Jakarta, TAMBANG – Komisi XII DPR RI mengusulkan peningkatan porsi Domestic Market Obligation (DMO) batu bara menjadi 30%, seiring dengan rencana pemangkasan target produksi sekitar 600 juta ton pada 2026.
“Kita sepakat mendukung pembatasan produksi batu bara di angka 600 juta ton, dengan tetap memperhatikan kebutuhan dalam negeri. Porsi DMO yang selama ini 25% dapat ditingkatkan menjadi 30%,” ujar Anggota Komisi XII DPR RI Yulian Gunhar dalam Rapat Kerja bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Jumat (23/1).
Kata Gunhar, kebijakan ini juga perlu disertai dengan batas waktu yang jelas. Pemerintah tidak bisa terus-menerus “bermain” pada penyesuaian harga yang bergantung pada dinamika harga global tanpa strategi yang terukur.
“Dan ini pun harus punya batas waktu. Berapa lama kita bermain terkait harga dengan harga-harga di tingkat global. Itu kita strategi,” bebernya.
Menteri ESDM, Bahlil pun sejatinya setuju dengan usulan kenaikan porsi DMO batu bara tersebut. Bagi Bahlil, kebutuhan di dalam negeri baik untuk kelistrikan, industri pupuk, industri semen dan bahkan smelter harus terpenuhi terlebih dahulu, baru kemudian bisa melakukan ekspor.
“Stok di dalam negeri harus cukup, baik smelter, semen, pupuk maupun PLN. Sehingga apa, kita ini mewakili rakyat RI, bukan mewakili rakyat di dunia sana supaya tujuan kita bisa kita lakukan. Jadi menurut saya, DMO tidak usah dibatas. Kalau memang masih kurang, kita naikkan lagi,” jelas Bahlil dalam kesempatan yang sama.
Jauh sebelum ini, Ketua Indonesia Mining & Energy Forum (IMEF), Singgih Widagdo menilai wacana kenaikan porsi DMO batu bara merupakan hal yang wajar. Dengan catatan apabila target produksi nasional dipangkas, sementara kebutuhan dalam negeri tetap bahkan meningkat.
“Dengan otomatis penurunan produksi, demand tetap, secara persentase, DMO itu kan cuma sekadar menghitung antara demand dibagi produksi, otomatis persentasenya jadi naik,” ungkap Ketua IMEF, Singgih Widagdo pertengahan November 2025.
Kata dia, jika porsi DMO dinaikkan, maka secara otomatis pelaku usaha akan membatasi ekspor mereka. Karena itu, perusahaan saat ini harus menghitung kembali proyeksi ekspor karena kewajiban pemenuhan DMO tidak bisa ditawar.
“Tinggal pelaku usaha akhirnya membatasi ekspornya. Kesimpulannya satu, bahwa perusahaan sekarang menghitung progress ekspor seperti apa, dmo harus dipenuhi,” ucap dia.
