IATA Mulai Produksi Batu Bara di Sumsel

IATA Mulai Produksi Batu Bara di Sumsel

Jakarta, TAMBANG – PT MNC Energy Investments Tbk (IATA) melalui anak usahanya, PT Indonesia Batu Prima Energi (IBPE) sudah mulai melakukan produksi batu bara di konsesi 15 ribu hektar (ha) yang berlokasi di Babat Supat, Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan.

Kegiatan tersebut ditandai dengan acara First Cut of Mining yang dihadiri Direksi Perseroan pada 2 Juli 2022.

 
Direktur IBPE, Leader DS Daeli menyatakan, luas 15 ribu Ha merupakan salah satu konsesi terbesar Perseroan. Konsesi ini belum mencapai potensi penuh karena masih dalam proses eksplorasi di sebagian besar area pertambangan.

“Saya yakin IBPE akan meningkatkan produksi Perseroan secara signifikan, serta meyakinkan investor bahwa Perseroan masih memiliki potensi berkembang dengan rencana output produksi yang lebih tinggi untuk tahun-tahun mendatang,” ujarnya dalam keterbukaan informasi, dikutip Jum’at (8/8).

IATA melalui IBPE telah menandatangani kontrak 5 tahun dengan kontraktor pada 9 Juni 2022 untuk memulai produksi dengan target sebesar 500 ribu MT untuk tahun pertama, periode Juli-Desember 2022. Dalam 5 tahun, Perseroan menargetkan total output 7,5-8 juta MT atau 1,5 juta MT pada tahun kedua dan 2 juta MT setiap tahun untuk sisa kontrak (Tahun 3-5), dari Pit Corundum, Beryl, dan Amethyst.

“IBPE mengekspor sekitar 75% produksi batu baranya ke negara-negara seperti India, China, Vietnam, dan Thailand, sedangkan 25% sisanya dijual di dalam negeri untuk memenuhi Domestic Market Obligation (DMO),” imbuhnya.

Pit Corundum dan Beryl adalah 2 tambang yang akan ditambang dalam 2 tahun pertama. Sedangkan penambangan di Pit Amethyst akan dimulai pada tahun ketiga, bersamaan dengan pit-pit baru yang sedang dan akan disiapkan, mengingat luas area penambangan 15.000 Ha belum sepenuhnya dieksplorasi dan masih banyak area yang masih memerlukan proses verifikasi Komite Cadangan Mineral Indonesia (KCMI).

Saat ini, IBPE telah memiliki infrastruktur pertambangan yang dibangun dan disiapkan secara memadai, dengan pit dan disposal area di tambang, hauling road yang membentang 2 hingga 5 Km dari pit ke port, jembatan timbang, dan kantor untuk kebutuhan administrasi.

Selain IBPE, 2 tambang Perseroan lainnya, melalui PT Bhumi Sriwijaya Perdana Coal (BSPC) dan PT Putra Muba Coal (PMC), sudah dalam tahap produksi, dengan output 2,5 juta MT pada tahun 2021.

Sedangkan PT Arthaco Prima Energy (APE) juga ditargetkan mulai berproduksi tahun ini. Perseroan sedang dalam tahap persiapan, dengan pembangunan hauling road dan port untuk mendukung proses produksinya APE.

Artikel Terkait

PPA-Adaro Bangun Masa Depan Tabalong Lebih Sehat dan Produktif Lewat Program Operasi Katarak Gratis

PPA-Adaro Bangun Masa Depan Tabalong Lebih Sehat dan Produktif Lewat Program Operasi Katarak Gratis

Jakarta, TAMBANG - PT Putra Perkasa Abadi (PPA) bersama PT Adaro Indonesia terus memperkuat komitmen dalam mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat di Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan. Komitmen tersebut diwujudkan melalui dukungan terhadap program operasi katarak gratis bagi 131 masyarakat Tabalong. Program yang merupakan bagian dari inisiatif Corporate Social Responsibility (CSR) PT

By Rian Wahyuddin
PAMA KPCS Dorong Konservasi Mangrove Berkelanjutan Melalui Pembinaan Komunitas Alien Mangrove

PAMA KPCS Dorong Konservasi Mangrove Berkelanjutan Melalui Pembinaan Komunitas Alien Mangrove

Kutai Timur, TAMBANG – Komitmen PT Pamapersada Nusantara (PAMA) Jobsite KPCS dalam mendukung pelestarian lingkungan terus dilakukan melalui pembinaan dan pendampingan terhadap komunitas lokal. Salah satunya melalui dukungan terhadap Komunitas Alien Mangrove Kutai Timur, yang saat ini mengelola pusat pembibitan mangrove dengan kapasitas mencapai 12.000 bibit per tahun. Kegiatan monitoring

By Rian Wahyuddin
Jalan Tengah Konflik di Beltim, Pemerintah Izinkan PT TIMAH Beli Timah dari Masyarakat

Jalan Tengah Konflik di Beltim, Pemerintah Izinkan PT TIMAH Beli Timah dari Masyarakat

Jakarta, TAMBANG — Pemerintah mengambil langkah cepat untuk mencari solusi atas persoalan tata kelola pertimahan di Belitung Timur (Beltim), Provinsi Kepulauan Bangka Belitung beberapa waktu lalu. Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Republik Indonesia, Yusril Ihza Mahendra, menggelar rapat bersama sejumlah kementerian dan lembaga terkait, Pemerintah Provinsi

By Rian Wahyuddin