ASPEBINDO Dorong Kolaborasi Percepat Pengembangan Bioenergi di Indonesia
Jakarta, TAMBANG – Asosiasi Pengusaha Batubara dan Energi Indonesia (ASPEBINDO) mendorong penguatan jejaring dan kolaborasi lintas sektor untuk mempercepat pengembangan bioenergi di Indonesia. Upaya tersebut menjadi salah satu fokus yang mengemuka dalam Bioenergy Summit 2026 yang digelar ASPEBINDO, Rabu (26/8).
Ketua Umum ASPEBINDO, Anggawira mengatakan, pengembangan energi terbarukan membutuhkan sinergi antarpelaku usaha dan pemangku kepentingan untuk mengoptimalkan potensi energi yang dimiliki Indonesia. Menurutnya, forum seperti Bioenergy Summit menjadi ruang untuk mempertemukan berbagai pihak sekaligus bertukar pengetahuan dan pengalaman.
“ASPEBINDO akan lebih fokus mengembangkan jejaring untuk bagaimana bisa tumbuh bersama, apalagi kita memanfaatkan potensi yang dimiliki, khususnya di sektor energi baru terbarukan,” ujar Anggawira.
Ia menilai penyelenggaraan Bioenergy Summit 2026 memberikan banyak perspektif baru melalui keterlibatan praktisi. Forum tersebut berlangsung dalam tujuh sesi sejak pagi dan menghadirkan pembahasan mengenai berbagai aspek pengembangan bioenergi.
“Yang paling penting adalah follow up setelah kompetisi dan acara ini,” katanya.
Sementara itu, pengembangan bioetanol masih menghadapi sejumlah tantangan yang perlu diselesaikan secara terintegrasi. Staf Ahli Bidang Perencanaan Strategis Kementerian ESDM Jisman P. Hutajulu menyoroti tantangan tersebut mulai dari aspek hulu, teknis-operasional, hingga komersial dan regulasi.
“Dari sisi hulu, salah satu tantangan utama adalah potensi persinggungan antara kebutuhan bahan baku untuk energi dan pangan. Pengembangan bioetanol membutuhkan bahan baku yang dalam beberapa kondisi juga berhubungan dengan kebutuhan pangan masyarakat,” jelas Jisman.
Karena itu, strategi diversifikasi bahan baku dinilai penting agar pengembangan bioetanol tidak hanya mengejar aspek ekonomi, tetapi juga memperhatikan dimensi sosial dan lingkungan. Peningkatan kebutuhan bahan bakar nabati (BBN), jika tidak diikuti tata kelola yang baik, berpotensi meningkatkan tekanan terhadap lahan dan memicu alih fungsi lahan maupun degradasi lingkungan.
Untuk itu, standar produksi yang berkelanjutan menjadi salah satu prasyarat penting dalam pengembangan bioenergi. Pengembangan industri tidak cukup hanya mempertimbangkan ketersediaan bahan baku, tetapi juga harus memastikan proses produksinya memenuhi prinsip keberlanjutan.
“Tantangan berikutnya berada pada aspek teknis dan operasional. Teknologi advanced biofuel dinilai belum seluruhnya mencapai skala komersial dan masih membutuhkan investasi yang besar. Kondisi ini membuat pengembangan teknologi membutuhkan riset yang komprehensif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari akademisi hingga pelaku industri,” imbuhnya.
Selain teknologi, kesiapan infrastruktur juga menjadi persoalan. Fasilitas produksi, penyimpanan, distribusi, hingga blending belum tersedia secara memadai di seluruh wilayah. Kesenjangan infrastruktur tersebut dapat menjadi hambatan ketika produksi biofuel mulai ditingkatkan dalam skala lebih besar.
Kondisi itu menunjukkan pentingnya kolaborasi model pentahelix yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, akademisi, masyarakat, dan media. Kolaborasi tersebut diperlukan agar pengembangan bioenergi tidak berjalan secara sektoral, melainkan terintegrasi dari sisi riset, produksi hingga pemanfaatan.
Dari sisi komersial, tantangan juga tidak kalah besar. Investasi awal untuk membangun fasilitas produksi bioetanol membutuhkan modal yang signifikan. Pada saat yang sama, fluktuasi harga bahan baku, terutama molases, dapat memengaruhi margin dan kelayakan proyek.
Ketidakpastian harga bahan baku menjadi salah satu faktor yang perlu diperhitungkan oleh investor. Ketika harga bahan baku meningkat, biaya produksi ikut terdorong sehingga dapat memengaruhi daya saing bioetanol terhadap bahan bakar konvensional.
“Karena itu, kepastian pasar menjadi faktor penting dalam membangun ekosistem bioenergi. Pelaku usaha membutuhkan kepastian mengenai mandatori pemanfaatan biofuel agar investasi yang dikeluarkan memiliki prospek pasar yang jelas,” ucapnya.
Selain mandatori, diperlukan pula dukungan insentif, termasuk pembebasan cukai bahan bakar dan harmonisasi kebijakan dari sektor hulu hingga hilir. Integrasi kebijakan dinilai penting agar tidak terjadi ketidaksinkronan antara kebijakan bahan baku, produksi, distribusi, hingga pemanfaatan energi terbarukan.
