BNPB Dorong Transformasi Penanggulangan Bencana dari Respons Darurat ke Resiliensi Berkelanjutan

Jakarta, TAMBANG – Indonesia perlu mengubah paradigma penanggulangan bencana dari sekadar merespons keadaan darurat menjadi membangun resiliensi masyarakat secara berkelanjutan. Perubahan paradigma tersebut dinilai penting seiring meningkatnya kompleksitas risiko bencana yang kini berkembang menjadi risiko sistemik.

Hal tersebut disampaikan Deputi Bidang Sistem dan Strategi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Dr. Raditya Jati dalam diskusi yang digelar Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia (MPBI) di Jakarta, Jumat (11/9/2026).

Diskusi bertajuk Beyond Lessons Learned: Transformative Learning for Community-Based Disaster Risk Reduction and Building Resilience tersebut merupakan bagian dari rangkaian Asia Disaster Management & Civil Protection Expo & Conference (ADEXCO) 2026.

Raditya mengatakan Indonesia sebenarnya memiliki banyak pengalaman dan pembelajaran dari berbagai kejadian bencana. Namun, tantangan yang masih dihadapi adalah bagaimana memastikan pembelajaran tersebut diterjemahkan menjadi perubahan perilaku, kebijakan, dan langkah konkret untuk mengurangi risiko.

“Sebuah pelajaran yang tidak mengubah perilaku hanyalah sebuah kenangan. Pelajaran yang tidak mengubah kebijakan hanyalah sebuah laporan. Dan pelajaran yang tidak mengurangi risiko, belum bisa disebut sebagai sebuah transformasi,” ujar Raditya.

Menurutnya, ancaman bencana yang dihadapi Indonesia saat ini semakin kompleks. Gempa bumi, tsunami, erupsi gunung api, banjir, longsor, kebakaran hutan dan lahan, hingga cuaca ekstrem akibat perubahan iklim tidak dapat lagi dipandang sebagai persoalan yang berdiri sendiri.

Risiko tersebut dapat merambat dan menimbulkan dampak berantai terhadap berbagai sektor. Banjir, misalnya, dapat berkembang menjadi krisis kesehatan. Sementara kebakaran hutan dan lahan tidak hanya berdampak terhadap lingkungan, tetapi juga kesehatan masyarakat, perekonomian, hingga kondisi sosial.

“Oleh karena itu, pertanyaan usang seperti ‘bagaimana kita merespons ketika bencana terjadi?’ harus segera diganti dengan pertanyaan yang lebih ambisius, yaitu ‘Bagaimana kita membangun masyarakat yang siap, sebelum bencana berikutnya melanda?’,” katanya.

Belajar dari Siklon Seroja

Raditya mencontohkan pengalaman Indonesia menghadapi Siklon Tropis Seroja sebagai salah satu pengingat penting bahwa pemahaman terhadap risiko hidrometeorologi harus terus berkembang.

Menurutnya, mitigasi bencana tidak cukup hanya mengandalkan prakiraan cuaca dan respons darurat. Upaya pengurangan risiko harus menjadi bagian dari keputusan pembangunan jangka panjang.

Pendekatan serupa diperlukan dalam menangani kebakaran hutan dan lahan. Persoalan tersebut tidak dapat hanya dipandang sebagai masalah api yang harus dipadamkan.

Kebakaran hutan dan lahan berkaitan erat dengan pengelolaan lahan, kondisi ekosistem, mata pencaharian masyarakat, serta perilaku manusia. Karena itu, solusinya membutuhkan pengelolaan lahan yang lebih baik, perlindungan lingkungan, dan keterlibatan berbagai elemen masyarakat melalui pendekatan whole society.

Resiliensi Bukan Sekadar Bangkit

Dalam forum tersebut, BNPB juga menekankan pentingnya memperluas pemahaman mengenai konsep resiliensi. Ketangguhan masyarakat tidak semata-mata berarti kemampuan untuk kembali ke kondisi sebelum bencana.

Menurut Raditya, membangun kembali sistem yang sama setelah bencana berpotensi menciptakan kembali kerentanan dan risiko yang sebelumnya sudah ada.

Resiliensi yang sesungguhnya harus mencakup kemampuan masyarakat, institusi, perekonomian, dan infrastruktur untuk mengantisipasi, menghadapi, beradaptasi, serta terus berkembang di tengah berbagai guncangan.

Dalam konteks tersebut, masyarakat menjadi elemen utama. Komunitas tidak seharusnya diposisikan hanya sebagai penerima bantuan, tetapi sebagai aktor penting dalam penanggulangan bencana.

Masyarakat merupakan pihak yang pertama menerima peringatan, mengambil keputusan saat terjadi ancaman, sekaligus menjadi penolong pertama bagi lingkungan di sekitarnya.

Indonesia sendiri dinilai memiliki modal sosial yang kuat untuk membangun ketangguhan berbasis komunitas. Sejumlah program seperti Desa Tangguh Bencana (Destana), Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB), keterlibatan Pramuka, hingga sistem peringatan dini berbasis kearifan lokal dan kepemimpinan perempuan menjadi contoh kapasitas yang telah berkembang di masyarakat.

Pemerintah, kata Raditya, memiliki peran untuk mengenali, menghubungkan, memfasilitasi, serta mengukur dan memperluas kekuatan tersebut.

Kolaborasi Jadi Kunci

Raditya menegaskan bahwa pengurangan risiko bencana tidak dapat dilakukan oleh pemerintah secara sendiri. Hal yang sama berlaku untuk ilmu pengetahuan maupun teknologi.

Menurutnya, ketangguhan hanya dapat dibangun melalui kolaborasi berbagai pihak, dengan mempertemukan ilmu pengetahuan dan kearifan lokal, kebijakan dan praktik di lapangan, serta teknologi dengan pengalaman masyarakat.

“Ujian sesungguhnya dari sebuah pembelajaran bukanlah apakah kita mengingat apa yang terjadi kemarin, melainkan apakah kita mengambil keputusan yang lebih baik untuk esok hari,” pungkas Raditya.

Diskusi MPBI tersebut turut menghadirkan Prof. Dr. Muhadjir Effendy, penasihat khusus bidang haji yang sebelumnya menjabat Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan periode 2019–2024. Sejumlah praktisi, akademisi, dan mitra penanggulangan bencana juga menyampaikan pengalaman serta perspektifnya dalam forum tersebut.

ADEXCO 2026 merupakan bagian dari rangkaian Indonesia Energy & Engineering (IEE) Series 2026. Selain ADEXCO, rangkaian tersebut juga menghadirkan Construction Indonesia, Concrete Show South-east Asia–Indonesia, Mining Indonesia, Oil & Gas Indonesia, Water Indonesia, serta GIFA & METEC Indonesia.