Masuk Daftar
Tambang Today

Inalum dan Kejaksaan Agung Teken MoU Pendampingan Hukum

Egenius Soda

Egenius Soda

— 1 min read
Inalum dan Kejaksaan Agung Teken MoU Pendampingan Hukum
Direktur PT Inalum Budi Gunadi Sadikin, saat menjadi pembicara di Indonesia Mining Outlook (IMO) 2018 yang digelar Majalah TAMBANG, Rabu (21/3)
Jakarta, TAMBANG – Holding Industri Pertambangan INALUM (Persero) jalin kerjasama dengan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Sumitomo), untuk meningkatkan kepatuhan dan penanganan masalah hukum dalam bidang perdata dan tata usaha negara.   Kerjasama itu ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Jamdatun dengan Inalum, serta Kajati Sumatera Utara dengan Inalum di Hotel Sheraton, Bali, Senin (26/11).   Penandatanganan dilakukan oleh Direktur Utama PT inalum (Persero) Budi Gunadi Sadikin dengan Jamdatun Loeke Larasati Agoestina, kemudian Direktur Pelaksana PT Inalum Oggy Achmad Kosasih dengan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara yang diwakili oleh Wakil Jaksa Tinggi Yudhi Sutoto.   “Kami sangat menyambut baik MoU ini sehingga dalam menjalankan bisnis korporasi, kami perlu pendampingan, pengawalan dan penjagaan oleh Kejaksaan Agung khususnya di bidang perdata dan tata usaha negara,” kata Direktur Utama PT Inalum Budi Gunadi Sadikin.   Inalum mendapat tiga mandat dari pemerintah, yaitu menguasai cadangan dan sumber daya mineral di Indonesia, menjalankan hilirisasi sektor pertambangan, dan menjadi perusahaan kelas dunia.   Sementara Jamdatun Loeke Larasati Agoestina mengapresiasi Inalum yang telah memberikan kepercayaan kepada Kejaksaan Agung, untuk menangani masalah hukum terkait perdata dan tata usaha negara.   Jamdatun dapat memberikan kajian dari aspek hukum kepada pemerintah, BUMN dan anak perusahaannya, sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya berupa pertimbangan hukum sebagai bentuk pencegahan.   “Kewenangan hukum yang dimiliki Bidang Datun mencakup pendapat hukum (legal opinion), pendampingan hukum (legal assistance), dan audit hukum (legal audit) dengan harapan dapat memperkecil celah pelanggaran hukum dan meningkatkan kepatuhan,” kata Loeke.   Selain pertimbangan hukum, Jamdatun diberikan wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, tindakan hukum lain, serta pelayanan hukum kepada masyarakat bahkan untuk arbitrase internasional.  

Artikel Terkait

Hadir di Mining Indonesia 2026, EMLI Perkenalkan Solusi Pelumasan Sintetis Canggih

Hadir di Mining Indonesia 2026, EMLI Perkenalkan Solusi Pelumasan Sintetis Canggih

Jakarta,TAMBANG,- Industri pertambangan Indonesia memasuki fase operasional yang semakin menuntut efisiensi dalam segala aspek. Mulai dari tekanan produksi, kenaikan biaya operasional, kebutuhan untuk menjaga keandalan alat berat, serta implementasi B50 mendorong pelaku tambang harus memperkuat disiplin perawatan dan mengurangi risiko downtime. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan sektor pertambangan

By Egenius Soda
Pakar Nilai RUU Daerah Kepulauan Harus Beri Kepastian Investasi Pertambangan

Pakar Nilai RUU Daerah Kepulauan Harus Beri Kepastian Investasi Pertambangan

Jakarta, TAMBANG - Direktur Eksekutif Indonesia Mining & Energy Watch, Ferdy Hasiman menyoroti pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan yang dinilai perlu memberikan kepastian hukum bagi investasi jangka panjang, termasuk sektor pertambangan. Kepastian regulasi dianggap penting agar pengembangan sumber daya alam di wilayah kepulauan dapat berjalan seiring dengan kepentingan pembangunan

By Rian Wahyuddin