Bahlil Pimpin Rapat Perdana Satgas Hilirisasi, Bahas Peningkatan Investasi Hingga Ciptakan Lapangan Kerja

Bahlil Satgas Hilirisasi
Rian/TAMBANG

Jakarta, TAMBANG – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia memimpin rapat perdana Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional. Rapat dilaksanakan di Gedung Chairul Saleh, Jakarta, Jumat (17/1).

“Hari ini kami melakukan rapat perdana Satuan Tugas Hilirisasi dan Ketahanan Energi. Alhamdulillah tadi kami sudah rapat sekitar 2 jam,” ujar Menteri ESDM, Bahlil kepada awak media.

Menteri Bahlil menyampaikan bahwa pertemuan yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga tersebut berhasil merumuskan langkah-langkah strategis untuk Satgas Hilirisasi. Langkah-langkah tersebut mulai peningkatan investasi, penguatan hilirisasi hingga penciptaan lapangan pekerjaan.

“Kami sudah merumuskan langkah-langkah strategis untuk menjalankan perintah Bapak Presiden Prabowo dalam rangka meningkatkan investasi dan hilirisasi itu yang pertama,” ungkap Bahlil.

“Kedua, arahan Bapak Presiden Prabowo bahwa hilirisasi ini harus betul-betul menjadi trigger pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan pekerjaan dan sekaligus penciptaan nilai tambah,” jelas Bahlil.

Bahlil menjelaskan, peningkatan nilai tambah yang akan didorong Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional harus dilakukan di dalam negeri. Hal ini menurutnya penting untuk menghilangkan stigma negatif bahwa yang diuntungkan pihak asing.

Resmi, Pemerintah Bentuk Satgas Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional

“Nilai tambahnya harus betul-betul dilakukan di Indonesia. Oleh karena itu arahan Bapak Presiden kami merumuskan tentang pembiayaan agar dilakukan juga di dalam negeri. Supaya persepsi yang seolah-olah mengatakan bahwa itu nanti asing lebih banyak mendapatkan hasilnya itu perlahan-lahan kita akan kurangi,” imbuh Bahlil.

Menteri Bahlil menyatakan bahwa Kementerian ESDM akan dijadikan posko Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional selama lima tahun ke depan.

“Keempat ini akan menjadi posko kami bekerja dalam kurun waktu lima tahun sampai dengan menunggu arahan bapak presiden selanjutnya,” ujar Bahlil.

Bahlil sendiri merupakan Ketua Satgas Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional. Sementara, Wakil Ketua Satgas Hilirisasi masing-masing dijabat Menteri Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Pertanian, Menteri Kehutanan, Menteri Kelautan dan Perikanan serta Menteri Sekretaris Negara.

Dalam Satgas ini terdapat juga anggota yang terdiri dari Menteri Hukum, Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Menteri Lingkungan Hidup/ Kepala Badan Lingkungan Hidup, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Perdagangan, Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri).

Artikel Terkait

Hadir di Mining Indonesia 2026, EMLI Perkenalkan Solusi Pelumasan Sintetis Canggih

Hadir di Mining Indonesia 2026, EMLI Perkenalkan Solusi Pelumasan Sintetis Canggih

Jakarta,TAMBANG,- Industri pertambangan Indonesia memasuki fase operasional yang semakin menuntut efisiensi dalam segala aspek. Mulai dari tekanan produksi, kenaikan biaya operasional, kebutuhan untuk menjaga keandalan alat berat, serta implementasi B50 mendorong pelaku tambang harus memperkuat disiplin perawatan dan mengurangi risiko downtime. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan sektor pertambangan

By Egenius Soda
Pakar Nilai RUU Daerah Kepulauan Harus Beri Kepastian Investasi Pertambangan

Pakar Nilai RUU Daerah Kepulauan Harus Beri Kepastian Investasi Pertambangan

Jakarta, TAMBANG - Direktur Eksekutif Indonesia Mining & Energy Watch, Ferdy Hasiman menyoroti pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan yang dinilai perlu memberikan kepastian hukum bagi investasi jangka panjang, termasuk sektor pertambangan. Kepastian regulasi dianggap penting agar pengembangan sumber daya alam di wilayah kepulauan dapat berjalan seiring dengan kepentingan pembangunan

By Rian Wahyuddin