Di TPT PERHAPI Ke-35, Forum Kepala Teknik Tambang Maluku Utara Resmi dibentuk

Di TPT PERHAPI Ke-35, Forum Kepala Teknik Tambang Maluku Utara Resmi dibentuk

Ternate,TAMBANG,- Kegiatan Temu Profesi Tahunan (TPT) ke-35 Perhimpunan Ahli Pertambangan (PERHAPI) berhasil menorehkan sejarah baru bagi dunia pertambangan khusus di Maluku Utara. Forum Kepala Teknik Tambang (KTT) dan Penanggung Jawab Operasional (PJO) Provinsi Maluku Utara akhirnya resmi dideklarasikan.

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Maluku Utara, Abdul Karim Usman hadir dan meresmikan pembentukan Forum KTT se-Maluku Utara pada  Senin, (16/11). Pembentukan Forum KTT dan PJO ini merupakan bagian dari rangkaian TPT ke-35 PERHAPI.

Untuk diketahui, forum ini dibentuk untuk mewadahi 108 perusahaan pertambangan di Provinsi Maluku Utara. Forum ini diharapkan menjadi wadah komunikasi, bertukar pengalaman, dan bersama-sama memajukan pertambangan di Maluku Utara lewat kolaborasi.

Sebelumnya Koordinator Inspektur Tambang Maluku Utara, Basir Abdul Kahir menyampaikan dukungan penuh terhadap pembentukan forum ini. Menurutnya beberapa persoalan yang dihadapi perusahaan tambang tidak seharusnya diselesaikan secara sendiri-sendiri.

Ia mengurai setidaknya delapan alasan pentingnya Forum KTT-PJO. Mulai dari memperkuat koordinasi antar perusahaan, menyamakan persepsi terhadap regulasi pertambangan, mendorong penerapan Good Mining Practice, membangun komunikasi dengan para pemangku kepentingan termasuk masyarakat di sekitar wilayah operasi tambang.

Selain itu Forum ini juga menjadi ruang pembelajaran keselamatan kerja, peningkatan kompetensi professional, pencarian solusi bersama serta penguatan komunikasi antara perusahaan dan lembaga pengawas.

“Koordinasi antar perusahaan yang memiliki wilayah IUP berdampingan sangat diperlukan, terutama terkait akses dan pengambilan data di sekitar batas wilayah izin. Namun perhatian serius juga tertuju pada keselamatan kerja,”tandas Basir.

Di kesempatan ini Basir kembali mengingatkan pentingnya memperhatikan aspek keselamatan. Dalam tiga tahun terakhir terjadi trend peningkatakan angka kecelakaan.

"Tren kasus keselamatan kita cenderung naik. Tahun 2024 ada tiga kasus fatality, tahun 2025 tiga kasus fatality dan satu kecelakaan berat. Sementara pada 2026, jumlahnya meningkat menjadi lima kasus fatality dan satu kecelakaan berat."terangnya.

Basir berharap, pembentukan forum KTT-PJO tidak sekadar menjadi wadah komunikasi, tetapi juga ruang bersama untuk mendorong keselamatan kerja yang lebih baik dan tidak terulang lagi korban jiwa di tambang.

Tiga Isu Penting Pertambangan Maluku Utara

Kadis Pertambangan Propinsi Maluku Utara tiga isu penting yang menjadi wacana di Maluku Utara, yakni lingkungan, sosial, dan optimalisasi pendapatan daerah. "Melalui forum ini Bapak-Bapak bisa menjadi jembatan kepada owner dari setiap perusahaan, bahwa saat ini isu ini menjadi penting, terutama isu lingkungan," ujar Abdul Karim.

Menurutnya Pemerintah selalu dihadapkan pada pertanyaan terkait isu lingkungan dan harus dijawab secara teknis terkait apa yang di lapangan. Sementara untuk isu sosial yang harus didorong saat ini adalah Rencana Induk Program Pengembangan Masyarakat.

“Penanganan terhadap persoalan sosial terutama di wilayah lingkar tambang masih perlu ditingkatkan. Ada ironi di Kabupaten Halmahera Tengah dan Kabupaten Halmahera Timur, sebagai daerah penghasil pertambangan, tetapi masyarakatnya masih sulit menjangkau akses pemerataan pembangunan,”tandas Abdul.

Ia pun meminta para KTT dan PJO menjadi jembatan komunikasi antara persoalan faktual di lapangan dengan pimpinan perusahaan tambang, sekaligus menjadi pionir penerapan good mining practice agar industri pertambangan Indonesia dapat menjadi kiblat pertambangan dunia.

Ketua PD PERHAPI Maluku Utara Muhammad Qadafi menyebutkan pelaksanaan TPT ke-35 di Ternate menjadi momentum untuk membentuk wadah formal Forum KTT dan PJO se-Maluku Utara. Forum ini diharapkan menjadi ruang komunikasi dan koordinasi untuk membahas berbagai persoalan teknis maupun nonteknis yang dihadapi para pekerja tambang di lapangan.

"Agar ke depan jika ada masalah teknis dan nonteknis, kita sudah punya satu wadah untuk sama-sama membicarakan solusinya."Qadafi.

Ia kemudian menjelaskan gagasan pembentukan forum KTT-PJO sebenarnya telah muncul sejak 2016. Namun rencana tersebut belum terealisasi karena sejumlah kendala.

"Teman-teman PERHAPI menyambut baik gagasan ini. Kami kemudian berkoordinasi dengan Direktur Teknik dan Lingkungan dan mendapat respons positif karena memang dibutuhkan satu wadah untuk menghimpun teman-teman KTT dan PJO di Malut,"tandas Qadafi.

Ia menegaskan keberadaan forum KTT sangat penting, baik untuk Pemerintah maupun bagi teman-teman yang melaksanakan tugas di lapangan sebagai PJO maupun KTT.

"PERHAPI Maluku Utara akan berkoordinasi dengan pihak terkait agar pembentukan forum tersebut dapat direalisasikan secara optimal. NHM Siap Berbagi Praktik BaikPembentukan forum ini mendapat dukungan dari PT Nusa Halmahera Minerals (NHM),"pungkasnya.

Artikel Terkait

LiuGong Global Customer Day 2026 Usung Tema Teknologi Hijau dan Cerdas, Hadirkan 2.000 Tamu dari 120 Negara

LiuGong Global Customer Day 2026 Usung Tema Teknologi Hijau dan Cerdas, Hadirkan 2.000 Tamu dari 120 Negara

Liuzhou, TAMBANG – LiuGong resmi membuka rangkaian Global Dealer Conference dan Global Customer Day 2026, Senin, 10 November 2026 di Liuzhou, China. Mengusung tema “E-Intelligence, Empowering Tomorrow”, acara ini dihadiri lebih dari 2.000 tamu dari 120 negara untuk mengeksplorasi penerapan teknologi hijau dan cerdas dalam industri peralatan konstruksi, pertambangan,

By Rian Wahyuddin
Presiden Prabowo Minta Minimal 70 Persen Keuntungan Tambang Dinikmati Negara

Presiden Prabowo Minta Minimal 70 Persen Keuntungan Tambang Dinikmati Negara

Jakarta, TAMBANG – Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajaran kementerian, terutama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), untuk memastikan negara memperoleh manfaat mayoritas dari kegiatan usaha pertambangan. Pemerintah menargetkan minimal 70 persen keuntungan dari seluruh izin usaha pertambangan (IUP) dapat dinikmati negara. Prabowo menegaskan, kebijakan tersebut berlaku bagi seluruh izin tambang

By Rian Wahyuddin