Batubara

ESDM Segera Tertibkan IUP non CnC

Fahmi Adam

03 Sep 2015 — 1 min read

Jakarta-TAMBANG. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) akan menertibkan para pemegang Izin Usaha pertambangan (IUP) yang tidak memiliki sertifikat clean and clear (CnC). Batas penataan IUP Non CnC itu paling lambat dilakukan Oktober tahun ini. Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Sri Raharjo mengatakan penertiban tersebut akan dilakukan oleh Kementerian ESDM dan gubernur setempat. Tercatat, dari 10.543 IUP di seluruh Indonesia hanya 6.174 IUP yang mengantongi CnC. Artinya ada sekitar 4.369 IUP yang belum memiliki CnC. “Kami sudah ada suratnya yang akan ditertibkan oleh gubernur paling lambat 1 Oktober. Selain itu, kami juga dibantu KPK untuk menertibkan,” ungkapnya di Kantor Dirjen Minerba, Rabu (2/9). Akan tetapi, kata Sri, 1 Oktober itu merupakan batas penataan IUP. Bila nantinya ada IUP yang masih bisa diperbaiki maka pemerintah masih memberi kesempatan untuk segera memperbaiki. Jika tidak, IUP tersebut akan segera dibatalkan. “Atau istilahnya dicabut oleh gubernur. Karena kan kewenangannya gubernur di UU 23/2014, yang berisi tentang kewenangan daerah,” katanya. Meski mengaku memiliki data IUP non CnC yang akan ditertibkan, tetapi Sri tidak bisa membocorkannya. “Kami hanya memberikan data itu kepad gubernur. Itu nanti kewenangan mereka untuk menindak.” sambungnya. Bersamaan, Direktur Cirrus, Budi Santoso menilai keputusan nasib IUP non-CnC itu sudah tepat dilakukan karena tindakan itu akan menguntungkan negara. “Ini saat, putusan itu yang tepat di sektor pertambangan. Harga komoditas batu bara sedang turun dan tambang-tambang liar biasanya muncul saat harga batu bara sedang mengalami kenaikan,” ungkapnya.

Artikel Terkait

Hadir di Mining Indonesia 2026, EMLI Perkenalkan Solusi Pelumasan Sintetis Canggih

Jakarta,TAMBANG,- Industri pertambangan Indonesia memasuki fase operasional yang semakin menuntut efisiensi dalam segala aspek. Mulai dari tekanan produksi, kenaikan biaya operasional, kebutuhan untuk menjaga keandalan alat berat, serta implementasi B50 mendorong pelaku tambang harus memperkuat disiplin perawatan dan mengurangi risiko downtime. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan sektor pertambangan

Pakar Nilai RUU Daerah Kepulauan Harus Beri Kepastian Investasi Pertambangan

Jakarta, TAMBANG - Direktur Eksekutif Indonesia Mining & Energy Watch, Ferdy Hasiman menyoroti pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan yang dinilai perlu memberikan kepastian hukum bagi investasi jangka panjang, termasuk sektor pertambangan. Kepastian regulasi dianggap penting agar pengembangan sumber daya alam di wilayah kepulauan dapat berjalan seiring dengan kepentingan pembangunan

Target Lifting Minyak 2027 Naik Menjadi 612.500 Barel per Hari

Jakarta, TAMBANG – Pemerintah menargetkan lifting minyak nasional sebesar 612.500 barel per hari (bph) pada 2027. Angka tersebut sedikit lebih tinggi dibandingkan target lifting minyak yang ditetapkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada 2026 sebesar 610 ribu bph. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan target lifting minyak 2027 telah

Gelar City Gas Tour 2026, PGN Perkenalkan Efisiensi Gas Bumi dari Transportasi hingga Usaha

Jakarta,TAMBANG,- Gas bumi terus didorong sebagai salah satu sumber energi alternatif di tengah transisi energi. Pemanfaatan gas bumi juga ternyata memberikan manfaat efisiensi yang dapat dirasakan langsung, mulai dari sektor transportasi hingga kegiatan usaha. Manfaat tersebut menjadi salah satu pesan utama yang dibawa PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk