Begini Kabar Terbaru Hilirisasi  Batu Bara Bumi Resources (BUMI)

hilirisasi bumi
ilustrasi

Jakarta, TAMBANG – PT Bumi Resources Tbk (BUMI) menyatakan bahwa program hilirisasi batu bara yang dimandatkan kepada kedua anak usahanya, PT Kaltim Prima Coal (KPC) dan PT Arutmin Indonesia (Arutmin) terus berjalan. Rencananya, program mandatori tersebut akan menggandeng mitra dari Tiongkok.

“A head of agreement telah ditandatangani dengan mitra Tiongkok,” ungkap Direktur sekaligus Sekretaris Perusahaan PT Bumi Resources Tbk (BUMI), Dileep Srivastava kepada tambang.co.id, Kamis (12/12).

Dileep menjelaskan, isi perjanjian tersebut belum bisa dipublikasikan ke khalayak umum termasuk Perusahaan Tiongkok yang menjadi mitranya, karena masih dalam tahap pematangan dan kajian. Kedua anak perusahaan BUMI direncanakan mengolah batu bara menjadi chemical atau coal to chemical (CTC).

“Karena perjanjian kerahasiaan, kami tidak dapat mengungkapkan hal yang sama dari pihak tersebut. Diskusi sedang berlangsung mengenai CTC (Coal to Chemical). Banyak bagian yang bergerak,” imbuh Dileep.

Meski begitu, setelah semua perjanjian dan kajian selesai, Dileep menyatakan bahwa perusahaan bakal mengumumkan secara resmi program hilirisasi batu bara ke publik. “Setelah semua perjanjian dan jalan keluar terikat, kami berencana untuk membuat pengumuman resmi pada waktu yang tepat,” jelas Dileep.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia menagih proyek hilirisasi batu bara kepada pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B). Bahlil menyebut, sampai sekarang program hilirisasi batu bara belum kelihatan.

“Saya melihat sampai sekarang (proyek hilirisasi batu bara) belum ada. Hati-hati karena perjanjiannya dengan kalian waktu itu saya yang tandatangani IUP waktu di Kementerian Investasi,” beber Bahlil dalam Minerba Expo di Jakarta, Senin (25/11).

Bahlil mengingatkan pemegang PKP2B agar komitmen melakukan program hilirisasi batu bara karena sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan perpanjangan izin dari pemerintah menjadi IUPK.

“Hati hati yang pemegang PKP2B. Syarat utama PKP2B kita lakukan perpanjangan, salah satu syaratnya adalah harus membangun hilirisasi,” jelas Bahlil.

Proyek hilirisasi batu bara merupakan program yang wajib dilakukan oleh perusahaan batu bara eks PKP2B sebagai persyaratan perpanjangan kontrak menjadi IUPK.

Ada 11 perusahaan yang mendapat mandat ini yaitu PT Adaro Indonesia, PT Kideco Jaya Agung, PT Arutmin Indonesia (Arutmin), PT Kaltim Prima Coal (KPC), PT Bukit Asam Tbk (PTBA), PT Multi Harapan Utama (MHU), PT Megah Energi, PT Thriveni, PT Kendilo Coal Indonesia, PT Berau Coal dan PT Kaltim Nusantara Coal. 

Artikel Terkait

PPA-Adaro Bangun Masa Depan Tabalong Lebih Sehat dan Produktif Lewat Program Operasi Katarak Gratis

PPA-Adaro Bangun Masa Depan Tabalong Lebih Sehat dan Produktif Lewat Program Operasi Katarak Gratis

Jakarta, TAMBANG - PT Putra Perkasa Abadi (PPA) bersama PT Adaro Indonesia terus memperkuat komitmen dalam mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat di Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan. Komitmen tersebut diwujudkan melalui dukungan terhadap program operasi katarak gratis bagi 131 masyarakat Tabalong. Program yang merupakan bagian dari inisiatif Corporate Social Responsibility (CSR) PT

By Rian Wahyuddin
PAMA KPCS Dorong Konservasi Mangrove Berkelanjutan Melalui Pembinaan Komunitas Alien Mangrove

PAMA KPCS Dorong Konservasi Mangrove Berkelanjutan Melalui Pembinaan Komunitas Alien Mangrove

Kutai Timur, TAMBANG – Komitmen PT Pamapersada Nusantara (PAMA) Jobsite KPCS dalam mendukung pelestarian lingkungan terus dilakukan melalui pembinaan dan pendampingan terhadap komunitas lokal. Salah satunya melalui dukungan terhadap Komunitas Alien Mangrove Kutai Timur, yang saat ini mengelola pusat pembibitan mangrove dengan kapasitas mencapai 12.000 bibit per tahun. Kegiatan monitoring

By Rian Wahyuddin
Jalan Tengah Konflik di Beltim, Pemerintah Izinkan PT TIMAH Beli Timah dari Masyarakat

Jalan Tengah Konflik di Beltim, Pemerintah Izinkan PT TIMAH Beli Timah dari Masyarakat

Jakarta, TAMBANG — Pemerintah mengambil langkah cepat untuk mencari solusi atas persoalan tata kelola pertimahan di Belitung Timur (Beltim), Provinsi Kepulauan Bangka Belitung beberapa waktu lalu. Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Republik Indonesia, Yusril Ihza Mahendra, menggelar rapat bersama sejumlah kementerian dan lembaga terkait, Pemerintah Provinsi

By Rian Wahyuddin