Beranda ENERGI Migas Totok Nadi Industri Migas

Totok Nadi Industri Migas

Wawancara :

Widhyawan Prawiraatmadja;

Ketua Unit Pengendali Kinerja Sektor ESDM

 

 

 

// Di masa lalu banyak pengambilan keputusan yang tertunda-tunda. Semua kontrak, termasuk pelaksanaannya, kini dimonitor ketat.//

 

 

WIDHYAWAN Prawiraatmadja oleh Menteri ESDM Sudirman Said diangkat sebagai ketua Unit Pengendali Kinerja Sektor ESDM. Menurut mantan deputi pengendalian komersial Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) ini, sejumlah pekerjaan penting harus diselesaikan. “Ada dua yang harus kami lakukan yakni simplifikasi atau debirokratisasi, dan kedua debottlenecking atau mengurai hambatan. Dalam bahasa Pak Presiden Joko Widodo, totok nadinya,” kata Widhyawan.

Unit Pengendali ini beranggota sekitar 15 orang, dari berbagai instansi, seperti Dirjen Migas, Dirjen Kelistrikan, SKK Migas, Pertamina, PGN, UKP4, dan EBTKE. ”Kami harus mempunyai pengetahuan dasar supaya embaga ini bisa menjalankan mandat dengan baik,” kata Widhyawan

Ditemui di ruang kerjanya, 31 Desember 2014 silam, Widhyawan menjelaskan tentang tugas yang diembannya serta pandangan-pandangan terkait sektor migas kepada Iwan Qodar Himawan dan Egenius Soda dari Majalah TAMBANG. Sebelum berdinas di Kementerian ESDM, jenjang karier Widhyawan di dunia minyak dan energi cukup panjang.

Ia pernah menjabat sebagai kepala Humas SKK Migas, salah satu deputi, dan juga pernah cukup lama di Amerika Serikat. Ia lulus dari Teknik Industri ITB, melanjutkan kuliah hingga akhirnya meraih gelar doktor di University of Hawaii, Amerika Serikat.

Berikut petikan wawancara dengan Widhyawan.

 

 

Ada yang menggelar pernyataan pers, mengatakan bahwa Anda dahulu menolak Blok Mahakam diserahkan ke Pertamina?

Tidak, justru saya pertama yang menyampaikan bahwa blok ini untuk Pertamina. Pemerintah menyerahkan kepada Pertamina, silakan ambil manfaatnya dengan tujuan memberi manfaat paling optimal untuk negara. Saya tekankan kalimat ‘’paling optimal untuk negara’’. Misalkan saja Pertamina tetap mengajak Total E&P Indonesie dan Inpex.

Yang memutuskan adalah Pertamina. Saya hanya memberi masukan. Karena mengelola blok ini bukan pekerjaan mudah. Ada ribuan sumur di sana dan setiap tahun dibor antara 200 sampai 300 sumur. Belum lagi syarat dari Menteri ESDM terkait pengelolaan blok ini adalah pertama memberi manfaat sebesarnya pada negara; produksi sebisa mungkin tidak terganggu yang berarti investasi harus jalan terus; dan adil kepada semua pihak.

Kemudian juga memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan. Semua stakeholder diperhatikan, termasuk BUMD yang mungkin ingin mengambil bagian di sana.

 

Jadi apakah Blok Mahakam akan diserahkan ke Pertamina seluruhnya?

Untuk Blok Mahakam kami sudah ambil kesimpulan secara garis besar bahwa blok ini diserahkan ke PT Pertamina (Persero). Pertamina akan menjadi operator dan pemegang saham mayoritas, bisa 51-100 persen. Jika Pertamina ingin mengajak perusahaan yang sekarang mengelola Blok Mahakam, justifikasinya datang dari mereka. Sampai sekarang kami masih menunggu proposal mereka. Pada awal 2018, Blok Mahakam sudah mulai di bawah kendali Pertamina.

 

Apakah tiap syarat itu ada jangka waktu, lalu kemudian ketika salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi maka akan dicabut ?

Tidak demikian. Dua hal tadi, yakni menjadi operator dan pemegang saham mayoritas itu yang tidak bisa dinegosiasikan. Tetapi mereka punya keleluasaan ketika hendak mengajak pihak lain termasuk Total dan Inpex untuk berpartisipasi di sana. Mereka harus punya alasan mengapa mengajak pihak-pihak tersebut.

 

Indonesia punya pengalaman dengan PT Bumi Siak Pusako, yang setelah mengambil alih blok bekas Chevron, produksinya langsung turun. Tidak khawatir hal serupa terjadi pada Pertamina di Blok Mahakam?

Saya pernah mengatakan demikian, bahwa jika memang itu yang terjadi maka hal itu merupakan ongkos yang harus diterima karena semangat nasionalisme. Intinya kami tidak mau disandera, dan Pertamina juga menyatakan siap. Kalau pun nanti produksinya turun, harus kita terima sebagai national pride.

Sayangnya keputusan ini tidak diambil dulu-dulu, sehingga ada waktu persiapan yang cukup panjang. Kalau sekarang praktis tinggal dua tahun lagi.

 

(Wawancara dengan Widhyawan Prawiraatmadja selengkapnya bisa dilihat di Majalah TAMBANG edisi terbaru. Dapatkan di toko Gramedia, atau unduh di Scoop atau wayangforce.

Artikulli paraprakGubernur Jateng Minta Masalah PLTU Batang Segera Dituntaskan
Artikulli tjetërBeban Eksplorasi Cita Mineral Hanya Rp600 Juta