah berkontribusi tidak hanya pada Pemerintah Pusat tetapi juga pemerintah daerah. Untuk Pemerintah daerah (Pemda) sudah ada pengalihan hak partisipasi (Participating Interest/PI) 10 persen kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Riau.
Kontribusi lain yang diberikan PHR tidak hanya dalam bentuk pajak dan PNBP buat negara tetapi juga bagi masyarakat di sekitar. Program tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) juga memberi efek berantai (multiplier effect) terhadap sekitar 32 ribu penerima manfaat.
