Kaltim Belajar dari Jateng, Perkuat Tata Kelola Pertambangan yang Berkelanjutan
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) melakukan kunjungan kerja ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Jateng) untuk mempelajari praktik tata kelola pertambangan yang dinilai berhasil mengintegrasikan aspek ekonomi, lingkungan, dan kepastian hukum
Semarang, TAMBANG – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) melakukan kunjungan kerja ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Jateng) untuk mempelajari praktik tata kelola pertambangan yang dinilai berhasil mengintegrasikan aspek ekonomi, lingkungan, dan kepastian hukum. Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya Kaltim memperkuat pengelolaan sektor pertambangan yang lebih tertib, transparan, dan berkelanjutan.
Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji, mengatakan bahwa Jawa Tengah menjadi salah satu daerah yang layak dijadikan referensi dalam pengelolaan pertambangan karena memiliki regulasi yang relatif lengkap dan pendekatan pengawasan yang lebih terintegrasi.
"Kami ingin mempelajari bagaimana tata kelola pertambangan dapat berjalan dengan baik, memberikan manfaat ekonomi, tetapi tetap memperhatikan aspek lingkungan dan kepatuhan terhadap aturan," ujar Seno Aji dalam pertemuan tersebut. Semangat pembelajaran ini sejalan dengan komitmen Pemerintah Provinsi Kaltim untuk terus memperbaiki pengawasan dan pengelolaan sumber daya alam di daerahnya.
Menurut Seno, penguatan tata kelola menjadi kebutuhan mendesak mengingat sektor pertambangan masih menjadi tulang punggung perekonomian Kalimantan Timur. Namun, ia menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya alam harus dibarengi dengan pengawasan yang efektif serta perlindungan lingkungan yang memadai.
Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, menyambut baik kunjungan tersebut dan menegaskan pentingnya kolaborasi antardaerah dalam membangun tata kelola pertambangan yang lebih baik.
Menurutnya, pengelolaan pertambangan tidak hanya berkaitan dengan peningkatan pendapatan daerah, tetapi juga harus mampu menjamin keberlanjutan lingkungan dan memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar tambang.
"Kami terbuka untuk berbagi pengalaman dan praktik baik yang telah dilakukan Jawa Tengah. Tata kelola pertambangan yang baik harus didukung regulasi yang jelas, pengawasan yang kuat, serta komitmen semua pihak untuk menjaga kelestarian lingkungan," kata Taj Yasin.
Dalam beberapa tahun terakhir, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memang terus melakukan pembenahan sektor pertambangan mineral bukan logam dan batuan (MBLB), termasuk memperkuat pengawasan, sinkronisasi tata ruang, serta penertiban aktivitas pertambangan tanpa izin. Upaya tersebut juga mendapat pendampingan dari berbagai lembaga untuk memastikan tata kelola berjalan lebih transparan dan akuntabel.
Pertemuan antara kedua pemerintah daerah tersebut diharapkan dapat menghasilkan pertukaran pengetahuan dan pengalaman yang bermanfaat, sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan pengelolaan sumber daya mineral yang berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan.
