Mineral

Freeport McMoran Masih Menunggu Kepastian Izin

IwanQH

05 Agt 2016 — 2 min read

TAMBANG, JAKARTA. FREEPORT McMoran dilanda ketidakpastian terhadap kelanjutan operasinya di Grasberg, Papua, setelah terjadi pergantian kabinet. Situs berita pertambangan, Mining.com, kemarin memberitakan dengan judul ”More Grasberg Uncertainty for Freeport”. Ketidakpastian itu mencuat setelah adanya pernyataan Luhut Pandjaitan, yang sejak pekan lalu dilantik menjadi Menteri Koordinator Kemaritiman. Salah satu wilayah kerjanya adalah mengurusi masalah pertambangan. Dalam pernyataannya kepada wartawan, Rabu lalu, Luhut mengatakan, Freeport tidak boleh menekan Pemerintah Indonesia. Kalimat itu disampaikan dalam kaitannya dengan perpanjangan kontrak Freeport di Grasberg, yang berakhir tahun 2021. Freeport membutuhkan secepatnya kepastian perpanjangan kontrak, mengingat besarnya investasi yang diperlukan untuk mengembangkan tambang bawah tanah itu. “Berdasar Undang-Undang yang ada, saya kira mereka juga tidak bisa bilang apa-apa hanya karena kami pada 2019 baru bisa mengevaluasi status Freeport,” kata Luhut. Jenderal Kopassus itu meminta dengan tegas agar Freeport tidak mendesak Pemerintah Indonesia‎ untuk memberikan kepastian perpanjangan masa operasi dalam waktu dekat. Sesuai peraturan yang ada, kepastian perpanjangan kontrak baru untuk masa kerja 20 tahun berikutnya bisa dibuat tahun 2019, dua tahun sebelum berakhirnya kontrak lama. Perusahaan tambang dari Australia, Rio Tinto, memiliki perjanjian dengan Freeport untuk mendapatkan 40% produksi Freeport. Kerjasama Freeport dengan Rio Tinto menyebutkan, Rio Tinto memiliki hak untuk mendapatkan 40% bagian produksi di atas kualitas tertentu, sampai tahun 2021, dan untuk semua kualitas setelah 2021. Rio Tinto juga memiliki perwakilan di komite teknik serta operasi. Freeport beroperasi di Indonesia sejak 1972, dan menambah di Grasberg selama hampir 30 tahun. Untuk ekspansi Grasberg, serta pembuatan smelter, Freeport akan menggelontorkan dana sekitar US$ 17 miliar. Angka yang sangat besar. Kepusingan lain yang dihadapi Freeport adalah setiap enam bulan, Freeport harus berunding untuk mendapatkan izin ekspor. Izin ekspor yang berlaku sekarang, sudah habis berlakunya pekan depan. Freeport harus memperbarui izinnya dengan Menteri ESDM yang baru. Masalah lain yang dihadapi Freeport adalah soal divestasi. Freeport menaksir nilai 100% sahamnya adalah US$ 16,3 miliar. Dengan demikian, bila Pemerintah Indonesia ingin membeli 10% sahamnya, harganya adalah US$ 1,63 miliar. Tapi Pemerintah Indonesia hanya menilai US$ 1 miliar di bawahnya. Isu lainnya adalah rencana Pemerintah Indonesia untuk merevisi Undang-Undang Mineral dan Batu Bara 2009. Revisi itu diperkirakan rampung akhir tahun ini. Freeport, dan perusahaan tambang lain di Indonesia, harus menyesuaikan dengan undang-undang yang baru. Freeport mengurangi proyeksi produksi tembaga dan emas dari Grasberg tahun 2016 ini. Produksi bijih tembaga proyeksinya diturunkan, dari 1,4 miliar pounds menjadi 1,3 miliar pounds. Produksi emas pun juga dikurangi 8% dari proyeksi semula 1,8 juga ounces. Sumber foto: www.ptfi.co.id

Artikel Terkait

DSI Lengkapi Jajaran Komisaris dan Direksi, Jalankan Mandat Ekspor SDA Strategis

Jakarta, TAMBANG – PT Danantara Sumberdaya Indonesia (Persero) atau DSI kini memiliki jajaran Komisaris dan Direksi lengkap untuk mendukung pelaksanaan mandatnya dalam tata kelola ekspor komoditas strategis Indonesia. Dewan Komisaris DSI dipimpin Komisaris Utama Cipung Noer, bersama Tony Wenas, Prof. Mari Elka Pangestu, dan Harold Tjiptadjaja sebagai Komisaris. Jajaran tersebut memiliki

DSI Petakan Ekspor USD14 Miliar, Potensi Optimalisasi Nilai Capai USD5 Miliar

Jakarta, TAMBANG – PT Danantara Sumberdaya Indonesia (Persero) atau DSI mengumumkan kesiapan operasional dalam menjalankan mandat pengelolaan ekspor komoditas strategis Indonesia. Dalam waktu sedikit lebih dari dua bulan, DSI telah membangun visibilitas analitis terhadap sekitar 6.500 deklarasi ekspor dengan nilai lebih dari USD14 miliar. DSI dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP)

Daftar Perusahaan Tambang Tanggap Darurat dan Salurkan Bantuan Korban Gempa NTT

Jakarta, TAMBANG – Sejumlah perusahaan pertambangan dan kontraktor pertambangan bergerak cepat membantu masyarakat terdampak gempa bumi berkekuatan magnitudo (M) 7,7 yang mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT), Sabtu (15/8/2026) pukul 04.58.24 WIB. Respons kemanusiaan dilakukan melalui pengerahan tim Emergency Response Team (ERT), pelayanan kesehatan, pencarian dan

SDM Unggul Jadi Kunci Hilirisasi dan Masa Depan Industri Minerba Menuju Indonesia Emas 2045

Yogyakarta, TAMBANG – Penguatan sumber daya manusia (SDM) menjadi salah satu kunci utama dalam mendorong transformasi industri mineral dan batubara (minerba) menuju Indonesia Emas 2045. Hilirisasi, digitalisasi, transisi energi, dan tuntutan keberlanjutan membutuhkan tenaga profesional dengan kompetensi yang semakin beragam. Hal tersebut mengemuka dalam Seminar Nasional bertajuk “Mempersiapkan SDM Unggul, Inovatif,