Churchill Mining Cari Duit untuk Lawan Pemerintah Indonesia

Churchill Mining Cari Duit untuk Lawan Pemerintah Indonesia
LONDON, TAMBANG. PERUSAHAAN tambang dari Inggris, Churchill Mining PLC, mengumumkan telah mengumpulkan duit untuk membiayai sengketa hukumnya dengan Pemerintah Indonesia, serta mempertahankan klaimnya di Bursa London, Jumat lalu.   Churchill mengumpulkan duit £800.000 (sekitar Rp 14,7 miliar), didapatkan dengan pembuatan 7,3 juta lembar saham baru, dengan harga masing-masing 11 pence, serta penerbitan warrants. Tiap warrant bisa ditukar dengan dua saham baru, masing-masing saham harganya 20 pence. Warrant itu berlaku hingga 31 Maret 2019. Harga saham Churchill turun 11% menjadi 13 pence, pada Jumat pagi.   Duit hasil penerbitan saham baru akan digunakan untuk menambah pundi-pundi Churchill dalam berperkara di arbitrase internasional melawan Pemerintah Indonesia, membiayai ongkosnya dalam mempertahankan klaimnya di Bursa London, serta modal untuk biaya umum.   Sebagaimana diberitakan LSE South East, Jumat lalu, Churchill tahun lalu menggugat Pemerintah Indonesia di lembaga arbitrase International Centre for Settlement of Investment Disputes, yang berpusat di Washington. Churchill menilai, Pemerintah Indonesia melanggar hukum karena membatalkan lisensi tambang miliknya, di Kutai Timur. Churchill memiliki 75% saham di perusahaan yang izinnya dibatalkan itu.   Di isu yang lain, Churchill juga tengah berperkara dengan Bursa London. Dalam laporan tahunan November tahun lalu Churchill mengatakan, Bursa London menuduh Churchill melanggar pasal 11 dan 31 sejak Agustus 2010 hingga Maret 2011. Churchill menolak tuduhan itu.   Pasal 11 menyebutkan, perusahaan harus mengeluarkan pemberitahuan sesegera mungkin terhadap terjadinya setiap perkembangan baru, yang tidak diketahui publik, yang bisa mempengaruhi keadaan keuangannya, aktivitas usahanya, atau kinerjanya.   Pasal 31 menyebutkan, perusahaan harus menempatkan sumber daya dalam jumlah cukup, prosedur memadai, sehingga perusahaan bisa menaati prosedur. Setiap direktur juga harus memiliki tugas yang jelas, dan tanggung jawab masing-masing harus diumumkan ke publik.   ‘’Kami berterima kasih kepada para pemegang saham baru atas dukungannya terhadap klaim kami kepada Pemerintah Indonesia,’’ kata Komisaris Utama Churchill, David Quinlivan.

Artikel Terkait

Dari Ekspor Unit Tunggal Menuju Terobosan Solusi Terintegrasi | LOVOL Heavy Industry Tampilkan Solusi Pertambangan Terpadu dari Hulu ke Hilir di Indonesia International Mining Exhibition 2026

Dari Ekspor Unit Tunggal Menuju Terobosan Solusi Terintegrasi | LOVOL Heavy Industry Tampilkan Solusi Pertambangan Terpadu dari Hulu ke Hilir di Indonesia International Mining Exhibition 2026

LOVOL Heavy Industry tampil menonjol di Mining Indonesia dengan solusi pertambangan terintegrasi yang mencakup proses penggalian, pemuatan, hingga pengangkutan. Didukung portofolio alat berat yang beragam, desain yang disesuaikan dengan kebutuhan lokal, serta pengalaman dalam teknologi energi baru.

By Fahmi Adam
Rayakan Usia 36 Tahun, PERHAPI Komit Kawal dan Dukung Industri Pertambangan Berkelanjutan

Rayakan Usia 36 Tahun, PERHAPI Komit Kawal dan Dukung Industri Pertambangan Berkelanjutan

Jakarta,TAMBANG,- Saat ini, industri pertambangan nasional sudah semakin berkembang. Perannya pun semakin penting sebagai penopang perekonomian nasional. Namun harus diakui bahwa ada sejumlah tantangan maupun permasalahan yang dihadapi. Industri pertambangan harus menghadapi dinamika baik dari internal maupun eksternal. Adanya dinamika geopolitik internasional dan dinamika supply-demand komoditas mineral dan

By Egenius Soda